BOOK REVIEW – DPR Uncensored

dpr-uncensored

Judul : DPR Uncensored
Penulis : Dati Fatimah
Ilustrator : Ahmad F. Ismail / Mail Sukribo
Penerbit : Bentang
Cetakan : I, Oktober 2008
Tebal Buku : xx + 165halaman
Harga : Rp 29.000,-

Sejalan dengan komentar yang dituliskan oleh Andy F. Noya pada sampul depan, buku ini memang memotret Indonesia dengan cara yang tidak biasa: nakal dan jenaka. Gaya bahasa yang sederhana namun kritis, berpadu dengan goresan ilustrasi Mail Sukribo yang lugas, membuat buku ini makin tajam dalam mengevaluasi dan mengkritisi DPR. Sungguh menarik ketika sejak awal Dati Fatimah dan Mail Sukribo sudah memberikan pesan bahwa buku ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk memojokkan lembaga kegislatif namun untuk menjadi bahan renungan bersama. Pesan yang sama disampaikan pada bagian akhir tulisan melalui ilustrasi jenaka Mail Sukribo yang menulis: “…There are good apples and bad apples. Tidak buruk semua tentu…Paling tidak saya berharap begitu….”

Lantas apa yang sebenarnya digambarkan oleh keduanya sehingga pesan semacam ini terus-menerus disampaikan? Buku ini sesungguhnya menyajikan berbagai hal terkait perilaku dan kinerja DPR yang sudah menjadi berita keseharian di media massa. Mulai dari lemahnya kinerja DPR dalam menjalankan amanatnya hingga berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan demi kepentingan partai atau pribadi. Meski demikian persoalan ini berhasil dituturkan dengan piawai oleh kedua penulis sehingga rentetan kisah demi kisah yang ironis (namun tetap membangun) seputar DPR mengalir jernih dan tidak membosankan.

Bagian awal buku ini bertutur mengenai potret parlemen Indonesia dari zaman ke zaman. Pada era Orba, DPR hanya berfungsi sebagai corong penguasa. Titik balik terjadi menjelang krisis finansial tahun 1998 yang bertransformasi menjadi krisis multidimensi akhirnya menjadi momentum berakhirnya era Orde Baru. Seiring berakhirnya era Orba, keran demokrasi mulai dibuka. Masalahanya, demokrasi pada masa pemerintahan berikutnya tidak memberikan hasil sesuai harapan semula. DPR yang diharapkan mampu membawa Indonesia memasuki babak baru kehidupan berdemokrasi, ternyata belum berfungsi sebagaimana mestinya. DPR bahkan seringkali menjadi bagian dari permasalahan demokrasi itu sendiri.

Meskipun secara umum Pemilu 5 April 2004 dapat dikatakan berjalan dengan lancar, berbagai kelemahan mendasar maish dijumpai. Kelemahan tersebut antara lain adalah maraknya politik uang dengan berbagai modus operandinya, belum memadainya sosialisasi, masih tingginya pemilih yang buta huruf (sehingga tidak dapat membedakan lambang partai), hingga status anggota DPR yang diduga ‘berubah’ menjadi wakil partai daripada rakyat. Tak mengherankan jika citra dan performa lembaga legislatif di mata publik pun makin menurun.

Bagian selanjutnya berkisah mengenai jarak yang semakin lebar antara Wakil Rakyat (DPR) dengan rakyat yang seharusnya diwakilinya. Beberapa kasus menunjukkan bahwa DPR masih belum mampu melaksanakan fungsi dasarnya yang terdiri dari fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi adalah membentuk undang-undang atau peraturan daerah bersama dengan presiden. Fungsi anggaran adalah menyusun dan menetapkan APBN bersama dengan presiden dengan mempertimbangkan pendapat DPD. Sementara fungsi pengawasan dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksananya.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, nyatanya DPR belum mampu menghasilkan substansi dan kualitas peraturan yang memadai dan pro kepada kepentingan rakyat yang diwakilinya. Beberapa penyebab buruknya kinerja DPR di bidang legislasi seperti yang dimuat dalam Laporan Kajian Peningkatan Kinerja DPR antara lain adalah minimnya partisipasi publik dalam penyusunan produk perundangan serta persoalan menyangkut kapasitas sumber daya di DPR. Berbagai persoalan seperti kecenderungan perda yang berdiri sendiri tanpa memerhatikan peraturan perundangan yang lebih tinggi pun akhirnya muncul.

