Tantangan dan Solusi PMA di Indonesia

Sebagai negara berkembang yang tengah mengejar pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI) tentu menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi Indonesia. PMA menjadi salah satu determinan utama dalam membangun perekonomian negara terutama terkait pembukaan lapangan kerja dan transfer teknologi. Lebih dari itu, jumlah PMA dapat dikatakan menjadi cerminan ‘kondisi kesehatan’ Indonesia. Sebagai contoh, kerusuhan 1998 mengakibatkan terjadinya capital flight atau pelarian modal asing secara besar-besaran ke luar Indonesia yang menyebabkan jumlah PMA menyusut drastis yang secara tidak langsung turut melemahkan kondisi keeluruhan perekonomian Indonesia.

Pasca terjadinya krisis 1998, perlahan namun pasti Indonesia memang mengalami kebangkitan jumlah PMA. Meskipun demikian, negara-negara Asia lain seperti Thailand, Filipina dan Malaysia yang turut terkena imbas krisis 1998 juga mengalami hal yang sama. Bahkan pada saat ini dapat dikatakan bahwa ketiga negara ini lebih banyak ‘dilirik’ oleh para investor asing daripada Indonesia. Padahal, dari segi kekayaan SDA dan SDM justru seharusnya Indonesia-lah yang menjadi primadona. Dari sini kita akan melihat bahwa kekayaan SDA dan SDM yang dimiliki Indonesia tidak serta merta menjadi magnet bagi para investor asing. Indonesia masih harus berjuang keras dalam menghadapi beragam tantangan internal maupun eksternal yang bersifat multidimensi.

Dari segi internal, banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi bahkan dirombak ulang mulai dari persoalan inefektivitas birokrasi, maraknya korupsi, rendahnya mutu SDM, ketidakpastian hukum, minimnya infrastruktur dan layanan publik pendukung kegiatan investasi, rendahnya performa ekonomi Indonesia hingga kondisi sosial-politik yang tidak terlalu stabil. Persoalan birokrasi terkait erat dengan korupsi. Dalam bukunya yang berjudul Asia Future Shock (2008: 207-216), Michael Backman mengungkapkan bahwa Indonesia adalah tempat yang tinggi biaya untuk berbisnis. Sekalipun upah buruh memang rendah namun korupsi telah merasuki segalanya. Demokrasi yang lebih luas di masa pasca Soeharto telah memperkenalkan bentuk-bentuk baru korupsi. Makin banyak orang yang harus disuap. Sebagian besar hakim dan siapa saja yang terkait dengan sistem hukum banyak yang melakukan korupsi. Itu sebabnya KPK yang dibentuk oleh pemerintahan SBY kini memiliki tugas yang semakin berat.

Ketidakpastian hukum juga mengakibatkan perusahaan-perusahaan asing harus berpikir ulang untuk memperpanjang operasi mereka di Indonesia. Contohnya adalah yang dialami Temasek Holdings yang dituduh melakukan monopoli silang atas kepemilikan saham di Telkomsel dan Satelindo berdasarkan UU No5 tahun 1999. Padahal, bukti kepemilikan silang sudah dibantah berulang kali oleh Temasek dengan bukti dan argumen yang kuat. Yang lebih fatal, kepemilikan saham Temasek atas Telkomsel dan Satelindo ini sebelumnya telah mendapatkan pesetujuan resmi dari DPR. Kelompok agribisnis asal Inggis, Rowe Evans Investments juga memperoleh keputusan yang ‘mengguncang’ (Backman:212). Pada 2002, perusahaan ini menandatangani kontrak untuk membeli perkebunan di Sumatera Utara dari seorang politisi lokal seharga US$2,3 juta. Tetapi pengadilan setempat membatalkan kontrak tersebut pada 2004 dan memerintahkan agar perkebunan itu dikembalikan kepada si politisi: preseden yang sangat buruk bagi Indonesia. Ketidakselarasan antara peraturan pusat dan daerah di lapangan juga memimbulkan kebingungan bagi investor asing sekalipun di atas kertas aturan daerah harus sejalan dengan aturan pusat.

