Reformasi Ekonomi Cina, Pelajaran Bagi Kita

Tiongkok

“Reform is China`s second revolution”
Deng Xiaoping

Sebuah jawaban menarik diberikan PM Cina, Wen Jiabao, ketika jurnalis Newsweek, Fareed Zakaria bertanya mengenai kunci sukses pesatnya pertumbuhan ekonomi Cina yang merupakan pertumbuhan tercepat dalam sejarah dunia 9,5% dalam kurun 30 tahun (Newsweek, 6 Oktober 2008).

Wen menjawab bahwa kunci sukses Cina terletak pada kebijakan reformasi ekonomi yang pertama diperkenalkan pada 1978. Melalui reformasi inilah Cina bangkit dan mampu meningkatkan produktivitasnya. Wen juga menegaskan, sosialisme terbukti dapat mempraktikkan ekonomi pasar.

Melalui penegasan tersebut, PM Wen hendak menanggapi segala tudingan tak sedap yang mempermasalahkan demokrasi politik di Cina sebagai sebuah “cacat” dalam 30 tahun keberhasilan ekonomi Cina.

Pernyataan senada dikemukakan Presiden Hu Jintao dalam perayaaan 30 tahun reformasi ekonomi Cina pada 18 Desember 2008 di Podium Balai Rakyat, tempat yang sama saat Deng mencetuskan reformasi ekonomi Cina 1978. Hu berkata bahwa warga Cina perlu mengambil hasil-hasil yang menguntungkan dari pencapaian-pencapaian politik umat manusia tanpa perlu meniru sistem politik Barat.

Pencapaian ekonomi Cina bersifat unik karena menggunakan pendekatan “sosialisme dengan karakter bangsa Cina”. Melalui pendekatan ini, kebijakan ekonomi harus mempromosikan dan mendukung investasi asing, namun pemerintah tetap memegang kendali penuh atas sektor moneter dan fiskal dengan sistem politik yang tetap otoriter.

Bagi para penjunjung tinggi demokrasi, pernyataan Hu cenderung mengabaikan hak-hak sipil dan politik rakyat. Kelompok lain yang prokebijakan pemerintah Cina berpendapat bahwa justru melalui kebijakan politik yang otoriterlah Cina dapat mencapai kejayaan ekonominya seperti saat ini.

Kontroversi ini jelas tak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, alangkah lebih baik bagi Indonesia untuk mulai mengambil nilai-nilai positif dari reformasi ekonomi Cina yang bagaimanapun juga berhasil mengangkat kesejahteraan rakyat dan bahkan daya tawar Cina di mata internasional.

“Debat kusir” mengenai perkara hak warga versus kebijakan sosialisme pasar Cina tidak akan pernah mengubah nasib Indonesia jika kita tidak pernah mengambil dan mengimplementasikan nilai positif reformasi ekonomi Cina. Lantas apa saja nilai positif yang dapat kita petik?

Banyak sekali faktor yang mendorong kesuksesan program reformasi ekonomi Cina. Ide reformasi ekonomi Cina tidak berhenti pada keputusan Kongres Nasional Partai Komunis Cina ke-14 September 1992 yang menetapkan dianutnya sistem “ekonomi pasar sosialis”.

Seusai penerapan sistem ini, serangkaian reformasi institusi ekonomi terus dilakukan dengan konsisten dalam sektor keuangan, investasi, dan perdagangan.

Reformasi institusi ini dilengkapi dengan reformasi berbagai peraturan perundang-undangan yang diimplementasikan secara berkesinambungan. Cina juga mampu berinovasi melalui kebijakan pembentukan zona kawasan ekspor khusus di Zuhai, Shantou, dan Shenzhen di Provinsi Guangdong, serta Xiamen di Provinsi Fujian pada Juli 1979 yang dilanjutkan pada 4 Mei 1984 dengan membuka 14 pelabuhan.

