BOOK REVIEW – Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998

Judul :    Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998

Penulis :    I. Wibowo, Aimee Dawis, Leo Suryadinata, Abdul Syukur, Agus   Setiadi, Stanley Adi Prasetyo, Agni Malagina, Assa R. Kaboel, Nita Madona Sulanti

Editor :    I. Wibowo dan Thung Ju Lan
Penerbit :    Kompas
Cetakan :    I, Maret 2010

Tebal :    ix + 250 halaman

Harga :   Rp 45.000

Peristiwa Mei 1998 jelas menjadi momen tak terlupakan bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi etnis Tionghoa. Setelah terjadi peristiwa ini, banyak sekali perubahan yang terjadi dalam hal posisi etnis Tionghoa di tengah masyarakat Indonesia. Pemerintah mulai bereaksi dengan mengeluarkan beragam putusan politik yang mengubah ‘nasib’ etnis Tionghoa. Tapi perubahan yang terjadi setelah Mei 1998 mengindikasikan apa? Sekedar responsif atau memang karena kesadaran politik yang tinggi?

 

Bagaimana orientasi politik etnis Tionghoa setelah peristiwa tersebut (apakah masih berdebat tentang asimilasi dan integrasi)? Bagaimana bentuk hubungan antara kelompok etnis Tionghoa dan warga Indonesia lainnya setelah itu? Pertanyaan pembuka dari peneliti senior UI, Thung Ju Lan ini akan dijawab dalam bab-bab buku ini. Dalam hal politik, Thung Ju Lan menilai bahwa orang Tionghoa Indonesia adalah “subyek” yang masih berorientasi “obyek”. Artinya, peran politik warga Tionghoa masih sekedar responsif, belum mempunyai kesadaran politik yang tinggi.

 

Anda boleh tidak sependapat dengan Thung Ju Lan. Tapi Anda harus beranjak ke bab pertama dari I. Wibowo yang berjudul ‘Mendulang Nasionalisme: Ativisme Politik Orang Tionghoa Pasca-Soeharto’. Dalam bab ini, I. Wibowo mengatakan bahwa aktivisme politik etnis Tionghoa setelah 30 tahun terkukung di bawah rezim Soeharto, adalah hal baru yang mengharukan. Tapi harus dipikirkan bagaimana agar aktivisme politik ini tidak malah menimbulkan masalah baru.

 

Bab dua dari Aimee Dawis yang berjudul ‘Orang Tionghoa Berorganisasi: Yang Kini Lanjutan Dari Masa Lalu?’ juga banyak mengungkap hal menarik. Di sini Aimee bertutur soal sejarah organisasi tionghoa dari masa awal migrasi dari Tiongkok, periode kolonial, masa awal kemerdekaan, masa Orba, hingga pasca 1998. Jumlahnya lumayan banyak dan jenisnya sangat beragam. Ternyata, sistem organisasi kelompok etnis Tionghoa mengalami perubahan fungsi yang fluktuatif dari masa ke masa.

 

Selain politik, agama juga mencerminkan identitas etnis Tionghoa. Inilah yang disoroti oleh Leo Suryadinata dalam bab tiga dengan tajuk ‘Akhirnya Diakui: Agama Khonghucu dan Agama Buddha Pasca-Soeharto’. Di masa awal RI, orang Tionghoa membawa agama Sam Kauw (Tiga Agama) yakni Buddha, Khonghucu, dan Tao. Kehadiran agama ini rupanya tidak disambut baik penguasa terutama pasca gagalnya kudeta 1965 sebab dianggap menganggu asimilasi. Khonghucu yang sempat bangkit sebagai agama resmi sebelum 1978, ‘dilebur’ dalam agama Buddha sebelum akhirnya kembali diakui sebagai agama resmi negara pada tahun 2000.

 

Masih terkait agama, Abdul Syukur melengkapi temuan Leo Suryadinata dalam bab empat bertajuk ‘Keterlibatan Etnis Tionghoa dan Agama Buddha: Sebelum dan Sesudah Reformasi 1998’. Abdul Syukur menjabarkan konflik internal yang terjadi di tubuh Walubi selama Orba. Salah satu faktor meningkatnya pemeluk Buddha adalah buah dari kebijakan Orba. Nyatanya, agama Buddha di Indonesia saat ini merupakan perpaduan antar unsur keyakinan, sekte, etnisitas, dan masalah politik.

