Mana Dulu: Regulasi atau Inovasi?

Jika harus memilih, mana yang akan Anda dulukan: berinovasi meski belum ada regulasinya atau “cari aman” menunggu adanya regulasi baru berinovasi?

Pertanyaan ini saya ajukan setelah mengamati beberapa fenomena menarik belakangan ini. Fenomena pertama adalah heboh Go-Jek alias aplikasi besutan Nadiem Makarim yang mempermudah bertemunya “permintaan” masyarakat yang butuh layanan transportasi murah dan cepat dengan “penawaran” dari para pengendara ojek.

Bukan hanya itu, GoJek juga menciptakan sistem yang membuat pelanggan merasa nyaman dan aman dengan berbagai perangkatnya (helm, masker, dan evaluasi kinerja pengendara) sekaligus memfasilitasi para pengendara ojek dengan insentif tinggi sebagai daya tarik.

Akhirnya, banyak masyarakat kota besar yang sudah sumpek dengan kemacetan dan kondisi transportasi umum yang tak karuan akhirnya memandang Go-Jek sebagai pilihan utama yang menyenangkan. Murah, mudah, cepat, dan tinggal geser-geser layar. Dapat disimpulkan bahwa GoJek menjadi tren fenomenal yang digemari karena sifatnya yang inovatif: beda, simpel, unggul.

Tapi hei…. ternyata tak selamanya sebuah inovasi bisa mendarat mulus.

Setelah GoJek bisa dikatakan “laku keras”, muncul kecemburuan dari kompetitor sesama penyedia jasa layanan transportasi umum yang menolak masuk dalam sistem. Sejumlah pengemudi Go-Jek diberitakan mengalami aniaya. Para petinggi Organda pun ikut kebakaran jenggot dan menilai bahwa inovasi yang dilakukan oleh Nadiem Makarim adalah perbuatan melanggar hukum.

Alasannya, ojek alias sepeda motor tidak termasuk transportasi umum sebagaimana diatur UU LLAJ No 22 tahun 2009. Nadiem menampik tudingan ini. Menurutnya, tak ada satu pun aturan hukum yang spesifik membahas soal penggunaan sepeda motor roda dua sebagai angkutan umum (Kompas.com, 2 September 2015).

Nadiem Makarim hendak berkata “undang-undangnya belum ada, bung! Bagaimana bisa disebut melanggar kalau undang-undangnya saja belum ada? Apanya yang dilanggar?”

Tambahan lagi, Nadiem menyebutkan bahwa tujuan Go-Jek adalah  menciptakan sistem transportasi pintar (smart transportation system) yang akan menyambungkan antar-angkutan umum. Siapa tak ingin angkutan umum Indonesia yang selama ini semrawut dan sering jadi biang kerok kemacetan lama-lama jadi lebih rapi dan teratur?

Visi ini membuat sejumlah pejabat yang terkenal inovatif seperti walikota Bandung, Ridwan Kamil, dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, angkat bicara. Meski menolak melegalkan Go-Jek karena memang legalitas harus melalui proses panjang di DPR, keduanya mengapresiasi sisi inovasi Nadiem yang memang berkontribusi positif bagi penataan sistem transportasi umum.

Sifat ngotot Nadiem memperjuangkan inovasiya membuat Go-Jek bebas melenggang di jalan raya hingga hari ini. Helm dan jaket hijau bahkan sudah jadi pemandangan umum di ibukota. Argumentasi Nadiem tak mudah terbantahkan karena memang belum ada undang-undang yang melarangnya. Yang pasti, penumpang dan pengendara yang bergabung dalam sistem ini sama-sama diuntungkan.

Nah, saya ingin membawa rekan-rekan pada fenomena kedua yang berangkat dari pengalaman pribadi saya bersama organisasi tempat saya berkarya yaitu doctorSHARE (Yayasan Dokter Peduli).

16 Maret 2013, berbagai media besar memberitakan bagaimana Rumah Sakit Apung (RSA) dengan nama RSA dr. Lie Dharmawan berlayar perdana sebagai rumah sakit apung swasta pertama di Indonesia. Dalam pelayaran perdana tersebut, RSA sandar di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu dan mencatat sejarah istimewa karena dapat melaksanakan operasi mayor di dalam lambung kapal.

Dengan kata lain, tim doctorSHARE yang melayani di RSA dr. Lie Dharmawan mampu melakukan apa yang biasanya dilakukan tim dokter di rumah sakit darat. Segala puja puji bertubi muncul, bahkan diliput program Kick Andy, Metro TV yang terkenal mengedepankan sosok-sosok inovatif.

Pendiri doctorSHARE, dr. Lie A. Dharmawan mengatakan bahwa RSA adalah bentuk inovasi doctorSHARE dalam memberikan pelayanan medis bagi warga-warga daerah terpencil yang selama ini kesulitan mengakses pelayanan medis karena alasan geografis maupun finansial.

Tahukah Anda bahwa meluncurkan sebuah RSA untuk kali pertama tak segegap gempita yang diberitakan media? Bahwa RSA kerap terkendala ijin layar dan berbagai benturan legal lainnya hanya karena dianggap tak jelas regulasinya meski telah menyelamatkan nyawa banyak orang? Bahwa RSA pernah dicoba “dipaksakan” masuk dalam sistem rumah sakit di darat namun jelas tak bisa?

Jika Go-Jek berkaitan dengan masalah transportasi umum di kota besar di mana para penumpang ingin yang lebih murah dan cepat (yang sebetulnya sudah banyak alternatifnya), Rumah Sakit Apung berkaitan dengan urusan hidup dan mati seseorang – yang jelas tak bisa menunggu waktu.

