Akhir Era Buruh Murah China?

 

Sederet pekerja migran China bekerja dengan gesit menjahit bagian lengan boneka beruang serupa Teddy Bear. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Keringat deras sudah sedari tadi mengucur deras di ruang yang memang sangat panas tersebut.

Mata yang sudah sedari tadi mengantuk ditahan sedemikian rupa demi mengejar target produksi. Dengan goresan luka di sekujur lengan, para buruh yang 90%-nya wanita ini mati-matian menjaga tekstur jahitan tetap sempurna. Di toko mainan, sebuah ‘Teddy Bear’ yang mereka jahit berharga puluhan dollar, lebih tinggi dari upah per bulan.

“Berapa hari Anda bekerja dalam seminggu?”

“Tujuh hari, tanpa liburan.”

“Berapa jam per hari?”

“Kami bekerja mulai pk 6.30 hingga tengah malam, kadang hingga pukul empat subuh.”

“Upah per bulan?”

“500-600 yuan. Kalau lembur 700-800 yuan per bulan.”

Inilah cuplikan dialog yang terekam dalam film dokumenter singkat berjudul Santa’s Slave produksi Lotta Film & Fair Trade Centre. Ini bukanlah sebuah film drama. Film dokumenter ini dibuat pada tahun 2004 saat China tengah menikmati puncak pertumbuhan ekonomi yang begitu bombastis. Berita manis tingginya pertumbuhan ekonomi China ternyata tak seirama dengan berita manis meningkatnya kesejahteraan buruh, kecuali munculnya ‘orang kaya baru’.

Beberapa masalah buruh yang mengemuka adalah rendahnya upah buruh, kondisi kerja buruh dan kualitas hidup buruh, rendahnya penghargaan terhadap prestasi kerja, larangan yang sangat ketat untuk berserikat, perekrutan buruh anak, dan pelanggaran yang serius terhadap UU Buruh. Rendahnya kontrol, tingginya korupsi, nepotisme pengusaha dan pemerintah lokal serta ambisi meningkatkan daya saing harga, menjadi sebab utama terabaikannya hak-hak buruh.

Undang-undang Perburuhan China sendiri pertama kali mulai muncul sejak tahun 1995 yang memuat berbagai poin seperti: kontrak buruh dan kontrak bersama; jam kerja, istirahat dan liburan; upah; keselamatan kerja dan kesehatan; perlindungan khusus untuk wanita dan anak muda; pelatihan keterampilan; asuransi sosial dan kesejahteraan; persoalan buruh, supervisi dan inspeksi; serta tanggung jawab legal.

Masalah yang paling sering dikecam adalah rendahnya upah buruh di China.

Pasal 39 UU Perburuhan China menyatakan bahwa jam kerja buruh adalah 8 jam per hari, 44 jam per minggu dengan waktu lembur maksimum 36 jam per bulan. Dalam pasal 49, upah minimum dipatok hanya untuk menutupi kebutuhan dasar para buruh dan keluarganya, bukan untuk kebutuhan lainnya. Meski demikian, upah, jumlah jam kerja, keuntungan, kompensasi lembur, dan bonus sudah termasuk dalam upah yang dibayarkan melalui perhitungan yang rumit.

Saking rumitnya, para buruh hampir tidak mampu menjelaskan bagaimana para pimpinan perusahaan menghitung dan mempersiapkan upah mereka. Permasalahan semakin meluas ketika upah minimum ditetapkan dalam jumlah yang berbeda-beda di tiap wilayah. UU terkait jam kerja (termasuk jam lembur) juga dapat dengan mudah dimanipulasi dengan berbagai cara.

Seorang pengusaha mainan China yang berlokasi di Propinsi Guangdong, Chen Dong, bercerita bahwa apresiasi dunia terhadap mata uang China, Yuan (Renminbi) telah menyebabkan naiknya harga material produksi yang akhirnya menekan laba. Menurut Chen, salah satu cara untuk tetap memperoleh untung adalah dengan mencari bahan material yang lebih murah, menipu pajak, dan menekan para pekerja.

Salah satu alasan penting di balik rendahnya upah buruh di China adalah mandulnya Serikat Buruh. Sebelum reformasi ekonomi dilaksanakan di China, Partai Komunis China memegang kendali serikat buruh di China yang hanya boleh tergabung dalam satu wadah bernama ACFTU (All-China Federation of Trade Unions).

