Ke Mana (Ujung) Drama Kampung Pulo?

Dua tiga hari terakhir, timeline media sosial saya mendadak didominasi perdebatan mengenai penggusuran warga di Kampung Pulo, Jakarta. Berbeda dengan isu lainnya, perdebatan ini benar-benar seru. Berhitung sekilas, jumlah pendukung dan penentang penggusuran seperti berimbang.

Pro dan kontra merupakan sebuah hal yang sangat lumrah dalam suatu isu. Suatu kebijakan dicetuskan, bentrok terjadi, lonceng debat dibunyikan, pengamat berbagai bidang diundang media mainstream untuk memberikan analisanya, lantas masyarakat saling berkomentar dalam ruang sosial media sembari memperbincangkannya di warung-warung kopi.

Yang menarik perhatian saya, aktor-aktor yang banyak terlibat langsung dalam pro kontra terkait isu penggusuran Kampung Pulo ini adalah sejumlah aktivis, pakar, dan akademisi yang namanya sudah tak asing lagi – dan oleh karenanya, pandangan-pandangan mereka didengar dan dibaca masyarakat. Kelompok pendukung dan penentang penggusuran segera terlibat adu argumen dalam ranah sosial media yang keseruannya mengingatkan saya pada Pilpres terakhir (terutama pada Facebook dan Twitter).

Kelompok penentang penggusuran antara lain menyatakan bahwa tanah di Kampung Pulo sesungguhnya bukan tanah negara, bahwa upaya normalisasi tidak akan menyelesaikan masalah banjir Jakarta, bahwa penggusuran adalah bentuk penindasan kepada orang kecil apalagi dilakukan tanpa ganti rugi, bahwa rumah susun bukan solusi karena warga mesti membayar sewa, dan sebagainya.

Sebaliknya, kelompok pendukung mengemukakan bahwa relokasi bukan bentuk penggusuran, bahwa tanah tersebut adalah tanah negara, bahwa warga sudah diperlakukan manusiawi dengan diberi alternatif pindah ke rumah susun yang kondisinya dipandang lebih baik, bahwa setelah normalisasi akhirnya toh warga dipersilakan kembali ke sana dalam kondisi yang sudah lebih tertata.

Tulisan ini tidak akan membahas soal kelompok mana yang benar atau salah. Keduanya “kubu” memiliki argumen masing-masing yang sama kuatnya. Pro kontra dan saling kritik sesungguhnya tak jadi masalah selama sifatnya konstruktif.

Nyatanya, saya tergelitik melihat fakta bahwa isu Kampung Pulo justru berkembang menjadi semacam drama yang tak lagi fokus pada debat konstruktif. Misalnya adalah pendeklarasian gerakan “Lawan Ahok” pada 22 Agustus 2015 yang seolah jadi antitesis “Teman Ahok” yang sudah lebih dulu muncul.

Isu bergeser dari masalah utamanya yaitu normalisasi Kampung Pulo sebagai pilihan solusi mengatasi banjir dan kesemrawutan – kepada figur Ahok, sang Gubernur. Yang lebih mengenaskan, tak jarang yang malah melarikannya ke isu ras, agama, juga dikotomi si kaya dan si miskin. Sebuah simplifikasi dan generalisasi yang sangat berbahaya.

Hal lain yang menggelitik adalah fakta bahwa sejumlah media mainstream memperumit masalah ini dengan menyajikan pemberitaan yang tidak melakukan cover both side atau mengangkat sudut pandang kedua belah pihak secara adil sesuai dengan prinsip dan etika jurnalistik.

Sejumlah media komunitas sembarangan memelintir judul, malah ada yang “mencomot” foto kekerasan yang terjadi di lokasi lain dan mengklaimnya sebagai foto warga Kampung Pulo yang tengah dianiaya sembari memprovokasi perasaan netizen.

Di era komunikasi massa berbasis digital alias sosial media, aneka “bumbu” ini memang tak dapat kita hindari. Konten media sosial diisi oleh warga, dari warga, dan untuk warga.

Tak seperti media massa mainstream, media sosial tak memiliki pihak yang berwenang melakukan verifikasi seperti yang dimiliki media massa mainstream (editor dan sejenisnya). Otomatis warga-lah yang bertanggung jawab memilah, menikmati, dan mengemukakan pendapatnya. Penilaian apakah sebuah pendapat konstruktif atau justru provokatif juga berada di tangan warga.

