Sekali Lagi tentang Gender

“I am not a woman prime minister. I am a prime minister.”

Indira Gandhi

“Menurut saya, mencari uang adalah kewajiban dari suami. Isteri cukup menjaga rumah,” ujar salah seorang peserta reality show di sebuah televisi swasta. Mendengar jawaban tersebut, seorang pria menyahut: “maaf, saya tidak sependapat. Menurut saya, kebutuhan dalam rumah tangga harus ditanggung bersama antara suami-isteri. Saya tidak akan pernah melarang isteri saya untuk bekerja dan berkarya.” Sebagian teman mendukung dan sisanya membantah. “Apa salahnya perempuan bekerja?” “Oh, tidak! Tidak bisa begitu. Seorang suami yang bertanggung jawab harus mampu menafkahi isterinya lahir batin.”

 

Perdebatan ini tidak hanya berlangsung di ranah reality show. Jauh sebelumnya, dunia sudah sibuk membahas isu peran perempuan dalam berbagai dimensi. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sudah menggagas ‘promote gender equality and empower women’ sebagai salah satu target pembangunan milenium (MDGs) pada 2015. Secara garis besar, PBB menghendaki penurunan angka kesenjangan gender. Dunia didorong untuk memperhatikan hak perempuan dalam mendapat perlindungan dan memperoleh hak-haknya sesuai dengan deklarasi universal HAM serta berbagai konvenan seperti ICCPR (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik) dan ICESCR (Internasional Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

 

Kita tahu bahwa peningkatan peran perempuan sudah meningkat dalam dasawarsa terakhir. Pelecehan terhadap perempuan seperti yang terjadi di China dan Afrika memang sudah dikritik habis media internasional, termasuk oleh acara sekaliber Oprah Winfrey Show. Tapi tunggu dulu. Peningkatan peran perempuan ini memperhatikan kualitas atau sekedar mengejar kuantitas? Pasalnya, MDGs adalah sebuah gerakan universal agar perempuan tidak menjadi objek tetapi subjek dalam pembangunan sekaligus sebuah mainstream, sebuah target.

 

Teori konstruksi sosial menjelaskan bahwa pria dan wanita secara aktif terlibat dalam konstruksi identitas mereka. Artinya, praktik feminin dan maskulin tergantung situasi dan kepercayaan masing-masing dan sangat dipengaruhi praktik kolektif dalam lembaga masyarakat seperti sekolah, media, dan keluarga. Keadilan gender juga memiliki banyak dimensi yang melibatkan institusi sosial. Meski bersifat dinamis, pertanyannya adalah apakah sekolah, media, dan keluarga mampu beradaptatif dengan cepat demi memenuhi MDGs?

 

Laporan khusus bertajuk ‘female factor’ dari New York Times (NYT) yang berisi liputan peran perempuan dari berbagai kawasan di dunia, menjelaskan kerumitan ini. Konstruksi sosial tidak mudah berubah dengan sebuah target. Banyak sekali aspek institusi sosial yang terlibat: kesehatan, pendidikan, partisipasi ekonomi, hingga peningkatan peran politik. Banyak yang berpandangan bahwa kesetaraan gender di Barat berjalan lebih baik dari belahan bumi manapun. Pernyataan ini tak sepenuhnya tepat. Setiap negara, terlepas dari apakah ia negara ‘maju’ atau bukan, pasti memiliki ciri khas permasalahan gender-nya.

 

Di Norwegia, 80% perempuan bekerja di luar rumah dan hampir separuh menterinya adalah perempuan. Tingkat pembangunan gender atau GDI (Gender Development Indeks) Norwegia tahun 2009 adalah tertinggi di dunia yakni 0.961 dari skala 0 (terendah) hingga 1 (tertinggi). Semakin rendah GDI, maka semakin besar kesenjangan antar gender yang terjadi di negara tersebut. Selama hampir delapan tahun, total perempuan yang duduk sebagai pemimpin perusahaan-perusahaan besar mencapai seperempatnya. Tapi jumlah besar ini nyatanya belum berhasil meningkatkan kinerja perusahaan. Peningkatan jumlah direktur perempuan pun tidak secara otomatis meningkatkan jumlah CEO perempuan (NYT, 27 Januari 2010).

 

Seperti halnya Norwegia, partisipasi perempuan Jerman dalam pekerjaan juga sangat tinggi. Sang perdana menteri yang juga perempuan, kanselir Angela Merkel tercatat sebagai salah satu wanita politisi terkuat di dunia. Jumlah dokter perempuan meningkat. Perempuan juga mendominasi posisi manajemen menengah di berbagai perusahaan. Permasalahan muncul manakala perempuan Jerman yang ‘berkualitas’ ini lebih banyak yang ingin bekerja daripada mengurus anak-anak di rumah. Satu dari tiga perempuan Jerman berusia 40-an bahkan memilih tidak memiliki anak. Hasilnya, tingkat kelahiran per perempuan Jerman hanya mencapai 1,28 anak! (NYT, 17 Januari 2010).

