Lemahnya Budaya Kritik Massa

No Speech

Indonesia tak punya cukup “critical mass” buat lawan korupsi. Toleransi terhadap suap sangat tinggi.

 

Inilah sepenggal kata dalam timeline Twitter seorang rekan yang akhirnya mendorong saya membuat tulisan ini. Kalimat ini dilontarkan oleh seorang wanita pegiat anti korupsi, Monica Tanuhandaru. Lebih lanjut ia berkata bahwa upaya melawan korupsi tak cukup hanya dengan LSM Anti Korupsi tapi juga misalnya melalui gerakan pembayar pajak yang anti korupsi.

Kalau boleh jujur, kita sama-sama tahu bahwa kalimat yang dilontarkan oleh Monica betul adanya dan mungkin secara sadar juga sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa sih yang tidak pernah membayar polisi saat kena tilang?

Atau paling tidak, sering kita berucap: “ah, Indonesia banyak korupsinya itu udah biasa!”

Sekalipun tidak pernah melakukan korupsi sama sekali, apakah kita aktif melancarkan gerakan anti korupsi (tentu dimulai dari diri sendiri) dan selalu gerah setiap kali mendengar kasus korupsi? Atau kita sudah terlanjur bosan dan akhirnya lama-lama menoleransi hal tersebut sebagai budaya?

“Korupsi memang merajalela, tapi kita bisa apa lagi…?” tanya seorang rekan pada suatu hari.

Ini pertanyaan sahih. LSM anti-korupsi sudah bertebaran di mana-mana. Mereka aktif mengkritik siapapun yang terlibat korupsi, khususnya pejabat yang beroperasi dengan menggunakan uang rakyat. Sayangnya, suara-suara kritis ini masih kalah jumlah dengan kita yang pasrah dengan budaya korupsi, sehingga korupsi seolah jadi bagian hidup negara ini yang tidak perlu dipertanyakan lagi.

Jangankan korupsi, kita juga lemah dalam kritik massa melawan orang yang tidak disiplin waktu, misalnya. Seringkali saya mendengar teman-teman yang menolerir keterlambatan dengan alasan-alasan klise seperti: “ah, Jakarta itu macet! Kalau telat-telat dikit wajar dong!”

Karena banyak yang berpikir demikian, akhirnya lahirlah budaya terlambat dan ironinya, budaya ini mendapat tempat di hati masyarakat. Semua jadi berpikir bahwa terlambat di Indonesia (khususnya kota-kota besar) itu tidak apa-apa. Terlambat satu jam tidak apa-apa apalagi jika yang menunggu adalah orang yang “butuh” atau berposisi lebih rendah daripada orang yang sedang ditunggu.

Terlambat akhirnya harus dimaklumi sebagai sebuah budaya. Dan sebagai budaya, tentu sifatnya turun temurun dari generasi ke generasi. Orang yang terlambat tidak perlu minta maaf. Kalaupun minta maaf, tidak diucapkan dengan penyesalan yang sesungguhnya. Tidak peduli apakah keterlambatan tersebut merugikan atau menurunkan produktivitas orang lain.

Sebuah penelitian berkata bahwa ciri negara maju adalah masyarakatnya disiplin terhadap waktu. Mereka menghargai waktu seseorang. Dalam sebuah rapat, misalnya, meskipun yang datang baru segelintir, pimpinan akan langsung mulai tepat waktu. Ia menghargai orang yang sudah datang tepat waktu daripada mementingkan kehadiran orang yang datang terlambat.

Dengan budaya kritik massa, kita seharusnya tidak hanya memiliki disiplin waktu sebagai gaya hidup tapi juga merasa geram melihat keterlambatan. Kita tidak seharusnya berpikir bahwa terlambat di Indonesia merupakan sesuatu yang wajar. Merasa wajar atas suatu ketidakwajaran hanya akan membuat negara ini menjadi negara yang benar-benar sulit bergerak menjadi negara maju.

Selain korupsi dan disiplin waktu, kita juga misalnya sering menolerir tindakan buang sampah sembarangan yang anehnya – tidak pernah kita lakukan saat sedang berada di Singapura atau negara-negara maju lainnya. Jangankan berharap pada orang-orang bersuara vokal menentang aksi buang sampah sembarangan, untuk membuang sampah pada tempatnya saja sulit kita lakukan.