Tantangan internal lainnya adalah rendahnya mutu SDM serta rendahnya penguasaan bahasa Inggris dan teknologi. Performa ekonomi Indonesia secara keseluruhan juga menjadi salah satu pertimbangan penting bagi para investor. Indonesia memang mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif lumayan pasca krisis 1998 hanya saja pertumbuhan ekonomi China, Vietnam, dan Malaysia jauh lebih mengesankan. Di samping itu, kondisi sosial-politik Indonesia yang lebih bergejolak terutama pasca reformasi juga menimbulkan resiko yang lebih besar bagi investor asing. Maraknya demonstrasi para buruh terkait UMR, contohnya. Maraknya demonstrasi ini menjadi dilemma bagi pemerintah. Di satu sisi, pemerintah berkewajiban menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Di sisi lain, Indonesia juga membutuhkan PMA. Investor asing dapat mengalihkan modalnya dengan mudah dari Indonesia apabila upah buruh merangkak naik. Di sini, tidak mungkin pemerintah Indonesia mengambil langkah serupa dengan China yang membungkam setiap aktivitas organisasi buruh.

Tantangan eksternal yang harus dihadapi Indonesia dalam menarik minat investasi asing juga sangat besar terutama setelah terjadinya krisis kredit perumahan di AS yang diikuti oleh ancaman resesi global. Perlambatan ekonomi di AS mengakibatkan tejadinya dampak beruntun (multiplier effects) pada sektor lain dan pada negara lain. Ekonomi dunia terancam mengalami perlambatan yang berpotensi menurunkan PMA. Investor asing akan semakin jeli melihat peluang-peluang investasi dan mereduksi investasi yang dipandang tidak terlalu menguntungkan.

Tantangan eksternal lainnya adalah persaingan investasi dari China, Singapura, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Backman bahkan mengatakan bahwa daya tarik investasi di Indonesia sudah hilang. Investor asing berinvestasi di Indonesia jika merasa terpaksa. Bandingkan dengan China dan Vietnam yang birokrasinya sangat efisien di samping upah buruh yang sangat murah. Meski demikian, seperti yang diungkapkan oleh Dr. Keinichi Ohmae yang hadir dalam Indonesia Regional Investment Forum 2008, Indonesia sebenarnya berpeluang menjadi alternatif investasi yang menarik jika mampu memanfaatkan kejenuhan investasi di China yang terjadi saat ini.

Ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menyikapi beragam tantangan. Pertama, jangan pernah memandang kekayaan SDA sebagai modal utama daya tarik PMA karena bagaimanapun SDA bersifat terbatas. Pada 2006, perusahaan minyak dan gas AS, Chevron yang mengoperasikan pabrik LNG terbesar dunia di Kalimantan, gagal memenuhi komitmen pada pelanggan di Jepang karena ladang-ladang gas alam cair mengering lebih cepat daripada penemuan ladang-ladang baru. Hal ini sekali lagi menjadi dilemma bagi pemerintah karena investor tentu tidak akan membangun ladang baru yang berbiaya tinggi jika nantinya diperintahkan menjual sebagian gas yang dipoduksi ke pasar domestik dengan harga yang lebih rendah dan bukan kepada pelanggan yang membayar lebih tinggi seperti Jepang (Backman:215). Oleh karena itu, Indonesia harus mulai berpikir panjang untuk mendiversifikasi investasi pada sektor lainnya terutama sektor riil (infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, jalur KA, dll).

Kedua, meningkatkan upaya pemberantasan korupsi. Sulit memang, namun kehadiran KPK telah memberikan secercah harapan untuk setidaknya meminimalisir korupsi yang membuat biaya berinvestasi di Indonesia semakin mahal. Selama ini korupsi menjadi salah satu penyebab utama mengapa investor asing sangat enggan berinvestasi di Indonesia.

Ketiga, pembenahan birokrasi dan regulasi. Langkah nyata yang dapat dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, misalnya dengan memperkuat koordinasi antar pusat-daerah dan melibatkan partisipasi daerah dalam merumuskan RUU Penanaman Modal Asing. Efisiensi birokrasi dan regulasi harus direalisasikan secara nyata di lapangan dan bukan hanya di atas kertas. Itu sebabnya detail strategi, analisis dan feedback PMA dari tiap daerah perlu dibuat agar Indonesia sehingga kekurangan dapat segera diketahui dan dibenahi. Selama ini, Indonesia bahkan tidak memiliki strategi nasional. Pemerintah juga jangan bersikap plin plan dalam menyepakati suatu investasi. Peristiwa yang dialami Temasek Holdings seharusnya tidak terjadi apabila pemerintah tidak terlalu tergesa-gesa dalam memberikan persetujuan investasi pada sektor-sektor strategis negara.

