30 Tahun Reformasi Ekonomi China dan Pelajaran bagi Indonesia

“Reform is China’s second revolution”
Deng Xiaoping

Sebuah jawaban menarik diberikan PM China, Wen Jiabao, ketika jurnalis Newsweek, Fareed Zakaria bertanya mengenai kunci sukses pesatnya pertumbuhan ekonomi China yang merupakan pertumbuhan tercepat dalam sejarah dunia sebesar 9,5% dalam kurun 30 tahun (Newsweek, 6 Oktober 2008). Wen menjawab bahwa kunci sukses China terletak pada kebijakan reformasi ekonomi yang pertama diperkenalkan pada tahun 1978. Melalui reformasi inilah China bangkit dan mampu meningkatkan produktivitasnya. Menanggapi pertanyaan Fareed Zakaria, Wen juga menegaskan bahwa sosialisme terbukti dapat mempraktikkan ekonomi pasar.

Melalui penegasan tersebut, PM Wen hendak menanggapi segala tudingan tak sedap yang mempermasalahkan demokrasi politik di China sebagai sebuah ‘cacat’ dalam 30 tahun keberhasilan ekonomi China. Pernyataan sejenis rupanya dikemukakan kembali oleh Presiden Hu Jintao dalam perayaaan 30 tahun reformasi ekonomi China pada tanggal 18 Desember 2008 di Podium Balai Rakyat, tempat yang sama saat Deng mencetuskan reformasi ekonomi China tahun 1978.

Hu berkata bahwa warga China perlu mengambil hasil-hasil yang menguntungkan dari pencapaian-pencapaian politik umat manusia tanpa perlu meniru sistem politik Barat. Hu juga menyatakan bahwa pencapaian ekonomi China bersifat unik karena menggunakan pendekatan “sosialisme dengan karakter bangsa China”. Melalui pendekatan ini, kebijakan ekonomi harus mempromosikan dan mendukung investasi asing, namun pemerintah tetap memegang kendali penuh atas sektor moneter dan fiskal dengan sistem politik yang tetap otoriter. Dengan pendekatan tersebut, China mampu bangkit sebagai kekuatan ekonomi terbesar nomor empat di dunia.

Pernyataan Hu tentu mengundang pro dan kontra. Bagi para penjunjung tinggi demokrasi, pernyataan Hu cenderung mengabaikan hak-hak sipil dan politik rakyat. Meskipun kondisi ekonomi jauh membaik, pengabaian terhadap HAM dan hak politik tidak menjadikan kehidupan warga China menjadi lebih baik. Kelompok lain yang pro pada kebijakan pemerintah China berpendapat bahwa justru melalui kebijakan politik yang otoriter-lah maka China dapat mencapai kejayaan ekonominya seperti saat ini.

Kontroversi ini jelas tak akan pernah berakhir. Untuk itu, alangkah lebih baik bagi Indonesia untuk mulai mengambil nilai-nilai positif dari reformasi ekonomi China yang bagaimanapun juga telah berhasil mengangkat kesejahteraan rakyat dan bahkan daya tawar China di mata internasional. ‘Debat kusir’ mengenai perkara hak warga versus kebijakan sosialisme pasar China tidak akan pernah mengubah nasib Indonesia jika kita tidak pernah mengambil dan mengimplementasikan nilai positif reformasi ekonomi China. Lantas apa saja nilai positif yang dapat kita petik?

Banyak sekali faktor yang mendorong kesuksesan program reformasi ekonomi China. Ide reformasi ekonomi China tidak berhenti pada keputusan Kongres Nasional Partai Komunis China ke-14 bulan September 1992 yang menetapkan dianutnya sistem “ekonomi pasar sosialis”. Usai penerapan sistem ini, serangkaian reformasi institusi ekonomi yang ditujukan untuk mendukung sistem ekonomi pasar pun terus dilakukan dengan konsisten dalam sektor keuangan, investasi, dan perdagangan.

