Biata Di Antara Kita

Raungan itu terdengar begitu menyayat, menembus siang yang sunyi di setapak Dusun Mun Ohoi Ir, Kei Besar, Maluku Tenggara. Imajinasi pertama dalam pikiran adalah bahwa telah terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tapi lengking itu tak juga berhenti, membuyarkan imajinasi saya dalam tempo singkat. Warga serentak bergerak ke muasal suara. Saya bertanya pada seseorang yang menunjuk sebuah rumah. Posisinya empat meter saja dari langkah saya berdiri.

Melangkah cepat, saya menuju rumah yang ditunjuk dan mendapati seorang anak perempuan terkulai di pangkuan ibunya yang tak berhenti meraung dan mengguncang tubuh anaknya. Seumur hidup, saya tidak pernah melihat secara langsung detik seseorang meninggal dunia kecuali hari itu, Jumat, 15 Agustus 2014. Anak itu, Biata, meninggal dunia dalam balutan seragam sekolah dasarnya.

Warga yang mengerubungi menatap saya. Seorang teman yang kebetulan sedang menemani segera berlari memanggil seorang teman kami yang kemudian datang menenteng stetoskop. Tergopoh, teman kami yang merupakan seorang dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) di sana segera memeriksa denyut nadi Biata. Leher dan lengan disentuh. Nihil. Ia menggeleng tanpa daya, lalu terdiam.

Saya terhenyak. Anak perempuan ini terlihat begitu familiar. Baru setengah jam lalu wajahnya mampir di kamera DSLR yang tengah saya pegang – saat ia masih hidup dan diperiksa teman-teman doctorSHARE (Yayasan Dokter Peduli). Saya mampu mengingatnya dengan jelas ketika Biata yang masih mengenakan seragam merah putih yang sama, dibaringkan di atas karpet untuk diperiksa.

Wajahnya sayu, tubuhnya kurus lemas, dan ia tak lagi bernapas dengan hidung melainkan dengan rongga perutnya. Pemandangan miris ini tidak pernah saya lupakan. Ia berjalan tertatih, bersandar pada ibunya. Teman-teman saya – para dokter yang tergabung dalam doctorSHARE – menduga Biata menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang tidak tertangani.

“Pasti awalnya ringan. Tapi jika dibiarkan, lama-lama tentu parah,“ sang dokter berkata. Tapi bagi penduduk dusun, pilihan hidup mati terkadang tipis batasnya. Jarak yang begitu jauh dari ibukota bukan cuma soal biaya. Mun Ohoi Ir adalah wilayah pesisir. Satu-satunya alat transportasi yang bisa digunakan hanya perahu atau yang apapun yang dapat membawa seseorang melintasi lautan lepas.

Sekali mengarungi samudera, warga harus memperhitungkan cuaca, musim, dan tentu saja “dolar” yang cukup untuk membeli bahan bakar, biaya hidup, hingga obat-obatan. Di Indonesia Timur, standar harga yang berlaku tentu berkali lipat lebih tinggi daripada Indonesia Barat. Betapa terkejutnya saya mendengar kejadian semacam ini rupanya beberapa kali terjadi selama sang dokter bertugas. Jika kondisi pasien sudah parah, dokter pun praktis tak bisa berbuat apa-apa.

Kesenjangan Satu Abad
Isu kesehatan warga pedalaman adalah sebuah perkara yang muskil selesai terbahas hanya dengan mengandalkan pemerintah. Bayangkan, pengeluaran pemerintah menyangkut urusan hidup-mati ini hanya 3% dari total GDP.

Bandingkan dengan negara tetangga Malaysia yang pengeluaran bidang kesehatannya sedikit lebih baik yaitu 3,9% total GDP atau bahkan Singapura sebesar 4,7% total GDP. Dari 3% GDP, entah tersisa nol koma berapa persen yang dapat dinikmati warga pedalaman, terlebih Indonesia Timur.