Keempat, pemerintah seharusnya turut melibatkan dan memanfaatkan potensi lokal sebagai daya tarik investasi. Artinya, pemerintah tidak semata-mata bervisi mempertebal pundi-pundi negara tanpa pemerataan kesejahteraan terlebih di era globalisasi yang akan dialami oleh tiap individu. Hasil investasi seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sesuai dengan tiga strategi pemerintah dalam menerima investasi asing: pro-growth, pro-job, dan pro-poor (yang diungkapkan dalam kata sambutan SBY pada Indonesian Regional Investment Forum 2008). Penyelenggaraan Indonesian Regional Investment Forum (IRIF) merupakan salah satu instrumen yang baik dalam memberdayakan daerah di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi para investor asing.

IRIF 2008 yang diparakarsai DPD-RI berslogan “Real Projects for Real Investors” bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan proyek-proyek di daerah. Pada forum ini, para kepala daerah bersaing menawarkan 200 proyek di daerahnya kepada investor yang meliputi sektor agribisnis, perkebunan dan biofuel, infrastruktur, minyak dan gas, pertambangan dan energi serta properti dan swasta. Beberapa proyek infrastruktur yang ditawarkan kepada investor IRIF 2008 antara lain adalah pembangunan Penyulingan Minyak Bojonegara, jembatan Penajam-Balikpapan dan jembatan Batam-Bintan, terminal agribisnis Balaraja, bendungan Karian, jalan tol Colegon Bojonegoro, pelabuhan internasional Bojonegoro, pelabuhan Kaliwungu di Kendal dan Pelabuhan Maloy di Bandara Sangkimah di Kutai Timur. Mantan PM Thailand, Thaksin Shinawatra, bahkan tengah menjajaki kerja sama pengerjaan proyek pelabuhan di Indonesia. Tugas pemerintah selanjutnya adalah memegang kepercayaan para investor asing agar investasi ini dapat berjangka panjang, misalnya dengan memberikan insentif khusus dan membenahi layanan jasa dan infrastruktur pendukung investasi. Modal sosial masyarakat lokal pada jenis usaha menengah ke bawah juga harus diberdayakan.

Kelima, pemerintah wajib meningkatkan mutu SDM terutama dalam mengasah kemampuan berbahasa Inggris dan menggunakan teknologi. Ini telah dilakukan secara masif oleh pemerintah China, India, Singapura, Malaysia, dan bahkan Vietnam. SDM yang memiliki kompetensi memadai menjadi daya tarik yang sangat menarik bagi investor asing karena akan semakin memperkecil biaya yang harus dikeluarkan untuk pelatihan-pelatihan.

Keenam, memperkuat diplomasi ekonomi terutama dengan memperkuat kerjasama strategis di luar ASEAN dengan negara-negara seperti China, India, dan Jepang. Melalui penguatan kerjasama ini, Indonesia dapat terpacu untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan daya tarik investasinya. Indonesia juga dapat belajar banyak dari China dan India yang mampu menjadi magnet utama bagi para investor asing.

Yang terpenting, seperti yang dikatakan oleh Dr. Keinichi Ohmae, pemimpin Indonesia harus memiliki visi yang memadai dan aplikatif serta menerapkan prinsip sustainable leadership. Investor akan mengalami kebingungan ketika Indonesia (lagi-lagi) menerapkan prinsip ‘ganti pemimpin, ganti kebijakan’. Tantangan eksternal di masa yang akan datang mungkin tidak akan bertambah ringan seiring dengan peningkatan harga energi dan terjadinya krisis pangan. Namun dengan solusi ini pemerintah minimal dapat mereduksi kelemahan internal yang selama ini menghambat laju PMA. Apabila Indonesia mampu mereduksi kelemahan-kelemahannya, tidak mustahil Indonesia dapat menjadi negara alternatif yang menjanjikan di mata para investor asing.

Advertisements

2 thoughts on “Tantangan dan Solusi PMA di Indonesia

  1. Very Good Article,
    Saya sangat setuju usulan sikap yang harus diambil pemerintah. Tetapi yang lebih prioritas lagi adalah pemberantasan korupsi yang menyeluruh bukan hanya sekedar demi politik atau tebang pilih, bila perlu segera terapak azas “Pembuktian Terbalik” yaitu bagi pejabat yang tidak bisa membuktikan asal kekayaannya secara legal langsung masuk penjara bila perlu Hukum mati (sadis ya…!!!).

    Tentu hal ini perlu didukung dengan system yang kuat juga misalnya “Single Identification Number”.

    Cheers
    Masrizal
    http://www.masrizal-gati.blogspot.com

  2. Ya betul… Pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu agenda yang sangat penting karena hasil penelitian ilustrasi menunjukkan bahwa korupsi menjadi salah satu penyebab ekonomi biaya tinggi yang membuat investor sangat malas berinvestasi di Indonesia. Tengkyu Masrizal! ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s