Xinjiang dan Masalah Klasik China

Kerusuhan yang baru-baru ini terjadi di Xinjiang, bagian Barat China, bagi sebagian pengamat bukan merupakan sebuah kejutan. Ada pola yang sama dengan kerusuhan yang terjadi beberapa waktu silam di wilayah tetangganya, Tibet. Beberapa kesamaan pola yang muncul adalah: kerusuhan dipicu oleh hal sepele, setelah kerusuhan mulai membesar, pemerintah China bergegas turun ke lapangan dengan perlengkapannya, pemerintah China mulai mencari ‘biang keladi’ yang umumnya seorang tokoh etnis non mayoritas, dan kemudian melabeli mereka sebagai ‘musuh negara’.

Secara umum, akar permasalahan yang terjadi di Xinjiang yang merupakan propinsi bagian barat China adalah perebutan dominasi antara suku asli di Xinjiang yakni Uighur-Turki yang Muslim dengan etnis Han yang merupakan suku mayotitas di China. Suku Uighur meminta agar wilayah Xinjiang menjadi wilayah otonomi khusus atau wilayah yang terpisah dari hukum yang secara umum berlaku di China.

Perbedaan etnis, budaya, sejarah, dan bahasa yang berbeda dengan suku Han, membuat perbenturan antar kelompok sering terjadi. Dalam hal budaya, suku Uighur lebih menyerupai negara-negara tetangganya (Kazakhstan, Kirgiztan, dan Pakistan) yang mayoritas Muslim. Kebijakan dari Mao yang menetapkan Xinjiang sebagai wilayah otonomi pada tahun 1957, dirasakan oleh suku Uighur tidak lagi relevan dengan tingginya arus migrasi suku Han ke Xinjiang akibat kemajuan Beijing. Migrasi ini dipandang suku Uighur berpotensi membahayakan eksistensi mereka.

Namun protes ini tidak diindahkan oleh pemerintah China. Sebaliknya, China memandang wilayah Xinjiang berpotensi sebagai gerakan separatis dan sarang teroris. Tidak hanya kali ini saja pemerintah China serta-merta menudingkan tangannya pada Uighur sebagai akar munculnya permasalahan. Pemerintah China mengklaim bahwa suku Uighur menjalin kerjasama dengan Al-Qaeda dan organisasi teroris lainnya. Atas alasan tersebut, pemerintah China melakukan penangkapan para tokoh Uighur yang dituduh mendalangi aksi-aksi terorisme.

Dalam kacamata konsep yang dikemukakan oleh Barry Buzan, persoalannya jelas tidak sesederhana itu. Dalam ruang lingkup domestik, persoalan keamanan Xinjiang juga terkait dengan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakatnya. Dalam hal politik, lupakanlah. Pemerintah China memiliki paranoia terhadap perbedaan sikap politis. Jangankan terhadap Xinjiang dan Tibet, terhadap etnis Han sekalipun pemerintah akan bersikap antipati jika yang bersangkutan memiliki sikap politis yang berbeda dengan Partai Komunis China semisal memekikkan ‘demokrasi’.

Demikian pula dalam perspektif sosial dan budaya. Amnesti Internasional mencatat bahwa pemerintah China khawatir akan tuntutan kebebasan dan berkeinginan untuk meminimalisir keberadaan suku asli Uighur. Migrasi etnis Han besar-besaran ke kawasan Xinjiang menyebabkan etnis ini mulai menjadi etnis mayoritas di kawasan tersebut. Mesjid dikontrol dan imam-imam di Xinjiang diwajibkan mengikuti pelajaran nasionalisme. Bahasa mandarin sangat digalakkan di sekolah-sekolah di Xinjiang. Menjelang Olimpiade Beijing 2008, hotel-hotel di China bahkan wajib melaporkan setiap tamu yang berasal dari etnis Uighur pada polisi.

Ekonomi jelas menjadi biang utama bergolaknya kerusuhan. Istilah yang dikemukakan Economist adalah kecemburuan ekonomi/economic jealousies (9 Juli 2009: Is China Fraying?). Etnis Han yang mulai merambah ke Xinjiang, memiliki ikatan politik yang lebih kuat dengan pusat sehingga akses pada ekonomi jauh lebih terbuka. Krisis ekonomi yang saat ini turut memperlebar kesenjangan. Banyak etnis Uighur yang bekerja sebagai migran di seantaro China kehilangan pekerjaannya.

Seiring dengan upaya China memperluas jalur investasinya ke bagian barat, etnis Uighur merasa bahwa mereka tidak turut menikmati dividen seperti yang dinikmati oleh etnis Han. Mereka tetap hidup di bawah kemiskinan. Beberapa analis bahkan mengatakan China hendak mengamankan kawasan Xinjiang yang merupakan jalur minyak dari Asia Tengah. Nilai investasi China pada perusahaan minyak Kazakhstan, misalnya, amat besar (The Xinjiang Problem: Graham E. Fuller & S. Frederick Starr).

Menghadapi akar persoalan ini, pemerintah China sayangnya masih menempuh jalur represif dan tudingan pada tokoh tertentu. Setelah terjadinya kerusuhan, pemerintah China dengan cepat menudingkan jarinya pada World Uighur Congress (WUC) sebagai otak utama penggerak kerusuhan dan penyebab terjadinya ketidakstabilan di Xinjiang. Pemerintah China juga menuding pemimpin WUC yang sekarang bermukim di AS, Rebiya Kadeer sebagai pelaku utamanya. Hal serupa dilakukan terhadap Dalai Lama pada saat terjadinya kerusuhan Tibet beberapa waktu silam.