Setelah reformasi ekonomi, serikat buruh tidak lagi di bawah kontrol partai tetapi di bawah manajer. Ketua serikat buruh bahkan direkomendasikan atau diangkat oleh manajer. Struktur ini menyebabkan buruh berada di bawah kontrol pemilik modal dan memiliki posisi yang lemah. Artinya, dalam situasi konflik antara buruh dan manajer, pemilik modal akan cenderung mengalahkan buruh dan serikat buruh. Ketua serikat buruh juga akan berpihak kepada pemilik modal yang mengangkatnya (I Wibowo. 2004. Belajar dari China: Kompas hlm 195).

Lemahnya posisi serikat buruh membuat para buruh China terpaksa menerima berbagai kondisi ketidakadilan dalam berbagai hal. Terkait jam kerja, para buruh dipondokkan di asrama-asrama dan dipaksa bekerja selama 12 hingga 18 jam setiap hari. Jika buruh mengambil cuti di luar persetujuan perusahaan, buruh tersebut akan didenda dengan biaya tinggi. Dalam beberapa kasus, para buruh diikat dan dirantai untuk mencegah mereka melarikan diri.

Sebuah pabrik tekstil Propinsi Guangdong bahkan memberlakukan pembatasan penggunaan toilet di mana buruh harus menggunakan „kartu absensi ketika pergi ke toilet. Denda sebesar 0,25 dollar AS akan dikenakan bagi buruh yang menggunakan toilet lebih dari dua kali sehari. Ini belum termasuk kasus pelanggaran lain seperti perekrutan anak di bawah umur, diskriminasi terhadap buruh migran, jaminan keselamatan kerja, dan kondisi lingkungan kerja.

Buruh anak tertimpa masalah yang lebih mengenaskan. Para mandor menggunakan umpan “bayaran tinggi” untuk mempekerjakan atau bahkan menculik anak dari keluarga-keluarga miskin. Setelah bayaran dipotong untuk mandor, kontraktor dan agen gelap, anak-anak hanya menerima sepertiga upah mereka dengan nilai di bawah 1,5 dollar AS per hari. Di Guangdong, buruh anak harus bergantung pada kue kismis untuk bertahan hidup. Mereka hanya mampu membeli sepiring nasi untuk beberapa hari (Epochtimes – Child Labor Tragedy in Guangdong).

Laporan HAM AS tahun 2007 menyebutkan bahwa 94% buruh migran China dalam sektor konstruksi, tidak diupah tepat waktu. Kecelakaan kerja menjadi hal lumrah. Selain fasilitas keselamatan kerja yang tidak memadai dan kondisi fisik buruh, tingginya kecelakaan kerja juga disebabkan oleh ketiadaan instruksi mengenai keselamatan kerja, minimnya pelatihan keterampilan, dan kondisi fisik pabrik.

Di pabrik boneka dan mainan plastik, tangan para buruh seringkali tertusuk jarum atau terbakar. Di bagian spray (penyemprotan cat), para buruh bahkan tak mengenakan kacamata pelindung dan masker. Ketika kecelakaan kerja terjadi, pabrik hanya membawa buruh ke klinik sebagai pengobatan awal. Pada tahap selanjutnya, pabrik berupaya membujuk bahkan memaksa buruh mengundurkan diri.

Buruh seringkali harus mengeluarkan uang dari kantung sendiri untuk mengobati penyakitnya. Data resmi China menyebut 440.000 pekerja mengalami gangguan paru-paru karena menghirup racun tanpa peralatan keselamatan yang memadai. Data tidak resmi mencatat bahwa jumlah pekerja yang keracunan mencapai 5 juta orang.

Insiden kecelakaan kerja pada pertambangan batu bara di China juga tercatat sebagai insiden terbesar di dunia. Pertambangan merupakan salah satu sektor pemacu tingginya pertumbuhan ekonomi China. Laporan resmi China menyebutkan bahwa pada tahun 2006, jumlah kematian pada insiden pertambangan adalah 4.746 orang. Data tidak resmi menyebutkan bahwa jumlah korban sesungguhnya adalah 20.000 orang, tidak termasuk mereka yang meninggal karena sakit.

