Kisah Klasik Media (Semoga Tidak) Untuk Masa Depan

Seminggu jelang Natal hingga Tahun Baru 2016, media-media arus utama (saya setuju penggunaan istilah yang lebih tajam dari Roy Thaniago yakni “media korporasi”) begitu sibuk memberitakan arus lalu lintas di jalan tol, utamanya tol Cipularang yang menghubungkan Jabodetabek dengan wilayah Bandung dan sekitarnya. Siaran berlangsung non stop, bahkan pakai drone.

Sebelum musim Natal, mereka juga sibuk mengarahkan penonton/pembaca pada sinetron edisi “Papa Minta Saham” serta kisruh seputar pemilihan lima pimpinan baru KPK. Publik dibuat penasaran, bahkan ikut dilibatkan bersuara menentukan ending-nya.

Saat bersamaan, sejumlah media korporasi dengan segala platform-nya cuma sekilas memberitakan kasus kematian anak-anak di Kabupaten Nduga, Papua. Sorotan media terhadap kasus ini kemudian berakhir pada laporan investigasi dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa anak-anak ini meninggal karena pertusis dengan komplikasi pneumonia. Perkara habis.

Tak seperti kasus “Papa Minta Saham”, media-media korporasi ini tak lantas melempar pertanyaan lanjutan: “mengapa demikian? Mana data lengkap investigasinya?” Padahal, Kementerian Kesehatan belum memperlihatkan hasil investigasi utuh soal kasus ini. Yang dipublikasikan lebih tepat disebut sebagai kesimpulan hasil penelitian tim di lapangan.

Media korporasi tak tampak berupaya melakukan verifikasi meski Komnas HAM menyatakan bahwa pemerintah tak serius menangani kasus kematian massal ini. Protes mahasiswa Nduga soal hasil investigasi ini tak pernah mendapat tempat untuk disuarakan media korporasi. Jumlah korban meninggal pun begitu simpang siur.

Ini amat bertolak belakang dengan polemik meninggalnya dr. Andra yang seketika itu juga menarik perhatian media korporasi. Demi liputan kasus ini, mereka rela merogoh kocek dalam-dalam buat menerbangkan kru untuk liputan LIVE dari Indonesia Timur, sesuatu yang sangat jarang dilakukan jika korbannya adalah warga lokal.

Tapi ini juga tak berarti banyak karena hasil liputan mereka tak menyentuh persoalan yang jauh lebih penting. Bukankah kasus kematian sia-sia karena masalah minimnya akses bukan cuma sekali ini terjadi?

Sudah puluhan bahkan ratusan tahun masyarakat Indonesia Timur di pedalaman harus mati sia-sia dalam kesunyian paling mencekam sampai nyawa mereka seolah tak ada harganya. Tanpa mengurangi respek terhadap jasa almarhum dr. Andra, harga seorang dokter kota seolah jauh lebih tinggi daripada warga lokal.

Usai kejadian, seorang rekan saya dipanggil menjadi narasumber salah satu media korporasi. Lucunya, ia malah mendapat pertanyaan-pertanyaan tak relevan semisal “dengan kasus ini, apakah menurut Anda program dokter PTT ini tetap diperlukan?” Kasus kematian dr. Andra akhirnya jadi sinetron tersendiri mulai dari bagaimana ia meninggal, jenazah diterbangkan, dan perasaan teman-teman yang ditinggalkan.

Paling banter, kasus ini memicu rasa kasihan publik terhadap nasib dokter PTT. Wacana yang akhirnya muncul adalah perlunya pemerintah menaikkan standar gaji dokter PTT, memperhatikan kesejahteraan mereka dan seterusnya. Framing ini tak cukup jadi momentum untuk perubahan bagi warga lokal.  Usai kasus dr. Andra, besar kemungkinan mereka tetap hidup dalam kondisi semula dan kita segera amnesia sejarah.

Yang paling mengenaskan adalah berita terkini dari media korporasi terkait penembakan di Sinak, Papua. Media korporasi, khusunya dalam tayangan TV, hampir seragam menampilkan judul “Penembakan di Papua”. Judul berita ini melanggengkan stereotype bahwa “(Seluruh) Papua memang tak aman.” Meski disebut dalam narasi, apa sulitnya menambahkan keterangan lokasi?

Saya tidak tahu apakah ini memang sengaja dilakukan untuk estetika tampilan layar. Tapi saya membayangkan apa jadinya jika kisruh lalu lintas jelang Natal ditulis: “Macet Total di Jawa”. Bukankah Anda akan bingung? Jawa yang mana?  Tidak perlu bicara cover both side, verifikasi apalagi investigasi jika judul saja masih bermasalah. Ini belum menyinggung soal kasus Tolikara yang polemiknya dipicu oleh pemberitaan media yang ngawur.

Tentu kita teramat familiar dengan masalah “klasik” macam ini. Tanpa perlu berteori lebih lanjut, kita tahu kepada siapa dan untuk siapa media korporasi bekerja. Meski kita paham bahwa masih ada jurnalis yang punya idealisme di dalamnya, kita tak dapat menolak fakta bahwa media-media saat ini tak lebih dari entitas bisnis, makanya ia disebut sebagai media korporasi.