Mengekang RSA hanya karena alasan belum ada regulasi (atau bahkan melanggar regulasi) sama seperti menyuruh kita berhenti menolong warga yang akan mati sia-sia demi menunggu sampai aturan itu hadir. Bagaimana mungkin ini terjadi?

Hal yang lebih menyedihkan terjadi ketika inovasi yang positif justru bertentangan dengan aturan legal itu sendiri. Aturan legal tersebut salah satunya membuka peluang bahwa dokter boleh dipidana jika melakukan hal yang dianggap lalai dan menyebabkan pasien meninggal.

Para dokter yang beritikad baik menyelamatkan nyawa pasien dengan mengerahkan segenap inovasinya justru dimatikan lewat aturan legal. Setahu saya, dokter mana pun tidak ingin melihat pasien “tewas” di tangannya.  Akibatnya, banyak dokter jadi takut dan akhirnya memilih cari aman dengan hanya mengerjakan kasus tak beresiko (defensive/passive medicine).

Jika rekan-rekan doctorSHARE takut berinovasi karena aturan legal ini, sudah barang tentu tidak ada cerita soal seorang bapak di Belitung Timur yang kini bisa jalan normal dan bekerja menghidupi keluarganya setelah menjalani bedah mayor di RSA dr. Lie Dharmawan. Sebelumnya, sang bapak punya hernia sebesar buah kelapa! Jangankan jalan, duduk saja sulit.

Jika rekan-rekan doctorSHARE takut berinovasi karena aturan legal ini, juga tidak ada kisah soal seorang anak usia 2 tahun yang bebas dari tumor pembuluh darah di area lehernya setelah menjalani bedah mayor di RSA. Jika tak segera ditolong, masa depan anak kecil ini sudah barang tentu terancam. Bedah tak hanya membebaskan seseorang dari penyakit tapi juga menyelamatkan masa depan seseorang yang notabene tak punya daya untuk mengangkat harkatnya sendiri.

Setelah pemaparan ini, saya harap Anda sudah punya bayangan untuk menjawab pertanyaan: “mana lebih dulu, regulasi atau inovasi?”

Bukan berarti regulasi tidak penting. Ia punya peran sangat penting karena menjadi payung hukum bagi siapapun yang melaksanakannya. Payung hukum artinya apa yang dilakukan dilindungi oleh hukum. Meski lebih prosedural, regulasi paling tidak bertujuan menjamin keteraturan tindakan.

Tapi ketika yang diperhadapkan adalah persoalan penting, inovasi tak boleh dikompromikan lagi. Tapi sebagai tambahan informasi, tahukah Anda bahwa DPR RI tidak mengesahkan satu pun undang-undang dalam program legislasi nasional pada masa sidang IV 2014-2015? (Kompas.com, 7 Juli 2015). Bayangkan, berapa abad waktu yang dibutuhkan DPR untuk melegalkan Go-Jek dan RSA?

Bagaimanapun, kita tahu bahwa melegalkan sesuatu butuh proses panjang. Kita juga tahu bahwa regulasi yang disahkan DPR juga acapkali bertabrakan dengan semangat inovasi.

Sumber masalahnya macam-macam, mulai dari tidak melibatkan berbagai stakeholders ketika regulasi disusun, hanya mengakomodasi segelintir kepentingan (cermati tindakan pemerintah yang tidak meratifikasi kebijakan terkait rokok), copy paste kebijakan sejenis dari negara lain tanpa memahami konteks, hingga tidak memikirkan kemungkinan inovasi yang akan terjadi di masa-masa mendatang.

Dalam skala yang lebih kecil, bayangkan perasaan anak yang suka menggambar namun tiba-tiba orang tuanya mengeluarkan aturan tidak boleh menghabiskan satu buku gambar dalam seminggu.

Bayangkan pula perasaan seorang pekerja inovasi yang untuk mendapatkan inovasinya butuh ruang untuk bekerja di mana saja dan kapan saja namun tiba-tiba atasannya memberlakukan regulasi soal pembatasan sangat kaku soal waktu dan tempat kerja.

Google jadi sangat terkenal karena regulasi bahwa dalam waktu kerja standar selama seminggu, karyawan dapat menggunakan satu hari penuh untuk mengerjakan proyek di luar pekerjaan utama mereka. Hasilnya, Google sendiri yang mengatakan bahwa kebanyakan teknologi canggih justru berawal dari proyek-proyek “sampingan” para karyawan (Kompas.com, 11 Maret 2013).

Inovasi berawal dari pemikiran dan perenungan panjang seseorang. Butuh waktu dan tempat yang tenang bagi sebuah pemikiran untuk berbuah menjadi inovasi.  Inovasi adalah perjuangan “berdarah-darah” yang awalnya belum dilirik atau bahkan dipandang aneh oleh orang lain. Tapi begitu inovasi booming, siapapun akan terkejut karena manfaatnya.

Salah satu tantangan terbesar inovasi seperti yang dialami oleh Nadiem Makarim dengan Go-Jek-nya atau doctorSHARE dengan Rumah Sakit Apung-nya adalah haters atau kompetitor atau siapapun yang mencoba menggunakan alasan legalitas untuk menghambat inovasi yang sedang berkembang.

Penilaian hasil akhir dari sebuah inovasi ada di tangan penikmatnya yaitu masyarakat. Yang jelas jika inovasi tersumbat oleh kekangan regulasi, jangan harap Indonesia bisa menjadi bangsa yang inovatif. Dan kita tahu bahwa tidak ada negara yang bisa maju tanpa inovasi.

Innovations distinguish between a leader and a follower (Steve Jobs).

 

* * *

Sumber ilustrasi: www.huffingtonpost.com 

Advertisements

One thought on “Mana Dulu: Regulasi atau Inovasi?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s