Menanggapi serangan bertubi ini, pada tahun 2007 pemerintah China mengeluarkan hukum perburuhan baru yang mulai berlaku efektif pada Januari 2008. Salah satu hal baru dalam hukum ini adalah pemerintah China mendorong keamanan kerja yang lebih besar. Meski demikian, salah satu pengritik UU Perburuhan China, Dong Baohua mengatakan bahwa hukum ini tak kuasa meningkatkan kesejahteraan para pekerja migran ataupun mengatasi masalah perbudakan. Nyatanya, jumlah konflik buruh terus meningkat hingga saat ini.

Laporan resmi pemerintah China saja menyebut jumlah konflik buruh mencapai 280.000 kasus. Sumber yang sama menyebut bahwa jumlah konflik pada pertengahan tahun 2009 meningkat 30% dibanding tahun sebelumnya.

Konflik terparah yang mencuat ke media massa adalah bunuh diri missal buruh pabrik Foxconn milik Taiwan. Para buruh ini diperlakukan bak binatang. Seperti kebanyakan buruh China, mereka tidur di tempat yang sempit, pengap, lengkap dengan bau menyengat. Upah yang mereka peroleh amat berat padahal Foxconn adalah perusahaan subkontraktor raksasa penghasil produk Apple, Dell dan Hewlett Packard. Gunung es perlahan terkuak. Buruh mulai berani bersuara.

Hu Jintao bereaksi dengan menyatakan bahwa kenaikan upah buruh tidak boleh ditunda-tunda. PM China, Wen Jiabao memerintah agar upah buruh dinaikkan. Apakah inisiatif ini cukup membantu? Sebagai langkah awal jawabannya adalah ya. Seruan ini memang amat terlambat didengungkan Hu Jintao dan kawan-kawan, namun akhirnya terlaksana.

Pabrik-pabrik, terutama milik investor asing, menaikkan upah buruh hingga 30 persen. Foxconn dan Honda yang paling banyak didemo massa akhirnya menaikkan upah buruhnya sebesar 24-30 persen. Atsumitec yang menyediakan suku cadang Honda bahkan telah meningkatkan upah buruhnya sebesarnya 47%.

Menteri Pertanian China menyatakan bahwa pekerja migran China meningkat 60% tahun lalu menjadi 1.348 yuan atau 197 dollar AS per bulan (The Economist, 29 Juli 2010).

 

Meski masih tergolong murah (rata-rata 0,81 dollar AS per jam), tingkat upah buruh China kini lebih tinggi daripada buruh Thailand, Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Sebagai perbandingan, rata-rata upah buruh Vietnam hanya mencapai sepertiga rata-rata upah buruh China. Tapi pemerintah Vietnam pun berbenah menaikkan upah buruhnya.

Upah minimum buruh tekstil di Vietnam kini mencapai 84 dollar AS per bulan (The Economist – 2 September 2010). Tak besar memang, tapi komitmen pemerintah Vietnam (yang berbasis partai komunis) patut diperhatikan.

Kenaikan upah buruh China memang tidak serta-merta memupus seluruh masalah buruh. Persoalan lingkungan kerja, jam kerja, keamanan kerja, buruh anak, dan seterusnya adalah pekerjaan rumah berikutnya. Persoalan lain adalah menyeimbangkan proporsi tingkat kenaikan upah buruh dengan tingkat petumbuhan ekonomi. Intinya, masih ada 99% pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Meski demikian, reaksi cepat pemerintah China harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia yang masih tersaruk masalah upah minimum regional. Seruan meningkatkan upah buruh toh tak membangkrutkan China. Bulan Juli 2010, China justru mencatat surplus perdagangan tertinggi sepanjang tahun 2010 dengan nilai 28,7 milliar dollar AS (New York Times, 11 Agustus 2010).

Walaupun kenaikan upah buruh belum tercermin dalam peningkatan produktivitas, seruan ini minimal mencerminkan komitmen awal China dalam mempedulikan nasib buruhnya yang selama ini tertindas.

Perhatian China terhadap para buruhnya mudah-mudahan dapat menghasilkan efek bola salju di negara berkembang Asia lainnya, termasuk Indonesia.

Advertisements

One thought on “Akhir Era Buruh Murah China?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s