Kita cenderung pasrah melihat sudut kota sebagai bak sampah terbuka. Karena ada tumpukan sampah di sudut jalan, kita merasa sah untuk membuang sampah di sana. Maka ketika ada sekelompok orang melontarkan kritik pedas, kita justru melihatnya sebagai ‘orang bodoh’ yang hanya buang-buang waktu, seperti melontarkan teriakan di tengah padang gurun tak berbatas.

Jika demikian, tidak heran jika kita melihat banyaknya aturan pemerintah yang diabaikan begitu saja – masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Si pelanggarnya merasa aman-aman saja karena  tidak pernah ada tindakan hukum yang tegas karena toh semua orang tolerir terhadap tindakan tersebut.

Walau sudah ada aturan tertulis (lengkap dengan sanksi) dilarang merokok di tempat umum, nyatanya ini cuma formalitas karena semua orang tolerir dengan perokok yang merokok di dalam bus, angkot, mall, dan sebagainya. Bahkan muncul pembenaran dengan alasan yang sering saya dengar: “kalau nggak dibolehin merokok, mana bisa tempat ini laku? Pasti jadinya sepi!”

Menyuap aparat, menyuap pimpinan, menyuap orang penting akhirnya jadi suatu “kewajiban” kalau bisnis ingin berjalan lancar seolah tidak ada jalan lain sedikitpun. Kalau berani melontarkan kritik, bukan hanya buang-buang waktu tapi juga mengundang tawa banyak orang karena sekalipun tak melakukan penyuapan, mereka tetap sependapat bahwa suap adalah hal yang wajar di Indonesia.

Saat baru-baru ini Indonesia berada di posisi 56 negara terkorup di dunia versi Transparansi Internasional (peringkat 118 dari daftar peringkat indeks persepsi korupsi 174 negara dunia, hanya terpaut 24 poin dari Somalia sebagai negara terkorup), tidak seharusnya para pejabat langsung memberikan reaksi sanggahan. Introspeksi dan kritik diri adalah hal pertama yang perlu dilakukan.

Jika tidak, lemahnya kritik massa dapat berubah jadi kebanggaan. Kita bangga menjadi negara yang berbudaya selalu terlambat dan korupsi. Kita tidak lagi menganggap korupsi dan terlambat sebagai sesuatu yang memalukan. Dalam jangka panjang, masyarakat tak lagi memiliki kemampuan membedakan mana tindakan yang benar atau salah dan inilah ciri negara gagal (failed state).

Beberapa tahun silam ketika studi tur ke Taiwan, saya cukup sedih melihat gerombolan anak muda Indonesia yang menyeberang seenaknya ketika lampu lalu lintas masih hijau (walau waktu itu memang hanya sedikit kendaraan melintas). Yang mengenaskan adalah saat mereka berkata: “biarin! kita kan Indonesia!” Sebagai catatan, Indonesia pun jadi tim yang paling sering terlambat.

Saya sangat setuju bahwa Indonesia patut dibanggakan dalam hal keragaman budaya dari Sabang sampai Merauke, kekayaaan alam, dan sebagainya. Tapi kita sama-sama tahu bahwa ini tidak membawa Indonesia menjadi negara maju, sama halnya seperti tingkat religius yang tinggi tidak serta-merta membawa Indonesia menjadi negara yang bebas korupsi.

Faktor-faktor seperti kerja keras, integritas, kejujuran, dan disiplinlah yang akan membuat Indonesia menjadi negara maju. Dan untuk itu, kita tidak pernah boleh tolerir sedikit pun terhadap tindakan-tindakan yang bertolak belakang dengan faktor-faktor tersebut.

Kritik massa harus perlu terus kita galakkan dalam berbagai cara sehingga Indonesia menjadi negara yang berintegritas. Semuanya tentu perku dilakukan dengan satu catatan penting: kita yang mengkritik harus lebih dulu melakukan apa yang kita kritik. Saat meneriakkan anti korupsi, kita tahu betul bahwa kita benar-benar tidak melakukan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak naif.

Jika tidak – ibarat “tong kosong nyaring bunyinya” – integritas kitalah yang patut jadi pertanyaan.

* * *

Sumber foto:  www.forward-now.com
*Tulisan ini dimuat di Harian Pikiran Rakyat – Jumat, 8 November 2013 (halaman 28)

Advertisements

One thought on “Lemahnya Budaya Kritik Massa

  1. Pingback: 2013: Sekeping Refleksi Pribadi Buat Para Sahabat | Soft Power is Unique

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s