Saat ini, Cina memiliki 54 zona pengembangan ekonomi dan teknologi tingkat nasional serta zona industri yang menikmati kebijakan khusus. Hasilnya, volume investasi asing dan perdagangan meningkat pesat. Pesatnya pertumbuhan ekonomi ini pun mampu meningkatkan kesejahteraan hidup warganya meski berbagai masalah bermunculan seperti masalah lingkungan hidup, hak buruh, dan kesenjangan kota desa.

Nilai positif yang dapat kita petik dari reformasi ekonomi Cina adalah adanya implementasi yang berkesinambungan dari setiap kebijakan yang dibuat pascareformasi. Reformasi Indonesia yang dicetuskan pada 1998 memang membuahkan berbagai reformasi institusi dan kebijakan. Namun, buah reformasi ini belum diimplementasikan secara konsisten sehingga rakyat masih belum merasakan manfaat ekonomis dari reformasi.

Meski demikian, bukan berarti sistem otoritarian baik diterapkan di Indonesia atas nama kepentingan ekonomi seperti halnya Cina. Tidak! Demokrasi di Indonesia telah mencapai tahap point-no-return yang harus terus dimatangkan. Hanya dalam implementasinya, Indonesia harus meniru Cina yang konsisten dan berfokus pada kesejahteraan warga.

Reformasi di Indonesia masih sebatas reformasi politik dan sosial ala Barat. Siapa yang tidak “iri” melihat pesatnya pertumbuhan ekonomi per kapita Cina dalam kurun waktu 30 tahun dari semula 380 yuan (55 dolar AS) pada 1978 menjadi 19.000 yuan (2.760 dolar AS) pada 2008?

Kebijakan jangka panjang lima tahunan pemerintah Cina periode 2006-2010 tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonominya, namun juga bertujuan mengimplementasikan undang-undang penghematan energi dan perlindungan lingkungan hidup, mengembangkan inovasi, mereformasi pendidikan, dan menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan kehidupan masyarakat yang humanis.

Pemerintah Indonesia pun sudah memiliki kebijakan pembangunan jangka panjang yang pada zaman Orba terkenal dengan sebutan “Pelita”. Namun, kebijakan ini hanya dimaknai sebagai “program” yang harus dibuat sehingga hasilnya belum terlalu memperbaiki kesejahteraan warga Indonesia.

Sebaliknya, Cina mampu meraih posisi sebagai negara dengan produk domestik bruto (GDP) keempat terbesar di dunia dengan nilai 24,95 triliun yuan atau 3,6 triliun dolar AS tahun 2007 dari semula 364,5 miliar yuan pada 1980-an. Artinya, Indonesia harus memaknai kebijakan pembangunan jangka panjang sebagai hal strategis yang bersifat amat vital.

Indonesia pun dituntut semakin jeli menangkap peluang-peluang ekonomi yang strategis. Demokrasi politik dan sosial boleh dielu-elukan, namun jangan sampai mengabaikan aspek ekonomi yang menjadi kunci kesejahteraan rakyat dan peningkatan performa ekonomi nasional.

Indonesia boleh saja menyelenggarakan aneka forum demokrasi berskala internasional seperti “Bali Democracy Forum”, namun diplomasi ekonomi pun harus terus berjalan seperti yang terus digiatkan Cina. Tanpa didukung performa ekonomi nasional memadai sebagai kunci daya tawar internasional, gaung Indonesia akan mudah memudar.

Meski demikian, nilai negatif reformasi ekonomi Cina seperti pengekangan terhadap kebebasan berpolitik memang perlu dihindari. Maka yang menjadi tugas pokok pemerintah dan bangsa Indonesia adalah bagaimana menyelaraskan demokrasi sosial politik dengan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Jika hal ini sudah terlaksana dan memperlihatkan hasil positif, Indonesia pun akan memiliki kepercayaan diri untuk berkata pada dunia, demokrasi adalah kunci sukses perekonomian Indonesia, demokrasi adalah kunci sukses Indonesia.

***

Dimuat dalam Harian Pikiran Rakyat – 12 Januari 2009
Sumber foto: www.bloomberg.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s