World Water Day 2009 dan Peringatan Awal bagi Indonesia

Shared Water – Shared Opportunities. Inilah tema yang diangkat oleh PBB dalam World Water Day kali ini. Seiring dengan tingkat kesulitan perolehannya yang semakin tinggi, masalah sumber daya air memang tak pernah habis dibahas. Setelah pada periode terdahulu PBB mengangkat isu sanitasi, kelangkaan air, air dan budaya, serta pencanangan ‘air untuk kehidupan’ (2005-2015), isu transboundary water yang memuat tema shared water-shared opportunities, didaulat menjadi topik utama untuk tahun 2009.

Dalam situs resminya, PBB mencatat sungai yang bersifat lintas batas negara setidaknya berjumlah 263 buah. Lebih dari 45% permukaan bumi ini terdiri dari sungai yang bersifat sambung menyambung antara satu negara dengan negara lainnya. PBB turut mencatat 75% negara (145 negara) memiliki sungai yang dikelola bersama dengan negara lain. 95% wilayah yang dimiliki oleh 33 negara bahkan termasuk dalam kategori sungai internasional. Di samping itu, 13 sungai di seluruh dunia dimiliki bersama oleh lima hingga delapan negara. Lima lembah sungai, yakni Sungai Kongo, Niger, Nil, Rhine, dan Zambezi, dimiliki oleh 9 hingga 11 negara. Sungai Danube melalui 18 negara.

Masalah sungai yang bersifat lintas ini menjadi sorotan utama PBB karena beberapa hal. Pertama, penduduk yang mendiami wilayah sungai yang berbatasan dengan negara lain mencapai 40% penduduk dunia. Kedua, melalui penguasaan bersama, PBB menunjukkan kemungkinan peluang kerjasama yang lebih erat antar negara. Sebagai contoh, jumlah konflik antar negara terkait isu transbondary water mencapai 507 buah. Bandingkan dengan jumlah kerjasama yang mencapai 1.228 buah. Pada abad ke-20, hanya ada tujuh sengketa kecil antar negara yang diakibatkan oleh masalah penguasaan bersama sumber daya air. Pada saat bersamaan, kesepakatan yang telah ditandangani berjumlah 300 buah.

Ketiga, PBB hendak mengingatkan dunia untuk terus menjaga kualitas air sungai dunia yang sudah semakin menurun. Dalam Sidang Umum Komite ke-6, PBB telah mengesahkan artikel dan mengadopsi sebuah resolusi dalam the Law of Transboundary Aquifers pada tanggal 14 November 2008. Artikel ini merekomendasikan negara-negara untuk saling bekerjasama dalam rangka mengontrol polusi dalam wilayah sungai yang dikelola bersama. Kerjasama ini menjadi amat penting demi keberlanjutan sungai sekaligus masa depan generasi manusia itu sendiri.

Salah satu bentuk kerjasama yang dapat dilakukan adalah melalui kerjasama pengelolaan manajemen air. Untuk itu, tiap negara terlebih dahulu perlu membenahi manajemen sumber daya airnya, terutama bagi negara yang wilayah airnya (danau, sungai, dll.) dikelola bersama dengan negara lain.

Jauh sebelum topik transboundary water ini digulirkan, pertemuan Global Water Partnership-South East Asia pada tahun 2004 telah merumuskan konsepsi pengelolaan terpadu sumber daya air yang dikenal dengan nama IWRM (Integrated Water Resources Management). IWRM didefinisikan sebagai: “Co-ordinated management of resources in natural environmental (water, land, flora, fauna) based on river basin as geographical unit, with objective of balancing man’s need with necessity of conserving resources to ensure their sustainability”.

Komponen keterpaduan pengelolaan sumber daya air sendiri terbagi atas dua bagian besar yakni pengelolaan sistem alami yang mencakup keterpaduan antara daerah hulu dengan daerah hilir, antara kuantitas dengan kualitas air, antara air hujan dengan air permukaan dan air tanah, serta antara penggunaan lahan (land use) dengan pendayagunaan air (water use). Adapun pengelolaan sistem non alami mencakup keterpaduan antar sektor, antar semua pihak yang terkait (stakeholder), serta antar wilayah administrasi baik secara horisontal maupun vertikal.

Adapun prinsip-prinsip pengelolaan terpadu sumber daya air setidaknya terdiri atas tujuh prinsip. Pertama, satu sistem sungai, satu rencana induk, diimplementasikan oleh banyak lembaga dalam satu manajemen terkoordinasi dengan pendekatan wilayah sungai sebagai kesatuan pengelolaan.

Kedua, pendayagunaan sumberdaya air harus dengan upaya konservasi yang memadai. Ketiga, proses penyusunan rencana pengelolaan diselenggarakan dengan pelibatan peran seluas-luasnya semua unsur stakeholders. Keempat, penetapan kebijakan pengelolaan SDA diselenggarakan secara demokratis. Kelima, implementasi kebijakan dilaksanakan oleh badan pengelola yang profesional, dan akuntabel. Keenam, masyarakat harus dilibatkan dalam keseluruhan proses pengelolaan. Terakhir, biaya pengelolaan menjadi tanggung jawab seluruh penerima manfaat jasa pengelolaan sumberdaya air.

Prinsip-prinsip IWRM inilah yang seharusnya perlu terlebih dahulu dilakukan dan karena menjadi kunci utama dalam kerjasama pada tingkat kerjasama antar negara. Jika tidak, saling tuding antar masyarakat dalam satu negara dan bahkan antar negara bukan suatu hal yang mustahil terjadi. Berkaca dari pelaksanaan IWRM di Indonesia, kita patut mengelus dada mengingat lemahnya aspek koordinasi kelembagaan yang berdampak pada inefisiensi pengelolaan air. Segelas air yang kita minum setiap hari antara lain telah melewati Balai Besar/Balai Wilayah Sungai (BBWS) tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota, Perum Jasa Tirta dengan tingkatan yang sama, belum termasuk stakeholders lainnya seperti masyarakat di wilayah hulu sungai.

Nyatanya, air masih sering diposisikan sebagai sumber daya penghasil keuntungan daripada sebagai unsur vital yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Jalan kelembagaan panjang yang sangat berliku pun menghiasi alur pengelolaan air di Indonesia. Carut marut ini masih dilengkapi dengan kacaunya pengelolaan DAS, jaringan sumber-sumber air, dan penggunaan air. Jika masalah domestik pun belum dapat tertangani, dapat dibayangkan apa yang terjadi seandainya Indonesia memiliki sungai yang dikelola bersama dengan negara lain yang telah sukses menerapkan prinsip IWRM.

Untuk itu, topik World Water Day 2009 seharusnya menjadi peringatan awal bagi Indonesia untuk segera membenahi manajemen pengelolaan sumber daya airnya, dimulai dari pembenahan pada level koordinasi kelembagaan yang kuat dan efisien antara pusat-daerah dan pemerintah-swasta, tindak lanjut yang nyata dalam menanggapi setiap masukan dari stakeholders, serta adanya alur kerja dan sumber dana yang jelas.

Dengan demikian, tema Shared WaterShared Opportunities yang dimulai dari tingkat domestik dapat terwujud untuk kemudian membawa dampak yang positif bagi negara lain. Bagaimanapun, kerjasama yang sangat erat tanpa realisasi nyata tidak berarti apapun untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari ancaman terjadinya krisis air. Dalam hal ini, IWRM adalah langkah awal yang sangat vital bagi langkah Indonesia berikutnya.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s