Reformasi institusi ini dilengkapi dengan reformasi berbagai peraturan perundang-undangan yang diimplementasikan secara berkesinambungan. Tidak hanya itu, China juga mampu berinovasi melalui kebijakan pembentukan zona kawasan ekspor khusus di Zuhai, Shantou dan Shenzhen di propinsi Guangdong, serta Xiamen di propinsi Fujian pada Juli 1979 yang dilanjutkan pada tanggal 4 Mei 1984 dengan membuka 14 pelabuhan. Hingga saat ini, China memiliki 54 zona pengembangan ekonomi dan teknologi tingkat nasional serta zona industri yang menikmati kebijakan khusus.

Hasilnya adalah seperti yang dapat kita lihat pada saat ini. Volum investasi asing dan perdagangan meningkat pesat. Peningkatan ini mendorong pesatnya laju pertumbuhan ekonomi China. Pesatnya laju pertumbuhan ekonomi ini bahkan memunculkan gejala overheating ekonomi yang memaksa China menyesuaikan aturannya seperti aturan yang membatasi investasi asing di sektor kunci. Pesatnya pertumbuhan ekonomi ini pun mampu meningkatkan kesejahteraan hidup warganya meski berbagai masalah bermunculan seperti masalah lingkungan hidup, hak buruh, dan kesenjangan kota-desa. Namun tidak ada yang dapat mengelak bahwa secara umum performa ekonomi China yang luar biasa terbukti mampu mengangkat posisi China di mata internasional.

Untuk itu, nilai positif yang dapat kita petik dari reformasi ekonomi China adalah adanya implementasi yang berkesinambungan dari setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat pasca reformasi. Reformasi Indonesia yang dicetuskan pada tahun 1998 hingga saat ini memang telah membuahkan berbagai reformasi institusi dan kebijakan. Meski demikian, buah reformasi ini belum diimplementasikan secara konsisten sehingga rakyat masih belum merasakan manfaat ekonomis dari reformasi. Di Thailand, rakyat di daerah pedesaan memilih Thaksin karena kebijakannya yang memperhatikan rakyat kecil meskipun masyarakat perkotaan melihat Thaksin tidak demokratis dan korup.

Meski demikian, bukan berarti sistem otoritarian baik untuk diterapkan di Indonesia atas nama kepentingan ekonomi seperti halnya China. Tidak! Demokrasi di Indonesia telah mencapai tahap point-no-return yang harus terus dimatangkan. Hanya saja dalam implementasinya, Indonesia harus meniru China yang konsisten dan berfokus pada kesejahteraan warga, terlebih sebagian besar rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Reformasi yang terjadi di Indonesia masih sebatas reformasi politik dan sosial ala Barat. Siapa yang tidak ‘iri’ melihat pesatnya pertumbuhan ekonomi per kapita China dalam kurun waktu 30 tahun dari semula hanya 380 yuan (US$55) pada tahun 1978 menjadi 19.000 yuan (US$2.760) pada tahun 2008?

Mengikuti berbagai adagium yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah awal reformasi sosial dan politik, perlahan tapi pasti China mulai membuktikannya meski belum terlalu dalam merasuki sektor politik. Dalam peringatan 30 tahun reformasi ekonomi China, Hu menyatakan bahwa dalam menyeimbangkan reformasi ekonomi, para petinggi partai secara berkelanjutan memperhatikan masalah politik, restrukturisasi budaya dan sosial yang diharapkan mampu mendorong kesejahteraan ekonomi sehingga menghasilkan masyarakat harmonis.

Sebagai contoh, kebijakan jangka panjang lima tahunan pemerintah China (Five Year Plan) periode 2006-2010 tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonominya namun juga bertujuan mengimplementasikan undang-undang penghematan energi dan perlindungan lingkungan hidup, mengembangkan inovasi, mereformasi pendidikan, dan menyeleraskan pertumbuhan ekonomi dengan kehidupan masyarakat yang humanis. China pun selalu mengevaluasi pelaksanaan Five Year Plan yang telah dijalani pada periode sebelumnya sehingga hasil yang maksimal dapat diraih.