Terkait dengan fungsi penyusunan dan penetapan anggaran, DPR juga belum mampu berbuat banyak. Meski seharusnya menjadi navigasi arah dan substansi kebijakan strategis (menyangkut prioritas, besaran alokasi, dan integrasi dengan kebijakan pembangunan), laporan kinerja DPR justru mencatat bahwa kebijakan anggaran belum menyentuh kehidupan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Tak hanya itu, anggaran bagi anggota dewan justru tidak tersentuh kebijakan uang ketat. Berbagai kebijakan yang dibuat tentang alokasi anggaran, tunjangan dan fasilitas bagi anggota dewan memancing reaksi keras dari publik.

Demikian pula dengan mandegnya fungsi pengawasan sebagai salah satu bentuk mekanisme check and balances. Jika BPK melakukan pengawasan dari aspek teknis keuangan dan administratif, peran pengawasan DPR seharusnya berada pada tataran strategis dan politis. Ironisnya, fungsi pengawasan yang dijalankan DPR selama ini lebih cenderung berada pada tataran pengawasan teknis, sementara pengawasan strategis justru relatif terpinggir. Demikian juga dengan pengawasan politis yang sering berhenti di tengah jalan. Hal serupa pun banyak terjadi dalam fungsi pengawasan legislatif di daerah.

Bagian berikutnya yang dikupas dalam buku ini adalah mengenai korupsi kronis di lembaga legislatif. Bagian ini dibuka dengan perdebatan menarik seputar rencana pengadaan laptop bagi 550 anggota dewan dengan total anggaran mencapai Rp 12,1 miliar. Sungguh ironis ketika media massa memberitakan berbagai pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan anggota dewan di sela-sela berita seputar bencana yang datang silih berganti. Kasus korupsi di DPR bahkan tergolong akut mengingat luasnya skala, jumlah, dan pola-pola yang dilakukan.

Menariknya, buku ini juga mengulas perbedaan antara korupsi secara umum (bureaucratic corruption) dengan korupsi politik (political corruption). Contoh dari kasus korupsi umum adalah petugas pajak yang tidak menyetor semua pembayaran pajak ke kas negara. Ini jelas melanggar hukum. Adapun korupsi politik dilakukan oleh elit politik yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya, biasanya disertai dukungan kebijakan resmi. Dimensi politik dalam korupsi menunjukkan bahwa yang legal pun tidak selalu bersih dari korupsi. Fakta menarik lainnya adalah desentralisasi pasca reformasi pun diikuti oleh desentralisasi korupsi.

Bagian akhir dari buku ini bertutur mengenai peran parlemen dalam transisi menuju demokrasi di Indonesia. Transisi menuju demokrasi bisa berarti dua hal: pemulihan suatu demokrasi politik atau restorasi bentuk baru yang mungkin lebih buruk daripada rezim pemerintahan otoriter. Peran kunci parlemen di masa transisi membuat banyak pihak justru khawatir akan masa depan Indonesia. Masalahnya, parpol justru lebih sibuk mengurusi kepentingan politik jangka pendek daripada menjadikan kepentingan bangsa sebagai tujuan utama. Masalah lain adalah banyaknya ‘pemain lama’ dan intervensi kekuatan modal besar.

Dengan fakta-fakta semacam ini, tidak heran jika pesimisme terhadap DPR dalam menjalan tugas utamanya ‘mewakili rakyat’ makin banyak bermunculan. Akhir kata, buku ini mampu memberikan gambaran yang cukup utuh dan menarik dari kinerja DPR yang penuh ironi. Meski demikian, seperti yang berulang kali dipesankan oleh para penulisnya, buku ini seharusnya menjadi sebuah renungan mendalam bagi kita semua. Bukankah pengalaman yang dievaluasi atau introspeksi diri merupakan kunci penting dalam membangun DPR yang lebih mampu menjalankan amanatnya di masa-masa mendatang? Kita semua berharap demikian.

Advertisements

2 thoughts on “BOOK REVIEW – DPR Uncensored

  1. Buku bagus ini. Saya sudah baca.
    Cuma kadang antara kartun dan narasi ceritanya tidak sejalan, jadinya malah terkesan merusak konsentrasi saja. 😀

  2. Hahaha ^_^
    Emang agak susah sih menyeleraskan bahasa politik ke dunia karikatur (kayanya bukan kartun)… Tapi saya cukup salut sama Mail Sukribo, lumayan menggigit dan mengundang senyum… Cuma penempatan gambarnya aja yang kurang pas sama tulisan (kadang tulisannya udah maju duluan daripada gambarnya).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s