Masalah menonjol yang paling sering kita dengar adalah tidak meratanya distribusi tenaga medis dan minimnya fasilitas kesehatan. Mari kita ambil kembali sebuah contoh statistik. Jumlah ketersediaan ranjang rumah sakit di Indonesia adalah 0,9 : 1000 atau tidak sampai 0,1% dari jumlah penduduk. Bandingkan dengan Malaysia yang rasionya sudah mencapai 1,9% jumlah penuduk.

Jangankan ranjang, jumlah rumah sakit pun masih jauh dari kata memadai. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hanya mencatat 1.867 rumah sakit umum dan 554 rumah sakit khusus di seluruh Indonesia (2013). Dari angka ini, jumlah rumah sakit yang tersedia di Indonesia Timur kurang dari seperempatnya, bahkan banyak wilayah yang belum memiliki puskesmas sama sekali.

Ini baru bicara soal fasilitas. Urusan tenaga medis tak kalah pelik. Selain jumlah yang minim, distribusi tenaga medis juga amat tidak merata. Rasio tenaga medis di Indonesia saat ini adalah 30 dokter untuk 100 ribu penduduk sementara World Health Organization mengatakan bahwa idealnya ada 40 dokter untuk 100 ribu penduduk. Rasio ini juga belum melihat persoalan distribusi. Di Indonesia Timur, rata-rata hanya tersedia kurang dari 10 dokter per 100 ribu penduduk.

Jika digabung dengan sektor lainnya seperti pendidikan, jelas bahwa Indonesia Timur adalah sebuah peringatan. Data Badan Pusat Statistik 2014 mencatat bahwa 70% daerah tertinggal di Indonesia berada di kawasan timur. Seorang ahli kelautan dari Ukrida Jakarta, Prof Dr Victor Nikijuluw MSc, bahkan menyebut bahwa Indonesia Timur tertinggal satu abad dibanding Indonesia Barat. Pemekaran wilayah dan otonomi daerah tak banyak mengurai problem.

doctorSHARE atau Yayasan Dokter Peduli adalah salah satu contoh yayasan kemanusiaan di bidang medis yang menyadari situasi mendesak ini. Visi organisasi ini adalah menyelamatkan nyawa dan meringankan penderitaan orang yang terjebak dalam krisis, sehingga mereka bisa memulihkan kemampuan untuk membangun kembali kehidupan bermasyarakat.

Bergabung sebagai jurnalis sejak doctorSHARE pertama kali didirikan tahun 2009, saya menyaksikan secara langsung bahwa fakta sesungguhnya jauh lebih gawat daripada data statistik pemerintah.

Berawal dari pendirian Panti Rawat Gizi di Maluku Tenggara, doctorSHARE melanglangbuana memberi pelayanan medis cuma-cuma ke berbagai pelosok. Kesimpulan yang diperoleh, penyebab utama ketidakmampuan warga pedalaman mengakses pelayanan medis adalah kendala finansial dan geografis. Kesimpulan ini  menguatkan moto doctorSHARE yakni sharing accessible health and care.

Kendala geografis tentu tak dapat diatasi dengan memindahkan gunung atau laut, apalagi memaksa seseorang pindah. Alam adalah bagian tak terpisahkan dari jati diri mereka. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya cara adalah menjemput bola, menghampiri mereka secara langsung.

Menjemput Bola, Merengkuh Asa
Wajah seorang anak perempuan berusia sembilan tahun itu tak mau enyah dari benak dr. Lie A. Dharmawan, PhD, FICS, SpB, SpBTKV selama berminggu-minggu. Pendiri doctorSHARE ini jadi gelisah. Ada hal besar yang mesti ia lakukan namun terasa berada di luar kemampuannya. Tapi wajah anak itu terus membayanginya hingga akhirnya ia menyerah.

