Book Review: Jurnalisme Bencana, Bencana Jurnalisme

Selain nasib dan kebetulan, ada garis tipis yang membedakan antara yang selamat dan korban dalam bencana gempa dan tsunami Aceh. Garis tipis itu adalah pengetahuan tentang bencana dan antisipasinya.
(Jurnalisme Bencana, Bencana Jurnalisme – Ahmad Arif)

Judul Buku      :  Jurnalisme Bencana, Bencana Jurnalisme – Kesaksian dari Tanah Bencana
Penulis              :  Ahmad Arif
Penyunting      :  Salomo Simanungkalit & Christina M. Udiani
Penerbit            :  Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)
Cetakan             :  I, April 2010
Tebal Buku       :  xxii + 170 halaman

Terlalu terlena kita dengan status Indonesia sebagai negara kepulauan yang punya kekayaan flora dan fauna melimpah. Kita lupa bahwa negara ini pun amat rawan bencana. Kala lautan mengamuk hebat dan melumat Aceh 11 tahun silam (26 Desember 2004), kita baru terhentak dengan fakta tersebut, itu pun segera kita lupakan bertahun sesudahnya. Padahal, bukan satu dua kali saja bencana besar terjadi: tsunami, banjir, gempa, gunung meletus.

Kegemasan inilah yang tanpa basa basi langsung diungkap Ahmad Arif pada bagian awal bukunya, Jurnalisme Bencana, Bencana Jurnalisme. Ahmad menulis bahwa selekas gempa datang, selekas itu pula orang lupa. Bencana tak mengubah pola pikir warga maupun cara pemerintah mengelolanya.

Beda dengan Jepang yang sadar bencana, Indonesia santai-santai saja. Gempa datang, bangunan hancur, esoknya berdiri lagi bangunan dengan struktur yang kurang lebih sama. Semua berlangsung seolah negara ini tak punya riwayat gempa sama sekali. Kita lupa bahwa bencana nongol sesuka hati. Kewaspadaan sebagai warga negeri bencana tak pernah jadi pokok bahasan di sekolah.

Media massa yang harusnya berperan penting sebagai penyampai informasi di tengah hebatnya amuk alam, malah kelihatan bingung. Berangkat dari pengalamannya sendiri sebagai wartawan Kompas yang meliput langsung tsunami Aceh pada hari-hari awal, Ahmad Arif mengakui betapa media-media Indonesia tidak memperlengkapi para wartawannya tentang liputan di daerah bencana. Semua diterjunkan langsung ke lapangan tanpa persiapan matang, fisik maupun psikologis. Mereka cekak pengalaman dalam meliput bencana – dikenal dengan istilah “wartawan parasut”.

Tiba di Aceh pada 28 Desember 2004, Ahmad mengisahkan betapa ia terhenyak menyaksikan langsung hamparan mayat korban tsunami dengan bau anyir yang menyeruak. Saking banyaknya korban tak teridentifikasi, kuburan massal disiapkan dan mayat-mayat diturunkan dari truk seperti menurunkan pasir atau batu, lalu sejenis alat berat seperti traktor mendorongnya ke dalam lubang. Belum selesai dengan pikiran dan perasaan yang campur aduk, Ahmad punya masalah lainnya.

“Saya membandingkan diri sama dengan tentara yang diterjunkan ke daerah perang. Bedanya, jika tentara dibekali dengan kemampuan menghadapi medan perang dan peralatan tempur, saya tak dibekali dengan kemampuan di medan bencana, baik kesiapan mental maupun infrastruktur pendukung berupa alat komunikasi via satelit. Bahkan, bekal dasar seperti makanan dan minuman untuk bertahan hidup pun saya tak punya.” (halaman 47-48).

Masalah lain yang dihadapi wartawan bencana adalah rasa frustrasi dan depresi. Ahmad mengaku bahwa lama kelamaan, ia merasa mati rasa di Aceh. Jika awalnya ia aktif memberi respon tiap melihat mayat, hari lepas hari rasa itu pun sirna. Walau sepatunya menginjak mayat, Ahmad menulis bahwa sisi kemanusiaannya seperti hilang entah kemana. Rasa lelah, marah dan sedih sudah memuncak. Rasa kebas dan kepedihan terhadap bencana mendera – suatu hal yang juga dialami kebanyakan wartawan lainnya. Untung saja media tempatnya bekerja menerapkan sistem rotasi.

Saya rasa, Ahmad sengaja menuliskan masalah ini sebagai pengantar sebelum memasuki bab-bab berikutnya – soal bagaimana kikuknya media mewartakan bencana, termasuk tsunami Aceh. Keterbatasan pengetahuan dan persiapan para jurnalis serta kegagapan media menyikapi bencana pada akhirnya berbuah “bencana jurnalisme”. Jangankan mendorong terjadinya rekonsiliasi pasca bencana, untuk mewartakan bencana itu sendiri pun hasilnya masih membuat kepala geleng-geleng.