 

Lain lagi dengan Asia. Sejumlah pemimpin perempuan Asia memang bermunculan. Sebut saja presiden Filipina, Gloria Macapagal Arroyo; PM Bangladesh, Sheikh Hasina; dan mantan presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Permasalahannya, kemunculan mereka hanya sebatas simbol, bukan substansi. Peningkatan jumlah pemimpin perempuan di Asia tidak mencerminkan perubahan pola patriarki dalam masyarakat Asia tetapi lebih menonjolkan kekuatan nama besar dan politik dinasti. Mereka masih kakak-beradik, isteri, atau kerabat dari pemimpin sebelumnya (NYT, 7 Februari 2010).

 

Dewi Fortuna Anwar, peneliti Habibie Center menyatakan bahwa menjadi pemimpin perempuan justru mendorong si perempuan menjadi lebih ‘pria’. Sang pemimpin harus mampu memperlihatkan pada publik bahwa dirinya tidak cengeng dan kuat untuk menjadi pemimpim militer. Ini berarti pemimpin perempuan harus mampu beradaptasi dengan lingkungan pria daripada mempengaruhi lingkungan yang sudah ada. Minko Gerdjikov, mayor deputi dari Bulgaria mengatakan bahwa mengangkat perempuan di posisi kekuasaan sangatlah riskan. Alasannya, perempuan lebih moody daripada pria. Peraturan pun bisa saja muncul dari perasaan ketimbang fakta (NYT, 7 Februari 2010).

 

Indonesia juga punya permasalahan. GDI (Gender Development Index) Indonesia memang meningkat dari 0,704 tahun 2006 menjadi 0,726 pada tahun 2009. Nilai indeks pembangunan manusia (Human Development Index) Indonesia adalah 0,734 (ini berarti nilai GDInya 98,9 persen dari nilai HDInya). Tapi masih ada 89 negara lain yang rasionya lebih baik dari Indonesia. Di kota-kota besar di RI, bias gender memang tak begitu kentara, terutama dalam perkantoran atau organisasi. Namun perempuan dan laki-laki secara otomatis dan intuitif akan mengambil peran yang berbeda sesuai dengan tatanan yang terbentuk sejak kecil.

 

Ada dua contoh yang jelas menggambarkan hal ini. Pertama terkait media. Apabila kita membaca Pos Kota, misalnya, halaman utama umumnya bertutur tentang penemuan mayat korban mutilasi dan pemerkosaan. Media terjebak menempatkan perempuan sebagai objek. Contoh kedua adalah munculnya peraturan di sebuah daerah di Indonesia bahwa seorang perempuan tidak boleh ‘berkeliaran’ di jalan raya lebih dari jam enam sore. Kebijakan ini kontan diprotes besar-besaran karena berpotensi menganggu kegiatan ekonomi meski tujuan aturan ini adalah menghindari terjadinya kekerasan di malam hari.

 

Walau banyak kendala yang harus dihadapi, peningkatan peran perempuan terbukti sukses dalam banyak hal. Salah satu kunci sukses Grameen Bank di Bangladesh (bank untuk orang miskin) adalah karena 80% yang terlibat adalah perempuan. Mereka cenderung lebih teliti, tertib, dan disiplin dalam mengembalikan pinjaman daripada para pria. Beberapa mengatakan bahwa perempuan yang terbiasa dengan bisnis skala mikro dalam bentuk arisan ini jauh lebih berani berspekulasi daripada para pria. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di tangan perempuan akan lebih cepat ketimbang para pria. Dalam politik, sosok perempuan sebagai mediator dan penetralisir antar pria pun menghasilkan keputusan yang lebih seimbang.

 

Bagi saya, kesimpulan sementara dari fakta-fakta ini adalah bahwa peran perempuan dalam pembangunan bukan semata-mata berbicara soal jenis kelamin. Ia lebih berbicara soal kemampuan dari perempuan untuk berkarya. Kesadaran untuk meningkatkan peran perempuan adalah suatu hal yang sangat positif dan perlu didukung, namun tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai kuota. Peningkatan peran ini harus berkualitas. Unsur-unsur pembentuk konstruksi sosial seperti keluarga, sekolah, dan media perlu dibenahi. Demikian pula dengan institusi sosial seperti layanan pendidikan dan kesehatan.

 

Namun beberapa hal seperti budaya, agama, dan kepercayaan yang sudah erat tertanam akan sulit bergeser dengan cepat. Akan sulit bagi kaum feminis yang terlalu memberikan banyak tuntutan terhadap hak-hak perempuan di atas kewajaran untuk menggeser hal-hal semacam ini. Untuk itu, yang lebih perlu menjadi perhatian adalah bagaimana perempuan Indonesia memiliki kualitas yang baik namun tetap menghormati rekan prianya, memandang pria bukan sebagai pesaing tapi sebagai rekan kerja yang saling melengkapi. Ketimpangan atau dominasi peran oleh salah satu pihak justru akan merugikan keduanya karena Tuhan menciptakan pria dan wanita dengan keunikan masing-masing untuk tujuan yang sepenuhnya baik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s