Ketika menceritakan keinginannya membuat Rumah Sakit Apung, reaksi pertama yang umumnya muncul adalah gelengan kepala. Alih-alih  mengurungkan niat, dr. Lie justru menjual sebuah rumah sebagai modal awal untuk membeli sebuah kapal bekas yang kemudian dirombak menjadi Rumah Sakit Apung.

Semuanya berawal dari kisah di penghujung Maret 2009, ketika doctorSHARE tengah melakukan pelayanan medis cuma-cuma di Langgur, Kei Kecil – Maluku Tenggara. Saat melangsungkan bedah, di luar rencana datang seorang ibu membawa anak perempuannya yang berusia sembilan tahun dalam keadaan usus terjepit. Rupanya, mereka telah berlayar tiga hari dua malam mengarungi lautan!

Menurut teori medis, seseorang dengan usus terjepit harus dioperasi dalam waktu enam hingga delapan jam atau menemui ajal. Singkat cerita, Susanti Watunglawar – demikian nama anak ini – dioperasi dan secara ajaib mengalami kesembuhan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana nasib Susanti-Susanti lainnya nun jauh di sana yang jauh dari sentuhan tangan dokter?

“Pikiran soal anak ini terus membayangi saya tiap hari. Saya menyerah. Ketika akhirnya memutuskan memenuhi panggilan itu, beban berat di pundak saya justru seperti terangkat,” papar dr. Lie berulang kali setiap kali ia mendapat kesempatan menceritakan inspirasi awalnya mendirikan Rumah Sakiit Apung (RSA). RSA dr. Lie Dharmawan berfasilitas sama seperti Rumah Sakit di darat mulai dari ruang bedah, ruang pulih sadar dan rawat inap, USG, EKG, hingga laboratorium. Semua sederhana.

Secara global, Rumah Sakit Apung bukan hal baru. Sudah ada beberapa negara yang mengoperasikan Rumah Sakit Apung seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Bangladesh. Tapi Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau. Luas wilayah perairan mencapai 93.000 kilometer persegi dengan garis pantai membentang sepanjang 54.716 kilometer, menjadikannya negara kepulauan terbesar di dunia.

Dengan ukuran “hanya“ 23,5 x 6,5 meter, kemungkinan besar kapal ini adalah Rumah Sakit Apung terkecil di dunia. Tapi ukuran mini justru jadi keunggulan saat ia harus merapat ke pulau-pulau kecil yang ketinggian airnya tak menentu. 16 Maret 2013 menjadi tanggal pelayaran perdana RSA dr. Lie Dharmawan. Tahun-tahun berikutnya, makin banyak pasien dioperasi dengan aneka penyakit mulai dari benjolan, usus buntu, hernia, hingga tumor pembuluh darah yang mengancam nyawa.

RSA dr. Lie Dharmawan sebenarnya bukan Rumah Sakit Apung pertama di Indonesia. Sebuah kapal militer yakni KRI dr. Soeharso sudah terlebih dulu menjalankan fungsi sebagai Rumah Sakit Apung. Bedanya, kapal berukuran 122 x 22 meter berbahan besi ini tidak rutin berputar mengelilingi pedalaman untuk memberi pelayanan medis. Ukurannya yang besar cukup menyulitkan jika harus berlabuh ke dermaga kecil. Selain itu, ongkos sekali berlayar juga sangat mahal.

Kelemahan ini berhasil diimbangi dengan baik oleh RSA dr. Lie Dharmawan, Rumah Sakit Apung swasta pertama di Indonesia. Pengetahuan yang minim soal perkapalan tak menghempaskan niat para anggora doctorSHARE. Hasilnya adalah karya pelayanan medis yang terbentang dari Sumatera hingga Papua, menyentuh lebih banyak Susanti-Susanti lainnya kecuali mereka tidak perlu lagi bertarung nyawa di tengah samudera selama berhari-hari.

