Agustinus Prasetyantoko: Siapapun Presidennya, Situasinya Sama

Pras

Melengkapi uraian Faisal Basri yang menekankan pembenahan struktural sebagai kunci bangkitnya perekonomian Indonesia, Agustinus Prasetyantoko menyodorkan berbagai gambaran situasi global dan domestik yang menjadi benang merah menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini.

Dalam seminar “Quo Vadis Perekonomian Indonesia?” yang diselenggarakan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) pada 11 Juli 2015, rektor Unika Atma Jaya ini menyatakan bahwa siapapun yang menjadi presiden saat ini, akan menghadapi situasi yang tak mudah.

STABILITAS DAN SEKTOR RIIL
Bertolak dari pernyataan para pejabat tentang ekonomi Indonesia saat ini,  Agustinus Prasetyantoko atau akrab disapa “Pras” menyimpulkan dua hal yang menjadi perhatian utama.

Pertama adalah isu terkait stabilitas ekonomi termasuk stabilitas nilai tukar, indeks, dan biaya penerbitan surat utang pemerintah. Kedua adalah pertumbuhan yang terus menyusut dimana penyusutan ini tidak hanya terjadi di atas kertas tapi juga di kantung masing-masing individu.

Penurunan pertumbuhan ekonomi amat terasa hingga sektor riil. Pertanyaannya, apakah masyarakat, pemerintah, dan otoritas (Bank Indonesia, OJK, dan sebagainya) memiliki kesadaran yang sama akan situasi ini? Apakah otoritas memahami situasi yang sama dengan masyarakat? Apakah cara berpikir otoritas sama seperti harapan masyarakat?

Melihat model komunikasi yang disampaikan otoritas (Bank Indonesia), Pras menilai bahwa situasi eksternal selalu menjadi kambing hitam.

“Saat Rupiah terpuruk hingga Rp 13.300, Bank Indonesia menyalahkan faktor eksternal dan hanya menyodorkan fakta bahwa negara lain terdepresiasi lebih besar dari Indonesia. Komunikasi yang disampaikan otoritas adalah bahwa situasi global menjadi penyebab situasi kita hari ini,” paparnya.

Pras tak menampik bahwa faktor eksternal atau situasi global memicu lambannya pertumbuhan.

FAKTOR EKSTERNAL
Concern pertama adalah masalah Yunani. Pemerintah Yunani yang sosialis di bawah tidak ingin mengikuti saran bailout dari tiga partner yaitu IMF, Komisi Eropa, dan European Central Bank. Kasus ini sangat berdampak pada level regional Eropa bahkan global. Jika dampaknya terjadi secara global, Indonesia pasti terpengaruh walau transmisinya tidak terjadi secara langsung.

Concern kedua yaitu China yang saat ini capital market-nya mengalami bubbles akibat valuasi yang terlalu tinggi. Majalah terkemuka The Economist telah memperingatkan kejanggalan capital market China sehingga pertumbuhannya terkoreksi tajam dari di atas 10% menjadi hanya 5% dalam 2-3 tahun ke depan, sebuah situasi yang akan berpengaruh secara global.

Concern ketiga yang diperkirakan muncul dan memicu persoalan global adalah isu Amerika Latin.

Pras mengakui bahwa faktor-faktor eksternal tersebut sangat terkait dengan perekonomian dunia saat ini. Keterkaitan pertama, harga komoditas yang jatuh. Negara-negara di Amerika Latin terpuruk karena masalah ini. Kelompok BRIC (Brazil, Rusia, India, China) pun sebagian kolaps karena masalah serupa.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Rusia minus karena jatuhnya harga komoditas. Selama ini, BRIC pun sangat bergantung pada komoditas dan ini adalah pola struktural. Harga komoditas diprediksi terus turun sehingga sulit membayangkannya naik setara harga tiga-empat tahun silam.

Keterkaitan kedua adalah berkurangnya likuiditas. Isu kenaikan suku bunga di AS mendorong terjadinya gejolak market di Indonesia secara signifikan.

“Ibaratnya, saat ini pesawat tidak lagi didorong angin belakang. Angin depan menerjang sangat kuat sehingga tidak mungkin lagi mendorong pesawat lari lebih cepat. Dulu ketika AS mencetak banyak uang yang masuk ke emerging countries, langkah yang tidak cepat pun didorong untuk lebih cepat.”

Meski mengakui bahwa Indonesia tengah menghadapi faktor global yang tidak terlalu menguntungkan bagi siapapun presidennya, Pras juga mengkritik Bank Indonesia tidak sepenuhnya mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi.

Hingga hari ini, Indonesia belum yakin akan mampu bertumbuh lebih baik dibanding tahun lalu yang mencapai 5,01%. Pertumbuhan sebesar 5,1% saja sudah luar biasa karena menunjukkan bahwa Indonesia sudah mencapai titik bawah dan bisa naik kembali.

Nyatanya, Bank Indonesia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2015 hanya 4,7% saja. Sejumlaha analis asing mengatakan bahwa Indonesia mungkin akan bertumbuh 4,8% – 4,9% (tetap di bawah 5%) jika berhasil mengoperasionalkan belanja pemerintah.