Segera setelah tsunami Aceh melumat apapun yang ada di hadapannya, seluruh saluran komunikasi terputus. Tapi para bos media di luar Aceh tak lantas segera mengirimkan wartawan dari luar untuk memastikan situasi di Aceh. Aparat pemerintahan bingung, militer lamban bersikap. Berita awal yang muncul adalah terjadinya gempa hebat di Medan, bukan tsunami.

Media-media di Indonesia jelas kekurangan sumber berita dan informasi dari Aceh, malahan lebih mudah menerima berita dari negara lain. Tak ada yang menyadari betapa korban tsunami terbesar diderita warga Aceh yang mencapai lebih dari 250.000 orang. Lebih mudah bagi kebanyakan media internasional untuk meliput luar Aceh seperti Sri Langka, India, dan Thailand.

Minimnya infrastruktur membuat para wartawan yang sudah meliput pun sulit mengirimkan berita-beritanya ke luar Aceh. Ini pun masih dibumbui oleh komunikasi publik yang buruk dari pejabat berwenang yang didukung oleh kemalasan wartawan untuk melakukan verfikasi. Ahmad menulis dengan gamblang bahwa bagi sebagian pejabat publik di daerah, bencana adalah “aset” untuk mendatangkan bantuan sehingga jumlah korban dan skala kerusakan sering digelembungkan (halaman 77). Mau tak mau, para jurnalis mesti bersikap skeptis dengan data yang mereka peroleh.

Begitu fakta terkuak, Ahmad seperti menggambarkan “kenorakan” media-media Indonesia yang memborbardir pemirsa dan pembaca dengan air mata dan darah. Kematian dipertontonkan dengan telanjang. Jurnalis foto dan televisi pun berhadapan dengan tantangan berat yakni menampilkan gambar-gambar yang dapat menunjukkan kedahsyatan bencana tanpa menimbulkan trauma bagi para penonton atau pemirsanya (alias tak mesti menampilkan tumpukan mayat korban).

Di tengah liputan penuh ratapan, media seolah lupa dengan penderitaan warga Aceh itu sendiri. Ahmad menilai bahwa arus besar laporan media pada hari-hari awal pasca bencana lebih untuk melayani kepentingan masyarakat di luar Aceh daripada untuk kepentingan masyarakat korban. Di tengah kisah mengharu biru, korban hampir tak dapat informasi apapun soal panduan untuk mengatasi persoalan, terutama ke mana harus mencari makanan.

Ironinya, ketika wartawan mengalami dilemma dan diguncang emosi akibat kejadian yang dilihatnya, masyarakat luas (termasuk kita sebagai penonton) tak mau tahu tentang ini, pun demikian dengan pemilik media. Mereka hanya menuntut laporan yang lengkap, menyentuh dan “laku dijual”.

Ya, laku dijual. Dalam kondisi genting sekalipun, logika profit masih ditegakkan. Eksploitasi terhadap korban akhirnya berbuah kejenuhan. Korban mulai sadar bahwa kehidupan mereka tak juga berubah dengan sekian banyak wawancara yang sudah dilakukan. Bahkan wartawan pun kerap mengabaikan trauma yang dialami korban ketika melancarkan pertanyaan bertubi-tubi.

Liputan tentang proses perdamaian yang mengawali rekonstruksi pun jadi oase bagi wartawan yang lelah mewartakan tsunami Aceh. Tapi masalah kemudian muncul ketika media harus memberitakan peran BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) yang menjadi simbol kompromi di Aceh. Sangat sedikit pula media yang melaporkan penyimpangan “pesta” bantuan proyek tsunami.

Pada bab-bab terakhir, Ahmad Arif lugas membeberkan apa yang menurutnya menjadi dosa-dosa media dalam mewartakan bencana. Media alpa mengingatkan bencana. Inilah dosa pertama yang menyebabkan persoalan bencana tak muncul sebagai wacana penting. Berita soal bencana seolah lebih remeh daripada berita penangkapan koruptor atau gosip-gosip terbaru.

Sebelum 26 Desember 2004, tak sekali pun berita di media massa mengungkap adanya ancaman tsunami. Ilmuwan dan pemerintah pun bungkam. Warga tak terdorong untuk selalu waspada. Bahkan usai kejadian pun “tsunami” masih merupakan kata yang asing bagi kita.

Dosa kedua, respons yang begitu lambat. Begitu bencana terjadi dan tak ada kabar dari koresponden daerah, media-media yang berkantor pusat di Jakarta tak lantas bergegas mengirimkan jurnalisnya. Akibatnya, semua media terlambat menyadari apa yang terjadi sesungguhnya di Aceh. Salah satu penyebabnya adalah pekerja media tak memiliki bayangan potensi bencana sebesar Aceh.

Dosa berikutnya adalah media gagal mendorong perubahan. Mungkin ini jadi masalah klasik yang terus terjadi hingga detik ini: pelaporan terkait bencana hampir tak menyentuh akar masalahnya. Media-media di Indonesia mandul dalam mengawal penyaluran bantuan dari masyarakat dunia untuk Aceh yang jumlahnya mencapai Rp 80 Triliun. Media berperan dalam menggugah bantuan ke Aceh tapi gagal mengawal penggunaannya.