Ketika melakukan pelayanan medis bagi korban letusan Gunung Sinabung di Sumatera, doctorSHARE juga tidak meninggalkan ciri khasnya menjemput bola. Pada saat kebanyakan tim medis hanya menyajikan pelayanan di satu titik, doctorSHARE memanfaatkan bentor (becak motor) untuk berkeliling membawa obat dan memeriksa pasien dari satu posko ke posko pengungsi lainnya.

Kebahagiaan melihat tumbuhnya harapan hidup dalam diri warga tidak tergantikan oleh apapun juga. Pelayanan medis RSA dr. Lie Dharmawan adalah bukti bahwa siapapun dapat melakukan perubahan tanpa perlu menunggu pemerintah meskipun menjamin kesehatan warga sebenarnya menjadi tugas pokok mereka. Masalahnya, penyakit tidak pernah menunggu.

Seiring waktu, doctorSHARE juga melihat adanya kesenjangan antara mereka yang tinggal di pesisir dengan mereka yang tinggal di pedalaman. Sejumlah pasien harus mengendarai sepeda motor selama lebih dari 10 jam untuk mencapai akses pesisir tempat doctorSHARE melakukan pelayanan medis. Tapi mereka masih jauh lebih beruntung dibandingkan warga pedalaman Papua yang tidak  memiliki akses selain jalur udara. Helikopter atau pesawat perintis adalah satu-satunya sarana.

Kontur pegunungan dengan hutan belukar sama sekali tidak memungkinkan warga menggapai daerah pesisir. Jika sangat terpaksa, warga harus berjalan puluhan bahkan ratusan kilometer.

Wilayah sangat terpencil semacam ini jelas sangat sulit terjangkau layanan medis. Banyak dokter menyerah dan memiliih kembali ke kota. Akibatnya, warga hanya pasrah jika sudah didera penyakit, terlebih penyakit gawat. Lagi-lagi jalan keluarnya hanyalah menjemput bola.

Mulai 16 Maret 2015, doctorSHARE pun berinsiatif memulai sejarah baru dengan mencetuskan program Flying Doctors. Dengan program ini, beberapa dokter akan diterjunkan secara rutin ke pedalaman Papua dengan menggunakan pesawat terbang perintis. Gagasan inovasi semacam ini sesungguhnya sederhana namun membutuhkan komitmen kuat dalam menjalankannya.

Melayani masyarakat pedalaman bukan hanya berurusan dengan mereka yang tidak pernah tersentuh tenaga medis. Adakalanya upaya medis bertabrakan dengan aturan adat atau kebiasaan warga setempat. Mengubah pola pikir jauh lebih sulit daripada sekadar menyembuhkan seseorang.

Rekan saya yang mendirikan Panti Rawat Gizi di Maluku Tenggara menceritakan rasa kesalnya ketika anak-anak gizi buruk yang sudah ia rawat hingga normal, kurus kembali hanya karena orang tuanya enggan meneruskan perawatan di rumah. Demikian juga dengan anak-anak Papua yang absen jadwal vaksin karena orang tuanya lebih memilih mereka bekerja di ladang.

Pengalaman ini memberi pelajaran berharga yaitu bahwa kesehatan dan pendidikan bukan hanya merupakan masalah paling pokok tapi juga menjadi dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

Edukasi Dari Hati
Tidak semua penyakit muncul karena ketiadaan dana. Seorang anggota doctorSHARE yang tinggal selama tiga tahun di Kei, Maluku Tenggara, punya cerita menarik. Ia kerap menjumpai orang tua memberi makan anak balitanya mi instan setiap hari! Lelah berkebun, para ibu membuka mi instan, merendamnya dengan air panas di baskom, dan menunggu beberapa saat hingga mi mengembang.