Pola penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia didahului oleh berkurangnya current account deficit atau neraca yang menggambarkan seluruh transaksi barang (ekspor – impor) dan jasa serta pendapatan pemerintah. Current account mulai tertekan pada kuartal keempat 2011. Secara struktural, pertumbuhan ekonomi Imdonesia pun menurun.

Padahal, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011-2012 berada di atas 6%. Fakta menunjukkan bahwa pada tahun-tahun tersebut, Indonesia sangat mengandalkan ekspor. Lesunya sektor komoditas dan menurunnya ekspor plus tekanan lain seperti turunnya investasi dan konsumsi menyebabkan Indonesia hanya bertumbuh 4,7% pada kuartal pertama 2015.

Pras menilai bahwa penurunan pertumbuhan sudah menyentuh jantung ekonomi yaitu konsumsi. Pada kuartal pertama 2014, sektor retail meningkat 25% namun pada kuartal pertama 2015, peningkatan hanya mencapai 10%. Meminjam istilah Pras – perlambatan ekonomi sudah sampai ke tulang sumsum yakni merasuk hingga supply chain atau rantai pasokan.

“Unilever, misalnya, selama ini menggunakan supplier domestik untuk packaging. Karena berbagai tekanan, Unilever mengalihkan vendor packaging ke Vietnam untuk margin yang lebih baik. Meski profitnya sudah normal, belum tentu Unilever akan mengembalikannya ke vendor domestik. Jika ini terjadi, mata rantai sektor yang terpuruk akan semakin panjang,” papar Pras.

Mengembalikan mata rantai bukanlah persoalan mudah dan sekali lagi, inilah situasi riil yang dihadapi oleh siapapun presidennya. Pertanyaan yang perlu diajukan saat ini adalah apa yang dapat dan harus dilakukan pemerintah? Kebijakan apa yang harus diambil?

Berlawanan dengan keyakinan presiden, Pras sangsi bahwa penyerapan anggaran dapat terjadi 100%. Pras melihat bahwa sekalipun serapan anggaran dapat mencapai 100%, dampaknya tak serta merta dirasakan tahun ini lagi. Kuncinya adalah pemerintah wajib merapikan dan mengonsolidasikan pengeluaran pemerintah.

Keraguan Pras muncul setelah ia melihat fakta bahwa hingga saat ini presiden belum mampu menggerakan birokrasi. Birokrasi yang harus dihadapi terlalu panjang dan siapapun presidennya, berpotensi mengalami hal serupa.

KEBIJAKAN DALAM BIROKRASI
Di mata Pras, problem sesungguhnya adalah bagaimana melembagakan sebuah kebijakan dalam aparatus birokrasi. Disinilah power mesti berperan sehingga dapat digunakan untuk menggerakan unit hingga yang paling bawah. Otonomi daerah tentu menambah tingkat kerumitan, misalnya perintah pemerintah pusat kerap diterjemahkan lain oleh pemerintah daerah.

Birokrasi adalah tantangan sangat riil yang dihadapi pemerintah saat ini. Seberapa hebatpun para menteri, akan sulit jika birokrasi tidak berjalan dalam irama yang sama.

“Mengganti menteri bukan satu-satunya jawaban. Persoalan di depan mata saat ini adalah koordinasi dengan unit-unit di bawah presiden sendiri (Setkab, Setneg, Staf Kepresidenan). Sangat menyedihkan jika persoalan besar hanya dikerjakan oleh clerk (juru tulis). Tugas berikutnya adalah koordinasi dengan kementerian dan setelahnya barulah mengganti menteri yang tidak kompeten.”

Pras juga menyarankan agar masyarakat menurunkan harapannya terhadap Jokowi secara lebih realistis karena siapapun presidennya, akan menghadapi situasi yang sulit. Bagi Pras, inilah saatnya memperbaiki mesin ekonomi sehingga memunculkan perubahan pada struktur ekonomi, khususnya terkait sektor komoditas utama saat ini: manufaktur.

Kunci untuk mengembalikan siklus ekonomi Indonesia bermula dari pemahaman mengenai jenis sektor industri yang ingin didorong pertumbuhannya dan bagaimana strategi kebijakan industrialnya. Jika dulu Indonesia terlalu bergantung para komoditas primer hingga jatuh, industri manufaktur seharusnya dimanfaatkan untuk membalikkan keadaan.

Di sisi lain, industri manufaktur tidak dapat berdiri sendiri. Ia begitu terkait dengan logistik, infrastruktur, daya saing, produktivitas buruh, dan seterusnya. Semua berpulang pada misalnya cara pemerintah menangani masalah buruh. Tentu sulit bagi Indonesia untuk membangun produktivitas jika setiap demonstrasi hanya ditanggapi dengan kenaikan UMP tanpa melakukan evaluasi kinerja.

“Ini adalah persoalan kompleks namun bukan berarti Indonesia tidak memiliki harapan. Ibarat tubuh, inilah saatnya detoks. Jika detoks berjalan baik, Indonesia menjadi lebih sehat. Pada akhirnya kita akan melihat perubahan yang tidak bergantung pada market tetapi pada pola pembangunan dari pikiran seorang presiden yang kita pilih bersama.”

(***)

Sumber foto: pemilu.tempo.co

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s