Menakar Efektivitas Bincang-bincang G-8

Banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi dunia di tengah terpaan krisis finansial yang belum jelas arahnya. Bahkan sangat sulit untuk menentukkan apakah ekonomi global saat ini masih berada dalam kondisi resesi atau pemulihan atau masih berfluktuasi antar keduanya. Berbagai forum yang melibatkan berbagai kelompok, sekutu, atau apapun istilahnya – sudah berulangkali digelar. Salah satu pertemuan teraktual adalah pertemuan G-8 di L’Aquila, Italia yang berlangsung pada tanggal 8-10 Juli 2009.

Pertemuan Puncak G-8 2009 dihadiri kedelapan anggotanya: Kanada, Rusia, Prancis,Jerman, Jepang, Italia, Inggris, dan AS. Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Uni Eropa, presiden Komisi Eropa, dan beberapa negara berkembang yang meliputi China, Brasil, India, Meksiko, dan Afrika Selatan. Iran yang sebenarnya turut diundang guna membahas stabilitas di kawasan Asia Tengah, urung untuk hadir seiring dengan renggangnya hubungan Barat-Iran pasca Pemilu Iran yang berakhir dengan kerusuhan.

Pertemuan puncak selama tiga hari ini didahului oleh pertemuan tingkat menteri dengan bahasan isu yang beragam. Isu-isu yang menjadi agenda besar adalah isu krisis dan pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, dampak krisis bagi individu, lingkungan hidup,  perkembangan di negara-negara miskin dan di Afrika, ketahanan dan keamanan pangan serta akses terhadap air bersih, kesehatan, dan isu-isu politik internasional.

Namun seperti forum-forum internasional sebelumnya, pertemuan G-8 kali ini tak disambut antusias. Ada berbagai faktor penyebab. Pertama adalah inefektivitas dari forum-forum internasional sebelumnya, mulai dari G-20, WTO, Forum Ekonomi Dunia, KTT ASEAN, hingga berbagai pembahasan internasional tentang lingkungan hidup. Forum-forum ini masih bersifat seremoni dan menjadi ajang debat antar kepentingan. Hal yang sama terjadi pada pertemuan G-8 pada saat berlangsungnya pembahasan mengenai perubahan iklim.

Tidak ada yang istimewa dari isi Declaration of the Leaders the Major Economies Forum on Energy and Climate yang dipublikasikan pada 9 Juli 2009 ini. Deklarasi justru menyebutkan target pengurangan emisi disepakati pada tahun 2050. Jangka waktu ini menghasilkan kritik dari Sekjen PBB, Ban Ki Moon, yang menyebutnya terlalu lama. Tak hanya itu, kesepakatan ini pun secara tersirat ditolak China dan India.

Penyebab kedua minimnya antusiasme komunitas internasional adalah ketidakhadiran Hu Jintao yang pada awal pertemuan hari ke-2 harus bergegas pulang karena merebaknya kerusuhan di Xinjiang. Ketidakhadiran Hu membuat pertemuan G-8 seolah kehilangan energinya. Wajar saja, bersama-sama dengan Brazil, Rusia, dan India, China adalah emerging market tercatat sebagai yang tertinggi di dunia meskipun merosot sekitar 3-4% pada paruh pertama tahun 2009. G-8 tentu mengharapkan Hu untuk berbicara.

Dalam G-8, China pun sangat lantang menyerukan penerapan mata uang internasional yang baru guna mengatasi pelemahan dollar pasca krisis ekonomi. Jason Simpkins, pemimpin editor Money Morning bahkan menyebut China menggunakan pertemuan G8 sebagai forum debat mata uang (9 Juli 2009). China juga berperan penting dalam keamanan kawasan dan isu percobaan nuklir Korut. Yang jelas, ketidakhadiran Hu berpengaruh pada pembahasan terkait perubahan iklim  yang hasil deklarasinya dipandang berbagai pihak ‘hanya jalan di tempat’.