Gaya hidup ini pun menyebabkan banyak anak mengalami kurang gizi, bahkan gizi buruk. Dalam lima tahun terakhir, sudah beberapa kali anggota doctorSHARE menemukan anak-anak yang tinggal tulang berbalut kulit. Minggu ketiga Januari 2015 saja, doctorSHARE menemukan tiga anak gizi buruk di Ohoi Ohoiel, Kei Besar. Dalam usia setahun, rata-rata berat badan hanya empat kilogram!

“Mereka bukannya tidak punya uang. Buktinya banyak yang bisa menyekolahkan anaknya ke luar pulau. Masalahnya, mereka kurang pendidikan dan kurang perhatian. Anak sulung lebih diutamakan. Kakaknya jadi orang dulu, adik-adiknya diterlantarkan sampai sang kakak sukses,“ paparnya.

Demikian pula dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan mata kepala sendiri saya banyak menjumpai desa-desa di Papua Barat dan Kei, Maluku Tenggara yang tidak memiliki sanitasi memadai untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air. Ada yang melakukan ketiganya sekaligus di sumber mata air yang sama, berlaku untuk semua penduduk desa.

Penyuluhan kesehatan menjadi angin lalu jika yang memberikan penyuluhan hanya membekali diri dengan poster-poster dari Dinas Kesehatan, terlebih jika ia bukan putra daerah. Yang dihadapi bukan saja minimnya pengetahuan tetapi juga adat setempat yang melekat begitu kuat dari generasi ke generasi. Adakalanya adat yang dijalankan sama sekali tidak mendukung pola hidup sehat.

Tahun 2008, misalnya. Tim doctorSHARE melakukan kunjungan ke Timor dan mendapati kepercayaan masyarakat bahwa seorang anak yang baru lahir dan ibunya akan sehat jika dimasukkan dalam rumah panggang. Rumah panggang adalah rumah bulat khas Timor yang terbuat dari alang-alang tanpa jendela dengan hanya satu pintu. Sirkulasi udara dan cahaya luar pun jadi amat minim.

Di dalam rumah ini, ibu dan sang bayi ditempatkan di atas bara api. Mereka dipanaskan dengan kayu, seperti sedang dipanggang. Asap mengepul. Keduanya harus tinggal dalam kondisi ini selama satu bulan. Hasilnya, mereka mengalami dehidrasi. ASI juga berkurang. Jika tidak (sangat) kuat, sang anak pun akan meninggal. Apakah kita dapat serta merta “menghakimi“ bahwa adat mereka keliru?

Dalam buku Communication Between Culture (2010), Larry A. Samovar, Richard E. Porter, dan Edwin R. McDaniel berkata bahwa penyedia layanan kesehatanlah yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan efektif dengan pasien dari latar belakang budaya berbeda. Yang perlu dilakukan bukan memaksakan pengetahuan kita tetapi berusaha memahami budaya mereka.

Setelah mengunyah sekapur sirih dan mengobrol santai bersama masyarakat, tim diterima sebagai keluarga besar. Tim kemudian minta ijin memberi makanan dan minuman pada sang ibu dan anak di dalam rumah panggang. Tak lama, kondisi keduanya membaik. Semua gembira. Mereka akhirnya mengijinkan tim kembali datang ke rumah panggang membawakan makanan dan minuman.

Pendekatan budaya dalam penyuluhan kesehatan pun menjadi hal mutlak yang perlu dilakukan jika kita ingin melihat hasil yang efektif dalam jangka panjang. Penyuluhan kesehatan yang tidak relevan dengan adat tidak akan membawa perubahan apapun, kecuali pengetahuan tambahan yang belum tentu segera dilaksanakan. Butuh kesabaran tingkat tinggi, tapi inilah cara paling efektif.

Selain penyuluhan kesehatan bagi warga, pelayan kesehatan lokal atau mama bidan juga perlu mendapat pelatihan. Betapa mirisnya kami melihat beberapa unit inkubator di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, teronggok begitu saja dengan kotoran tikus di dalamnya. Seperangkat ultrasonografi (USG) pun tidak digunakan karena mama bidan tidak menguasai cara pakainya.