Pemerintah Indonesia pun sudah memiliki kebijakan pembangunan jangka panjang yang pada jaman Orba terkenal dengan sebutan ‘Pelita’. Namun kebijakan ini hanya dimaknai sebagai ‘program’ yang harus dibuat sehingga hasilnya belum terlalu memperbaiki kesejahteraan warga Indonesia. Sebaliknya, China mampu meraih posisi sebagai negara dengan produk domestik bruto (GDP) keempat terbesar di dunia dengan nilai 24,95 triliun yuan atau 3,6 triliun dolar AS tahun 2007 dari semula hanya bernilai 364,5 miliar yuan pada tahun 1980an. Artinya, Indonesia harus memaknai kebijakan pembangunan jangka panjang sebagai hal strategis yang bersifat amat vital.

Daya tawar China yang makin meningkat seperti yang diungkapkan dalam teori politik internasional merupakan akibat dari kemajuan ekonominya. Pasalnya, ekonomi adalah bagian dari sumber daya yang menjadi determinan utama penentu kekuatan nasional. Peningkatan kekuatan nasional inilah yang meningkatkan daya tawar China di mata internasional terlebih konstelasi politik internasional yang menjadi titik berat dewasa ini adalah aspek ekonomi. AS dengan kapabilitas militer dan politik terbesar di dunia pun jatuh dalam sekejap ketika kapabilitas ekonominya mengalami goncangan pada tahun 2007-2008. Dunia pun melirik China sebagai penyelamat.

Indonesia pun dituntut untuk semakin jeli menangkap peluang-peluang ekonomi yang strategis. Demokrasi politik dan sosial boleh dielu-elukan namun jangan sampai mengabaikan aspek ekonomi yang menjadi kunci kesejahteraan rakyat dan peningkatan performa ekonomi nasional. Indonesia boleh saja menyelenggarakan aneka forum demokrasi berskala internasional seperti Bali Democracy Forum, namun diplomasi ekonomi pun harus terus berjalan seperti yang terus digiatkan China. Tanpa didukung oleh performa ekonomi nasional yang memadai sebagai kunci daya tawar internasional, gaung Indonesia akan mudah memudar meski masih terdengar.

Terakhir, Indonesia nampaknya perlu merangkul China dalam upaya memanfaatkan kebangkitan ekonominya yang pesat untuk mendongkrak perekonomian nasional. Dalam tulisannya, Handri Thiono mengatakan bahwa pasar China menjadi salah satu alternatif tujuan ekspor Indonesia yang harus diperhitungkan di tengah ancaman melambatnya perekonomian AS. Handri juga menyerukan pengoptimalan China sebagai tujuan ekspor dengan memanfaatkan sektor berpotensi tinggi (Kompas, 7 Juli 2008: Menggali Potensi Ekspor di Negeri Tirai Bambu).

Seruan ini rasanya sangat tepat mengingat volum ekspor Indonesia ke China memang tergolong tinggi. Dalam artikel yang sama, dituliskan fakta bahwa nilai perdagangan Indonesia-China terus tumbuh dalam kurun 10 tahun terakhir. Pada tahun 1996, total nilai perdagangan Indonesia-China hanya mencapai 3,6 miliar dollar AS,. Pada tahun 2007, nilai ini meningkat tajam menjadi 18,2 miliar dollar AS. Aktivitas perdagangan dengan China pun membuat Indonesia menikmati surplus perdagangan yang besar. Jika tahun 2006 surplus perdagangan Indonesia bernilai 459 juta dollar AS, pada tahun 2007 nilainya mencapai 1,1 miliar dollar AS.

Meski demikian, nilai negatif reformasi ekonomi China seperti pengekangan terhadap kebebasan berpolitik memang perlu dihindari. Maka yang menjadi tugas pokok pemerintah dan bangsa Indonesia pada saat ini adalah bagaimana menyeleraskan demokrasi sosial-politik dengan kesejahteraan ekonomi rakyat. Jika hal ini sudah terlaksana dan telah memperlihatkan hasil positif, seperti PM Wen yang percaya diri tatkala mengatakan bahwa sosialisme pasar adalah kunci sukses China, Indonesia pun akan memiliki kepercayaan diri untuk berkata pada dunia: demokrasi adalah kunci sukses perekonomian Indonesia, demokrasi adalah kunci sukses Indonesia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s