Kita tahu bahwa mungkin saja ada yang menunggang isu ini untuk berbagai kepentingan. Ketika sebuah isu dengan sengaja dilarikan pihak-pihak tak bertanggung jawab ke arah yang tak semestinya lewat provokasi di media sosial, sebenarnya ia akan menguap cepat atau lambat jika tak diladeni oleh warga yang sudah dewasa dan jeli membaca situasi yang sesungguhnya.

Bukan berarti saya sedang melarang teman-teman untuk mengemukakan pendapat dan prinsipnya masing-masing. Tidak. Opini, baik pro maupun kontra, adalah bagian penting yang mesti dilakukan sebagai kepedulian kita terhadap masalah-masalah yang terjadi pada bangsa ini.

Tapi kita tak dapat melakukannya secara reaktif hanya dengan membaca/menonton satu-dua sumber berita yang belum tentu menerapkan etika jurnalistik, apalagi hanya membaca opini satu-dua pakar via media sosial. Hal pertama yang seyogyanya kita lakukan adalah meneliti atau minimal mencermati argumen kedua belah pihak terlebih dulu sebelum memberi pendapat.

Selain pemelintiran fokus masalah, yang terjadi saat ini adalah adu ego antar kelompok yang tidak menawarkan solusi nyata untuk menyelesaikan akar masalahnya. Pada saat kita sibuk adu cuit hingga jempol pegal sambil ngopi dengan nyaman – seolah tahu yang terbaik bagi warga “teraniaya” – sebagian masyarakat lainnya terus berkarya dalam diam.

Bertepatan dengan terjadinya kisruh penggusuran Kampung Pulo, rekan-rekan saya yang tergabung dalam wadah doctorSHARE terus bekerja mengobati warga di Pulau Kei Besar – Maluku Tenggara, juga dengan rekan saya lainnya yang telah melahirkan Taman Bacaan Masyarakat yang ke 100 bersama masyarakat!

Sebelum kisruh penggusuran, pernahkah (misalnya) kita berpikir bagaimana memberdayakan warga Kampung Pulo agar mereka hidup layak? Atau pernahkah secara nyata kita membuat rencana yang masuk akal untuk mengatasi kesemrawutan kota dan aktif berpartisipasi secara keseluruhan alih-alih hanya sibuk menggelontorkan wacana demi wacana?

Setiap orang dapat dengan mudah menemukan masalah namun tidak setiap orang dapat menemukan solusinya.

Lawan Ahok versus Teman Ahok dan aneka gerakan A versus B lainnya tak membuat hidup warga Kampung Pulo lebih berdaya, apalagi berkontribusi meredakan potensi banjir dan kesemrawutan yang selama ini terjadi di ibukota. Ia hanya menjadi semacam “perang saudara” yang konyol.

Patut kita sadari pula bahwa pada saat konflik Kampung Pulo meledak, masyarakat marginal di belahan nusantara lainnya pun masih berjuang hidup: untuk makan, minum, sekolah, sehat, dan sebagainya.

Pernahkah kita sungguh-sungguh turut memperjuangkan kaum yang demikian dengan tindakan nyata – selain membela atau mencibirnya habis-habisan di media sosial dengan mengutip pendapat sejumlah narasumber berstatus pakar atau berita media mainstream yang tidak cover both sides? Ke mana sesungguhnya “drama-drama” sejenis Kampung Pulo ini akan berujung?

Dalam alam demokrasi, kita dapat mengemukakan apapun namun yang dapat menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih baik adalah pendapat yang konstruktif.

Kata “konstruktif” berasal dari bahasa Latin construere yang diterjemahkan mesin pencari Google dalam bahasa Inggris sebagai serving a useful purpose dan tending to build up. Konstruktif artinya memiliki tujuan yang berguna dan berkeinginan membuat keadaan jadi lebih baik, bukan lebih pelik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “konstruktif” didefinisikan sebagai sesuatu yang “membina, memperbaiki, membangun”. Membina. Memperbaiki. Membangun. Rasanya tak perlu ilmu khusus bagi seseorang untuk memahami tiga kata ini. Tanpa sikap konstruktif, kita hanya terjebak debat kusir – yang besar kemungkinan lebih disebabkan ego dan “asal bunyi” daripada niatan baik membela kaum marginal.

* * *

Sumber Foto: megapolitan.kompas.com 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s