Beberapa desa di Raja Ampat, Papua Barat, mengalami nasib sebaliknya. Beberapa perawat menguasai cara pemakaian USG tetapi justru alat tersebut belum hadir meski telah lama diajukan ke Dinas Kesehatan. Akibatnya, mereka harus menggunakan cara manual yaitu menempelkan corong ke perut ibu hamil agar dapat mendengar jetak jantung janin dengan lebih jelas.

Edukasi terhadap pelayan kesehatan lokal cenderung lebih efektif untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap dokter atau petugas puskesmas. Tugas selanjutnya adalah mendorong mereka membagikan pengetahuan tersebut pada generasi putra daerah berikutnya.

Edukasi-edukasi yang dilakukan dari hati seperti ini adalah kunci keberhasilan pelayanan medis dalam jangka panjang. Sangat mudah mengobati orang sakit atau menggemukan anak kurus tapi jika mereka melanjutkan gaya hidup yang keliru, tinggal tunggu waktu penyakit itu datang kembali. Bagi warga pedalaman yang kesulitan akses, mencegah tentu jauh lebih baik daripada mengobati.

Telemedicine
Sudah bukan rahasia umum jika tak banyak dokter bersedia ditempatkan di daerah-daerah terpencil dengan berbagai alasan. Kalaupun ada, belum tentu dokter yang bersangkutan mampu menangani kasus-kasus spesifik dengan kompetensi dokter spesialis. Pelayanan medis doctorSHARE dengan mobilitasnya yang tinggi tak dapat memantau perkembangan satu daerah secara terus-menerus.

Kondisi ini membuat warga pedalaman tak bisa berkutik, terutama jika terjadi kasus-kasus darurat yang butuh penanganan cepat. Menentukan diagnosa juga tidak semudah membalikan telapak lengan jika hanya dilakukan seorang diri. Pilihan yang tersisa bagi warga adalah menggelontorkan receh buat berobat ke kota, mengandalkan mantri kesehatan, atau pasrah saja pada keadaan.

Rumah Sakit Apung dan Flying Doctors merupakan sebuah terobosan untuk menjemput bola namun jumlahnya yang masih sangat terbatas menuntut kita memikirkan alternatif lain, sesuatu yang daya jangkaunya jauh lebih luas dan dapat dioperasikan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun.

Telemedicine atau pelayanan kesehatan jarak jauh adalah opsi yang paling mungkin menjawab kebutuhan tersebut.  Teknologi informasi adalah kuncinya.

Jauh sebelum internet hadir, telemedicine telah dilakukan dalam bentuk sederhana. Desa-desa di pedalaman Afrika menggunakan sinyal asap untuk memperingatkan penduduk menjauh dari desa yang terjangkit penyakit serius. Awal 1990an, warga pedalaman Australia menggunakan radio tenaga dinamo yang digerakkan oleh sepeda untuk berkomunikasi dengan Royal Flying Doctor Service.

Meledaknya perkembangan teknologi informasi membuat telemedicine berkembang makin pesat dengan berbagai variannya.

Ada telenursing,  telepharmacy, teleneuropsychology, telerehabilitation, teletrauma, telecardiology, teletransmission EKG, telepsychiatry, teleradiology, telepathology, teledermatology, teledentistry, teleaudiology, teleophthalmology, dan aneka “tele” lainnya yang pada dasarnya merupakan diskusi antara dua tenaga medis untuk membicarakan masalah-masalah pasien dari jarak jauh.

Keterbatasan tenaga medis di pedalaman bukan hanya masalah yang dialami Indonesia namun juga dialami banyak negara berkembang. World Health Organization menyebut bahwa pemanfaatan telemedicine di negara berkembang menawarkan kesempatan yang sangat baik untuk mendukung pelayanan medis yang bersifat primer bagi warga tidak mampu.