Wartawan juga punya kebiasaan buruk memberondong korban dengan pertanyaan tanpa empati. Bisa jadi produser memang sudah berpesan pada reporternya agar mendesak narasumber sampai menangis demi mengejar efek dramatis sebuah tayangan. Belum lagi mayat yang dipertontonkan begitu saja. Ahmad pun menyimpulkan bahwa korban bencana menjadi korban media. Mereka dieksploitasi. Air mata dan darah jadi dagangan paling laku dalam jurnalisme abad 21.

Pada akhirnya, industri media memandang Aceh hanya satu dari sederet isu yang begitu saja ditinggalkan ketika sudah tak lagi seksi. Jika pada hari-hari awal jumlah reporter mencapai ribuan, jumlahnya menyusut drastis pada tahun-tahun berikutnya. Kriterianya: berapa banyak korban, berapa jauh dari negeri kita, dan apakah berita tersebut akan mencipta rating tinggi atau mengeruk banyak iklan? Peliputan bencana tak lagi berpihak pada korban tapi mengikuti logika dagang.

Untuk kasus Aceh, Ahmad menulis bahaya gelombang kedua yaitu wartawan yang kemudian melamar menjadi pekerja BRR atau organisasi non pemerintah karena kecilnya pendapatan selama ini, tapi masih mempertahankan status sebagai wartawan. Ini menjadi kerancuan profesi karena di satu sisi ia berperan sebagai pihak yang mengawasi sekaligus pihak yang diawasi. Pelaporan menjadi bias karena terjadinya konflik kepentingan.

Yang paling fatal adalah keterbelahan institusi media yang terjun langsung menggalang dana bantuan dan menyalurkannya pada korban. Metro TV (Indonesia Menangis), SCTV (Pundi Amal SCTV), RCTI (RCTI Peduli) dan Kompas Gramedia (Dompet Kemanusiaan Kompas) berlomba menggaet dana bantuan kemudian menyalurkannya ibarat “CSR diam-diam” dan meliputnya besar-besaran. Media tak lagi berfungsi sebagai pengontrol penyaluran sumbangan.

Di pihak lain, dahsyatnya tsunami Aceh melahirkan media komunitas berbasis jurnalisme warga atau jurnalisme partisipatif. Mengutip buku karya George D. Haddow dan Kim S. Haddow, jurnalisme partisipatif semacam ini menghapus batas antara pihak yang terkena dampak dengan yang meliput berita (kita semua adalah reporter).

Dalam epilog, Ahmad mendorong para jurnalis semua untuk memperhatikan hal-hal kunci seperti mengenali lingkungan sekitar, respons cepat saat bencana terjadi, menyiapkan alat dan bahan dasar untuk kebutuhan bertahan hidup, tahu batas diri, melakukan rotasi untuk menghindari tekanan psikologis, terampil dalam meliput dan menampilkan korban, serta serius mengawal rekonstruksi alias tidak begitu saja pergi karena inilah masa-masa genting dimana korupsi, kesenjangan dan konflik kepemilikan lahan mudah terjadi dan dapat meminggirkan masyarakat lokal.

Memperingati 11 tahun tsunami, buku yang terbit lima tahun lalu ini selalu relevan – paling tidak untuk dua hal. Pertama, mengingatkan kita akan potensi bencana yang dapat muncul setiap saat dan kebiasaan waspada yang semestinya kita miliki karena “garis tipis yang membedakan antara yang selamat dan korban adalah pengetahuan tentang bencana dan antisipasinya” (hal. 25).

Dalam artikelnya di Kompas (26 Desember 2015) berjudul Memaknai 11 Tahun Tsunami Aceh, pakar tsunami Abdul Muhari, PhD pun punya pemikiran sejenis. Beliau melihat betapa Jepang terbiasa untuk selalu waspada terhadap bencana, lantas mengusulkan 26 Desember ditetapkan sebagai hari kesiapsiagaan bencana/tsunami nasional demi menyampaikan pesan kesiapsiagaan.

Kedua, menelanjangi dosa-dosa media yang sayangnya masih terus terjadi hingga saat ini: tak membekali jurnalisnya dengan persiapan, lambat merespon, menonjolkan efek dramatis sembari mengabaikan perasaan korban, terbentur konflik kepentingan saat menjadi distributor bantuan dan cepat pergi justru ketika daerah bencana memasuki masa krusial rekonstruksi dan rehabilitasi.

Tentu kita berharap industri media bertobat dari dosa-dosa ini dan terus memainkan peran aktifnya sebagai pengingat ancaman bahaya sehingga jurnalisme bencana tak lagi menjadi bencana jurnalisme.

Dari sisi teknis, Ahmad Arif berhasil menyajikan narasi demi narasi dengan tuturan sangat memikat, membuat setiap kalimatnya terasa begitu penting dan bermakna. Tak banyak referensi mengenai jurnalisme bencana dengan penuturan mendalam dari penulis yang memang sudah memiliki jam terbang meliput bencana sekelas tsunami Aceh. Bagi saya, buku ini pun jadi referensi penting – tak hanya soal jurnalisme bencana tapi juga persoalan mendasar etika jurnalistik.

* * *

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s