BOOK REVIEW – Kebijakan Ekonomi Politik dan Hilangnya Nalar

Kwik Kian Gie

Judul                :   Kebijakan Ekonomi Politik dan Hilangnya Nalar

Penulis             :   Kwik Kian Gie

Penerbit           :   Kompas

Cetakan           :   III, Agustus 2008

Tebal Buku      :   ix + 209 halaman

Harga               :   Rp 45.000,-

Mencermati judul buku ini, yang pertama kali muncul dalam benak adalah premis sebaliknya yakni kebijakan ekonomi politik yang ada pada saat ini adalah di luar nalar. Premis ini nampaknya tak berlebihan jika kita membaca buku karya ekonom brilian yang sangat berani ini. Dengan gaya bahasa khas-nya, Kwik Kian Gie banyak memaparkan ‘keanehan’ nalar para pembuat dan pemutus kebijakan, terutama dalam hal utang luar negeri dan harga BBM.

Secara garis besar, buku ini terdiri atas tiga bagian besar. Bagian pertama yang berjudul ‘Teori Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Pemandoran Asing’, berbicara mengenai ‘kisah perjalanan’ utang luar negeri di Indonesia beserta dampak-dampak yang ditimbulkannya. Bab ini sangat menarik karena Kwik memperlihatkan betapa utang luar negeri telah menjadi jebakan bagi Indonesia. Jebakan ini bersumber dari utang luar negeri yang terlalu berlebihan. Padahal, implikasinya jelas sangat merugikan rakyat Indonesia.

Hutang yang terlampau besar dan sebenarnya menganggur, sesungguhnya memaksa kita berhutang terus. Inilah yang disebut Kwik sebagai jebakan utang. Dalam bagian ini, Kwik juga memaparkan bagaimana institusi-institusi keuangan global seperti IMF, ADB, dll. mengenadalikan perintah dengan seenaknya pada pemerintah Indonesia. Berbagai keanehan resep yang merugikan Indonesia pun terus bermunculan. Kata debitor diperhalus menjadi ‘donor’ sementara pinjaman menjadi ‘bantuan’. Sayang, masih ada berbagai elemen yang berpendapat bahwa jika IMF angkat kaki, ekonomi Indonesia akan berjalan di tempat.

Bagian kedua buku ini berjudul ‘Penyelenggaraan Negara dan Karut-Marutnya Perpolitikan Kita’. Bagian ini juga memperlihatkan perspektif Kwik dalam memandang kondisi politik dan para pemainnya yang jelas mempengaruhi kebijakan ekonomi. Sebagai contoh, Kwik mengkritisi para “ahli” dan pengamat politik yang mengatakan bahwa semua kesemrawutan politik disebabkan karena ulah para “elit politik”. Menurut Kwik, para “ahli” yang ini sangat menyesatkan publik. Pasalnya, para “ahli” ini berani berbicara panjang lebar tentang perilaku politisi dengan hanya bergantung pada pemberitaan media yang sepotong-sepotong.

Pendapat ini senada dengan tulisan lain seperti tulisan berjudul ‘Kabinet Partisan VS Kabinet Profesional’. Dalam tulisan ini, Kwik membahas opini publik yang mengatakan bahwa bila orang parpol menjadi menteri, pasti bodoh. Atau dengan kata lain ada pertentangan antara orang partai dengan orang profesional.

Dalam bagian lain, Kwik menggrisbawahi teriakan para pengamat agar orang parpol jangan mengisi jabatan Gubernur maupun Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kwik menampiknya dengan menyodorkan argumen bahwa banyak teknokrat bukan anggota partai yang sangat-sangat korup ketika diberi kekuasaan oleh Pak Harto.

Bagian terakhir dari buku ini berbicara mengenai ‘BBM, Subsidi, dan Kemandirian Bangsa’. Bagian ini dibuka dengan pemaparan seputar alotnya perundingan antara Pertamina dan ExxonMobil guna mencapai titik temu kerjasama eksploitasi. Blok Cepu merupakan titik awal menjalankan strategi guna memperbesar porsi Indonesia dalam eksploitasi minyak sendiri. Jika cadangan minyak sudah menyusut, Pertamina juga harus menjadi perusahaan multinasional besar sehingga sumber-sumber minyak mentah diperoleh dari mana saja.

Dalam bagian ini, Kwik juga membahas mengenai anehnya istilah ‘subsidi’ BBM yang digunakan oleh pemerintah. Selama ini, pemerintah merasa memberi subsidi karena tidak bisa menjual bensin dengan harga dunia karena adanya kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat atas bensin premium dengan harga yang rendah, yaitu hanya Rp 1.810 per liternya. Pemerintah jengkel karena tidak dapat menjual bensinnya di luar negeri dengan harga Rp 3.240 per liter. Seandainya tidak perlu menjual pada rakyatnya sendiri, pemerintah pun memperoleh tambahan pendapatan sebesar Rp 3.240 – Rp 1.810 atau Rp 1.430 per liternya.

Rp 1.430 inilah yang dinamakan pemerintah sebagai “subsidi”. Dengan kata lain, istilah ‘subsidi’ adalah pengertian abstrak yang sama sekali tidak berimplikasi pada adanya uang yang keluar. Kwik juga mencatat hal-hal mendasar sebagai pegangan untuk kebijakan di masa mendatang. Pegangan tersebut adalah: minyak mentah tidak dihargai nol, mekanisme pasar yang mana yang digunakan, keadilan (rakyat digencet dan diobati dengan kompensasi), arti kata ‘subsidi’, asas kas atau asas aktual, dan impor neto.

Sebagai catatan, buku ini ditulis Kwik sebelum heboh gelombang krisis finansial tahun 2008 bergaung. Meski demikian, poin-poin yang disampaikan oleh Kwik dapat menjadi flashback terutama dalam mencermati kerentanan Indonesia dalam menghadapi krisis. Salah satu keunggulan dari buku ini adalah keberhasilan Kwik dalam menyampaikan ide-ide tajamnya dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak dengan istilah-istilah ekonomi yang njlimet.

Secara keseluruhan, buku ini jelas menyorot kegemasan Kwik Kian Gie terhadap bangsa Indonesia yang masih saja bangga didikte tangan-tangan asing. Melalui buku ini Kwik juga menyampaikan kritik disertai saran yang konstruktif agar Indonesia tidak mengulangi kesalahan serupa di masa mendatang. Buku ini pun mampu menyoroti duduk permasalahan dari kacamata seorang Kwik Kian Gie. Akhirnya, buku ini patut dibaca bagi siapapun yang peduli pada upaya membangun kemandirian bangsa yang lebih baik dan kokoh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s