China dan Diplomasi Energi

“China imported 120 mln tons of crude oil in 2004. This amount is basically the same

to that of France and Germany. But China exported 90 mln tons of coal too.

How come China becomes a threat?”

Zhang Guobao, Vice Director of the State Development and Reform Commission, 2005

Pernyataan ini disampaikan oleh Zhang saat berlangsungnya Beijing International High-tech Expo ke-8 untuk membalas kritik bahwa tingginya permintaan energi China adalah sebuah ancaman serius. Wajar saja. Pertumbuhan ekonomi China yang sangat pesat menuntut pemakaian energi yang semakin besar. Pesatnya pertumbuhan ekonomi juga mendorong peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Penduduk China mulai beralih dari pemakaian sepeda ke pemakaian kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Tak hanya itu, harga BBM China tergolong murah dibanding negara-negara pengimpor minyak lainnya.

Tingginya ketergantungan terhadap impor energi dan tuntunan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, membuat China mencoba beragam cara untuk mengamankan kepentingan energinya. Keamanan energi pun menjadi salah satu sektor vital bagi China seperti yang tercantum dalam Buku Putih Keamanan China tahun 2008. Langkah yang dilakukan antara lain adalah upaya diversifikasi, mencari importir, mengeluarkan kebijakan yang mempermudah investasi langsung di sektor energi, serta meningkatkan pembangunan pipa minyak dan gas di dalam dan luar negeri. Laporan IEA (International Energy Agency) mencatat China sangat gencar membuka jaringan-jaringan baru dalam pasar global.

Masalahnya (terutama bagi AS), China mengedepankan pendekatan bilateral dengan negara-negara yang di atas kertas merupakan ‘musuh’ AS. China antara lain memiliki perjanjian energi dengan Iran, Irak, Myanmar, Korea Utara, Pakistan, Angola, Zimbabwe, dan Sudan yang terkadang melibarkan penjualan senjata pemusnah massal sebagai imbalan minyak. AS tidak menyenangi fakta bahwa China akan menjadi negara superpower dengan mitra yang kaya sumber daya alam namun pemerintahannya bersifat represif. Persepsi ancaman ini dibantah pemerintah, seperti yang diungkapkan Zhang, bahwa pertumbuhan ekonomi China seharusnya dilihat sebagai peluang bagi dunia dan bukan sebagai ancaman.

Isu keamanan energi China sendiri sesungguhnya merupakan sebuah isu lama yang semakin menggaung seiring dengan mencuatnya keamanan energi sebagai isu global yang vital dalam perekonomian internasional saat ini. Pemerintah China telah berupaya memperluas sumber energinya ke segenap penjuru dunia tanpa menempatkan isu HAM sebagai syarat utama. China pun menjalin kerjasama energi dengan Afrika, Amerika Latin, dan Arab Saudi di samping jalur tradisional seperti Timur Tengah dan Asia Tengah.

Rangkaian kunjungan besar ke Afrika pun dilakukan pada tahun 2007 oleh Presiden China, Hu Jintao, apalagi sepertiga kebutuhan minyak China diimpor dari kawasan ini. Dalam kunjungan ini, Hu mengumumkan pemberian pinjaman pada Afrika senilai 3 miliar dollar AS dan berbagai bantuan lainnya dalam 3 tahun. Mulai tanggal 10 Februari 2009, Hu juga berkunjung ke Arab Saudi dan empat negara di Afrika (Mali, Senegal, Tanzania, dan Mauritius) guna mengamankan pasokan energinya. Keputusan China mengirimkan kapal perang ke perairan Somalia pada Desember 2008 untuk memerangi maraknya aksi perompakan tak urung dipersepsikan bertujuan untuk melindungi pasokan energi.

Untuk meningkatkan kapabilitasnya, China juga memperkuat jaringan pipa minyak dan gas yang terhubung dengan Rusia dan kawasan Asia Tengah. Laporan China Brief edisi Februari 2009 menyebutkan setidaknya ada tiga proyek besar yang dihadapi China. Pertama adalah pembangunan pipa di Uzbekistan dan Kazakhstan sepanjang 1.818 km dengan nilai 7,3 miliar dollar AS, kedua adalah perjanjian pembagian gas alam, ketiga yaitu pembangunan pipa gas tahap kedua yang menghubungkan China bagian barat dan timur. Strategi ini diharapkan dapat menurunkan ketergantungan terhadap minyak dan batu bara yang merupakan sumber penghasil karbon sekaligus penyebab terjadinya gas rumah kaca yang akut di China.

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sebenarnya telah memiliki PP No 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan UU No 30 tahun 2007 tentang Energi. Sayang, kebijakan ini kurang optimal. Alih-alih membangun infrastruktur energi seperti China, Indonesia justru dipusingkan oleh harga BBM yang fuktuatif. Kejadian kelangkaan gas pun lambat ditangani dengan berbagai alasan. Pemerintah belum memiliki (atau mungkin belum menyosialisasikan) turunan dari kebijakan jangka panjang energi nasional. Alhasil, gejolak internal dan eksternal tertangani dengan lambat, lengkap dengan gesekan politik di segala penjuru. Bandingkan dengan China yang mampu menurunkan level kebijakan energinya menjadi tiga: kebijakan dan ketentuan umum, kebijakan khusus, dan kebijakan praktis.

Terlepas dari segala kelemahan ini, pemerintah Indonesia didorong untuk memanfaatkan momentum permintaan energi China yang sangat tinggi dengan semakin intensif menarik minat investor China dalam berbagai proyek pembangunan yang menguntungkan kedua belah pihak. Bulan Desember 2008, China memberikan fasilitas kredit senilai 1 miliar dollar AS untuk membantu berbagai proyek pemerintah. Dalam kurun 1967-2007, China telah berkontribusi dalam 574 proyek investasi di Indonesia dengan nilai 8.060 miliar dollar AS.

Dalam Indonesia-China Energy Forum (ICEF) ketiga, misalnya, Indonesia dan China telah menandantangani kontrak kerjasama di bidang minyak dan gas, listrik, dan pertambangan senilai 35 triliun rupiah. Proyek tersebut antara lain adalah BP Migas dengan CNOOC di Selat Madura, kontrak pendanaan PLN dengan Exim Bank of China di Pelabuhan Ratu dan Pacitan, kontrak pembelian listrik di Muara Enim, kontrak penambangan batubara antara PT Bukit Asam dan China Huadian Corps di Sumatera Selatan, dan kontrak pengembangan biodiesel antara PT Kurnia Selaras dengan China Development Bank di Jambi.

Akhirnya, kita perlu memahami isu energi sebagai faktor penting yang dapat meningkatkan kapabilitas dan daya tawar Indonesia. Pentingnya isu ini hendaknya tidak sekedar menjadi ‘hiasan’ dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008 maupun UU sejenis. Untuk itu, kebijakan energi nasional perlu diturunkan hingga ke tingkat praktis disertai kajian rutin. Investasi asing harus diarahkan pada pengembangan sumber energi terbarukan, bukan pada eksplorasi yang merugikan. Berbeda dengan China, sumber energi Indonesia jauh lebih berlimpah. Tak heran jika China tertarik menginvestasikan dananya di Indonesia. Untuk itu, jangan sampai limpahan sumber energi ini dikelola dengan manajemen yang buruk.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s