Jika pola ini yang melulu dikedepankan oleh pemerintah China, tak heran jika masalah serupa akan kembali muncul di kemudian hari meski hanya karena sebuah api ‘pemantik’ yang jauh lebih kecil. Kalau saja China menggunakan pendekatan peacebuilding, peacekeeping, dan peacemaking yang tepat, kerusuhan semacam ini tidak akan pernah terjadi, minimal dalam jangka panjang (longterm). Rekonsiliasi seperti yang terjadi dalam perjanjian Helsinki semestinya dapat terjadi jika kedua belah pihak memiliki niat dan itikad yang baik untuk berunding.

Sekali lagi, permasalahannya terletak pada kebijakan politik China yang patron, sangat terpusat pada Partai Komunis China. Artinya, kecil kemungkinan China memiliki kemauan politik untuk menyelesaikan akar persoalan Xinjiang dan tidak lagi melakukan diskriminasi terhadap etnis Uighur. Dalam bukunya Debating Human Rights in China (2002: pg. 313), Marina Svensonn, China bersikap pesimis terhadap konsep HAM dan menggunakan isu nasionalisme. Sekalipun dewasa ini China mengedepankan konsep dialog (duihua) dan anti-konfrontasi (duikang) dalam HAM, mereka yang berkonfontrasi dengan pemerintah, tetap dilabeli ‘Anti-China’.

Sesuai dengan dinamika politik internasional, ada juga hal menarik dalam hal respon terhadap pelanggaran HAM yang disinyalir dilakukan China pada kerusuhan kali ini. Marina Svensonn mengatakan bahwa setiap pelanggaran HAM yang dilakukan China memiliki dimensi internasional. Artinya, begitu sebuah kasus pelanggaran HAM di China mencuat, akan serta merta menjadi perhatian negara-negara lain dan organisasi internasional. Menariknya adalah jika pada kerusuhan Tibet AS bersuara sangat lantang, dalam kerusuhan kali ini suara AS terhadap China hanya sayup-sayup.

Hal ini tentu dipengaruhi berbagai faktor. Dua faktor terbesar adalah faktor krisis ekonomi yang menjadikan China unggul sementara atas AS dan faktor pemerintahan Obama (demokrat) yang lebih memilih untuk bersinergi dengan China daripada berkonfrontasi seperti pada era Bush (Republik). Yang bersuara lantang menanggapi terjadinya kerusuhan Xinjiang kali ini nampaknya hanya Turki dan beberapa organisasi HAM internasional. PM Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa apa yang terjadi di Xinjiang merupakan sebuah ‘genosida’. Erdogan pulalah yang menyerukan agar masalah ini dibawa dalam Sidang Dewan Keamanan PBB.

Maka yang bersuara lantang menentang kebijakan diskriminasi selain WUC adalah organisasi HAM dan media massa internasional. Namun peran organisasi HAM internasional jelas tidak membawa dampak setajam aktor negara. Media massa seperti Economist, TIME, New York Times, dan sebagainya juga telah beripaya memberitakan akar permasalahan Xinjiang. Namun pesan ini hanya sebatas memperkuat persepsi dunia terhadap China sebagai negara yang tak mentolerir perbedaan. Polanya sangat mudah ditebak. Namun superioritas China membuat dunia memilih aman: bungkam.

Tapi bukan tidak mungkin kejadian Xinjiang ini digunakan AS, Barat, dan organisasi internasional sebagai celah untuk menunjukkan kelemahan China di samping pamor ekonominya yang sangat meningkat. Pikiran ini tersirat dalam suratan media massa. Economist, misalnya, dalam sebuah artikel berjudul ‘Think Again Asia Rise’ (Minxin Pei, 22 Juni 2009), mencatat masalah etnis Uighur dan Tibet sebagai faktor yang meragukan opini bahwa China akan mendominasi Asia. Pasalnya, jika digabungkan kedua wilayah ini mencakup 30% wilayah China secara keseluruhan.

Dengan kata lain, negara-negara saat ini lebih terlihat berperan sebagai ‘penjaga moral’ pemerintah China. Laporan HAM dari organisasi internasional sudah lama bergaung, namun pemerintah China lagi-lagi hanya menutup telinganya. Asumsinya mirip dengan Orde Baru: pertumbuhan ekonomi harus dikedepankan dan untuk itu, stabilitas nasional harus terjaga, apapun caranya. Pola lama pun kembali berulang.

Masalah Xinjiang hanyalah puncak gunung es: satu dari sekian banyak masalah serupa di China. Diskriminasi sudah lama terjadi pada umat Kristen, kaum migran, dan kelompok lainnya. Hanya sebagian memilih diam, tak sekonfrontatif etnis Uighur di Xinjiang atau penduduk Tibet. Jika pemerintah China ingin menjaga stabilitas negaranya, represif rasanya adalah langkah keliru dan hanya bersifat jangka pendek (sebagai pemadam kebakaran). Pergolakan serupa dapat muncul sewaktu-waktu dan berpotensi menghambat keinginan China sendiri sebagai pemimpin dunia.

Advertisements

2 thoughts on “Xinjiang dan Masalah Klasik China

  1. Secara geografis wilayah Cina sangat besar… Kalau dilihat di peta, Cina bagian Barat (Xinjiang dan Tibet) memang mencapai 50% dari wilayah Cina secara keseluruhan. Bagian Barat ini kebanyakan gurun dan padang rumput, berbatasan dengan Turki. Suku asli di Xinjiang yakni Uighur, masih termasuk orang Cina tetapi memiliki ciri fisik yang lebih mirip perpaduan Cina dan Turki (beda sendiri). Soal Taiwan, mereka tidak pernah menyatakan perpisahan… Dan Cina justru merespon dengan galak soal wacana perpisahan Taiwan, bahkan sampai sering beradu pendapat dengan AS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s