 

Sosialisasi politik dan agama juga jelas tak terpisahkan dari peran literatur dan media. Dalam bab lima bertema ‘Geliat Sang Naga dalam Pustaka: Buku-Buku Tentang Kebudayaan Tionghoa di Era Reformasi’, Agus Setiadi menulis bahwa saat Orba berkuasa, buku-buku bernuansa Tiongkok relatif sulit berkembang. Tapi setelah Inpres Nomor 14/1967 dicabut di era Gus Dur, buku-buku Tiongkok baik fiksi maupun non fiksi makin banyak djumpai dalam beragam jenis yang tentunya memudahkan etnis Tionghoa yang ingin mencari akar kebudayaannya.

 

Bila buku bernuansa Tiongkok semakin banyak dijumpai, keadaan sebaliknya menimpa media di Indonesia. Inilah yang tercermin dalam tulisan Stanley Adi Prasetyo berjudul ‘Adakah Media Untuk Keturunan Tionghoa?’ Setelah lengsernya Soeharto yang sangat melarang penyebaran media bernuansa Tiongkok, memang banyak media baru yang bermunculan. Tapi ironisnya belum ada kemajuan signifikan dari sisi jurnalistiknya karena lebih banyak menampilkan “emosi” pengelolanya ketimbang menampilkan fakta dan mengusut penyelewangan. Media tunduk pada logika bisnis.

 

Dari sisi budaya, barongsai dan bahasa Mandarin jelas menjadi ciri khas etnis Tionghoa di Indonesia. Bab tujuh karya Agni Malagina yang bertajuk ‘Tarian Barongsai Nan Eksotis: Dari Global ke Lokal, Kembali ke Global’ banyak memaparkan uraian menarik. Setelah dilarang keras di era Orba selama 30 tahun, boom Barongsai terjadi setelah terbitnya Keppres No. 6 tahun 2000. Barongsai memperoleh dua identitas: ekspresi budaya Tiongkok sekaligus merepresentasikan Indonesia. Barongsai datang dari Tiongkok dan ditanam di Indonesia, tapi kini kembali menjadi fenomena global.

 

Assa R. Kaboel dan Nita Madona Sulanti melengkapi bahasan terkait budaya etnis Tionghoa dalam bab terakhir berjudul ‘Bahasa Mandarin di Mana-mana: Studi Kasus di Wilayah DKI Jakarta’. Dengan apik, keduanya menunjukkan tabel persebaran tempat kursus Mandarin di Jakarta dalam kurun di atas tahun 2000, lengkap dengan survei terkait motivasi peserta, standardisasi, dan kualitas kursus. Hasilnya antara lain adalah sebagian besar tempat kursus berada di daerah yang mayoritas pemukimnya etnis Tionghoa. Meski demikian, belum ada standardisasi. Pernyataan “bahasa Mandarin semakin diminati” muncul karena menjamurnya tempat kursus dan meningkatnya jumlah pembelajar.

 

Hal menarik juga muncul dalam bagian penutup yang ditulis oleh I. Wibowo. Ketua Centre for Chinese Studies UI ini memperlihatkan keberhasilan Obama sang kulit hitam, menjadi presiden AS. Untuk sampai pada posisi itu, Obama harus bekerja keras. Di kalangan kulit hitam AS, ada pameo: “Blacks have to be twice as good to be counted as equals”. Menurut I. Wibowo, pameo ini bisa diganti sedikit: “Orang Tionghoa have to be twice as good to be counted as equals”.

 

I. Wibowo juga menulis bahwa ‘bakti sosial’ yang dilakukan oleh banyak organisasi Tionghoa di Indonesia juga merupakan kemajuan yang luar biasa di tengah maraknya kasus korupsi yang ironisnya juga banyak melibatkan etnis Tionghoa seperti Anggodo Widjojo. Ciri-ciri jelek orang Tionghoa, walaupun membuat kuping panas, tetap harus menjadi refleksi. Hanya lewat kerja keras yang dua kali lipat lebih besarlah, seperti halnya Obama, baru akan ada etnis Tionghoa yang menjadi presiden!

 

Buku ini benar-benar saya rekomendasikan bagi seluruh etnis Tionghoa, maupun bagi seluruh masyarakat yang hendak menambah wawasan soal perkembangan etnis Tionghoa pasca peristiwa fenomenal tahun 1998. Buku tidak dibuat dengan bahasa akademis yang njlimet dan dalam tiap babnya terdapat kesimpulan yang akan memudahkan Anda.

Setelah itu, Anda boleh berdebat dan menarik kesimpulan pribadi apakah tulisan-tulisan ini sesuai dengan pengamatan Anda…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s