Memang tidak seluruh daerah pedalaman di Indonesia sudah terhubung dengan jaringan broadband namun perkembangannya sudah menunjukkan hasil yang cukup potensial bagi masa mendatang. Infrastruktur yang dibutuhkan tidak melulu harus canggih. Yang jauh lebih perlu dilakukan adalah membina petugas medis setempat atau warga lokal yang potensial untuk menjalankannya.

Tahun 2012, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebenarnya sudah memulai Pilot Project Telemedicine, khususnya bidang teleradiologi dan telekardiologi. Namun pemerintah tak dapat melakukannya sendirian, terlebih dengan kesenjangan yang berjarak seabad. Butuh lebih banyak pihak untuk mendorong telemedicine menjadi alternatif baru pelayanan medis sektor primer. Melibatkan warga setempat, doctorSHARE pun mengembangkan telemedicine di Papua sejak 2015.

Biata Di Antara Kita
Biata adalah siswi berprestasi. Dengan seragam putih merahnya yang masih sangat bersih, ia meninggal sebelum sempat menjalani sesi pemotretan untuk beasiswa bagi anak kurang mampu. Kalau saja masih hidup, Biata akan tumbuh menjadi seorang arsitek, dokter, menteri, atau bahkan presiden. Kasus Biata bak fenomena gunung es, masih banyak Biata lain yang pasrah menunggu ajal.

Bagaimana tidak, rata-rata penghasilan petani di Dusun Mun Ohoi Ir hanya Rp 5.000 per hari, itupun jika hasil panen sedang bagus. Cuaca yang belakangan tak menentu membuat mereka lebih sering gigit jari. Harga bahan bakar solar mencapai Rp 10.000 – Rp 13.000 per liter. Jika ada kasus darurat yang mengharuskan pasien dirujuk ke Tual (ibukota Kei Kecil), biayanya Rp 500.000 sekali jalan. Bagaimana dengan warga pedalaman Papua yang hanya terakses dengan pesawat terbang?

Tak heran jika kita banyak mendengar cerita pilu dokter-dokter PTT yang mengisahkan bagaimana mereka melihat para pasien meninggal sia-sia di depan mata. Seperti tidak ada pilihan selain pasrah. Masalah ini jelas butuh penanganan segera yang tidak main-main.

Pemerintah tak boleh tutup mata dengan begitu saja mempercayai data statistik sebagai bekal membuat kebijakan di ruangan ber-AC dengan kudapan mewah sementara pada detik yang sama anak-anak di pedalaman makan pasir dan mie instan.

Di sisi lain, butuh lebih banyak organisasi swasta seperti doctorSHARE yang merangsang lahirnya kepedulian masyarakat untuk segera mengambil langkah nyata gerakan menjemput bola. Inovasi-inovasi berbasis pendekatan budaya yang melibatkan masyarakat lokal juga amat dibutuhkan agar pelayanan medis efektif dalam jangka panjang, membuat mereka mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Pasar bebas yang menawarkan peluang masuknya sumber daya global juga perlu kita pandang sebagai sesuatu yang positif. Ide-ide, teknologi, sumber daya manusia, dan jejaring yang mereka miliki akan sangat besar manfaatnya untuk mengatasi ketimbangan satu abad di pedalaman, bahkan menyelamatkan lebih banyak nyawa yang seharusnya tidak tercabut sia-sia.

Warga pedalaman harus mendapatkan haknya untuk hidup layak dan bermartabat sebagai manusia.

Pertaruhannya bukan lagi soal hidup mati seseorang tapi hidup matinya generasi yang kelak memimpin Indonesia, dua puluh tahun dari sekarang. Jangan lagi ada Biata di antara kita. (***)

Sumber Foto:  Sylvie Tanaga (doctorSHARE doc.)

Advertisements

2 thoughts on “Biata Di Antara Kita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s