Penyebab ketiga adalah ketidakhadiran Iran. Menteri Luar Negeri Iran Manouchehr Mottaki bahkan terang-terangan menyatakan kepastian tidak akan hadir dalam pertemuan tingkat menlu G-8.  Ketidakhadiran Mottaki disinyalir kuat terjadi karena renggangnya hubungan Iran-Barat pasca Pilpres Iran yang berakhir pada kerusuhan. Iran menganggap Barat mencampuri urusan dalam negeri sekaligus dalang aksi kerusuhan. Italia juga sudah meng-isukan sebuah konsensus untuk mengecam penanganan demonstrasi Iran dan pengusiran para wartawan. Tanpa kehadiran Mottaki, bahasan isu Iran pun kehilangan energinya.

Penyebab keempat, yang juga menimpa beberapa forum internasional lainnya adalah sifat keputusannya yang tidak mengikat. Kalimat singkatnya adalah ajang bincang-bincang (talk-shops) yang lebih mengarah pada tukar pendapat dan ajakan. Beberapa muatan deklarasi juga lebih mengarah pada penguatan komitmen yang sudah dibentuk sebelumnya. Belum ada terobosan baru. Sebagai contoh, laporan pertemuan para ahli dalam agenda Promoting Global Health, anehnya, tidak menyinggung masalah penyebaran pandemi H1N1 atau H5N1. Yang dibahas masih seputar HIV/AIDS, TB, dan malaria.

Penyebab-penyebab lainnya antara lain adalah adalah pemilihan isu yang terlampau sering untuk dibahas namun selama ini belum menghasilkan perubahan berarti (kemiskinan, lingkungan hidup, non-proliferasi nuklir, ekonomi global), struktur negara-negara industri yang tidak lagi hanya sebatas negara-negara yang tergabung dalam G-8, produksi deklarasi tak mengikat yang isinya ‘itu-itu’ saja, serta masih minimnya pelibatan non-state actors dalam pertemuan G-8. Meski memang ada kesepakatan, sifatnya hanya minor.

Salah satu isu yang berulangkali dibahas G-8 namun belum menghasilkan perubahan adalah isu kemiskinan dan kelaparan. Yayasan Save the Children mengatakan bahwa lebih dari 75.000 anak akan meninggal dunia dalam tiga hari pertemuan puncak G-8. Adrian Lovett, direktur kampanye Save the Children, mengatakan bahwa para pemimpin G-8 sebelumnya telah membuat janji yang sering tidak dipenuhi. Yayasan tersebut menyerukan sumbangan yang seluruhnya 7 miliar dollar AS setahun namun sejauh ini baru menerima separuhnya.

Masyarakat internasional hanya dapat berharap G-8 dan pemerintahnya mampu melaksanakan komitmennya sebaik mungkin, terutama dalam meminimalisasi dampak krisis dan pemanasan global.  Apalagi Indonesia. Indonesia berada di urutan teratas dalam daftar korban krisis yang tidak bersalah dalam gejolak ekonomi dunia saat ini. Untuk itu, Indonesia meminta perhatian dunia untuk mendapat prioritas pertama sebagai negara yang perlu diselamatkan dari kemungkinan terburuk akibat krisis (Kompas, 20 November 2008).

Namun Indonesia tidak perlu berharap banyak pada G-8 maupun pertemuan-pertemuan sejenis yang selama ini belum menghasilkan perubahan. Kiprah Indonesia dalam UNFCCC di Bali adalah sebuah langkah maju namun membutuhkan proses yang amat panjang untuk dapat diimplementasikan secara efektif oleh seluruh negara.

Akhirnya, semua kembali kepada daya tahan nasional yang merefleksikan posisi tawar Indonesia dalam panggung internasional. Daya tahan nasional harus diperkuat (politik, ekonomi, budaya, lingkungan, dll.) sambil terus menjalin kerjasama global dengan berbagai aktor. Ini adalah langkah nyata yang dapat kita lakukan daripada sekedar berharap pada ‘bincang-bincang’ ala G-8 yang belum jelas efektivitasnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s