Makin menarik ketika kekesalan ini ternyata tak juga teratasi oleh hadirnya media sosial. Saya cukup sepakat ketika Roy Thaniago (pendiri Remotivi) menyatakan dengan gamblang bahwa media sosial saat ini lebih bermain di area kepentingan kelas menengah sehingga klaim media sosial sebagai “suara rakyat” jadi tanda tanya besar.

Roy mencontohkan keputusan cepat Jokowi yang membatalkan aturan larangan operasional GoJek, kemudian diidentifikasi sebagai kemenangan “media sosial”. Sifat media sosial yang dipandang lebih desentralisasi juga dipertanyakan mengingat dalam banyak hal, isu-isu yang dibicarakan dalam media sosial tak lepas dari framing media korporasi. Pendek kata, jangan terlalu banyak berharap.

Tapi kita juga tak dapat menampik makin berkembangnya sejumlah gerakan di media sosial yang menyerukan partisipasi untuk melakukan perubahan. Dalam banyak hal, media sosial tak melulu jadi wadah ribut-ribut kelas menengah atau hanya jadi gaung media korporasi.

Saya tahu sejumlah rekan “kelas menengah” telah berupaya keras berbagi informasi penting dari daerah periferi (yang isunya tak seksi bagi media korporasi) lewat media sosial walau butuh proses panjang sebelum dampaknya kelihatan. Selain berbagi informasi, adapula yang menggalang gerakan untuk menjaring donasi publik bagi masyarakat pedalaman.

Barangkali kita juga perlu mencermati kembali definisi masyarakat “kelas menengah” yang masih samar. Ada yang mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok masyarakat yang punya kendaraan pribadi, punya ponsel dan bisa makan di restoran. Adapula yang mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok yang bisa liburan, sungguh suatu definisi yang begitu abstrak.

Kita baru mahfum jika menyebut kelas menengah ngehe alias kelompok kelas menengah (anggaplah demikian) yang sudah terlena dengan zona nyaman dengan status sosial ekonominya dan memilih tak peduli terhadap keadaan sekitar, terlebih kondisi masyarakat pedalaman. Akibatnya, posting mereka di media sosial lebih dominan digunakan sebagai alat untuk eksistensi diri, bahkan mempertontonkan kekayaan.

Rasanya memang terlalu naïf jika kita berharap media sosial dapat seketika melahirkan perubahan di masyarakat. Dalam buku The New Digital Age (2013), Eric Schmidt & Jared Cohen mengingatkan bahwa pelaku perubahan bukanlah media sosial tapi manusia itu sendiri meski manusialah yang mencipta media sosial. Media sosial hanya katalisator yang dapat mempercepat suatu perubahan.

Kita telah sama-sama jengah dengan ulah media korporasi. Di luar segala keterbatasannya – mau tak mau harus kita akui bahwa sementara ini, media sosial masih jadi sarana unggulan untuk menggaungkan perubahan. Sementara penetrasi media sosial di berbagai kalangan masyarakat periferi masih jadi kontroversi terkait perubahan pola hidup, media sosial mestinya tak hanya bermanfaat buat memperjuangkan kepentingan kelas menengah.

Saya melihat masih ada kelas menengah yang tak ngehe alias tak hanya pakai ponsel untuk foto selfie di kedai kopi gaul lantas sok marah-marah ketika GoJek dilarang beroperasi tapi saat bersamaan nyinyir khas media korporasi ketika demo buruh berlangsung.

Saya pun tak setuju dengan glorifikasi terhadap media sosial sebagai alat demokrasi yang independen, non-hierarkis, dan desentralis. Namun saya masih optimis dengan peran media sosial sebagai katalisator penggerak perubahan yang positif walau tak bisa menuai hasil instan.

Rekan-rekan media doctorSHARE (Yayasan Dokter Peduli) memulai upaya ini dengan menggaungkan apa yang mereka lihat, dengar dan rasakan dari daerah terpencil sepanjang melakukan pelayanan medis. Meski masuk kategori media komunitas, mereka tak hanya melaporkan kegiatan. Mereka juga mengobrol bersama warga, melakukan pengamatan dari aspek sosial-politik-budaya dan menuliskan hasil reportase yang disebarkan melalui media sosial.

Tim Flying Doctors doctorSHARE perlu hiking lebih dari 13 jam dari Distrik Sugapa (ibukota Kabupaten Intan Jaya, Papua) ke Distrik Ugimba. Saya hampir yakin bahwa belum ada satu pun media korporasi yang pernah meliput di wilayah tersebut, kecuali untuk kepentingan turisme karena Ugimba adalah distrik terakhir menuju pegunungan Carstenz, satu dari tujuh puncak tertinggi dunia.

Rekan-rekan saya ini berbagi melalui media sosial yang ternyata menuai cukup banyak respon. Respon dalam hal ini bukan hanya pujian terhadap tim medis tapi juga reaksi kekagetan netizen terhadap fakta masih adanya masyarakat yang sepanjang sejarah Indonesia merdeka belum pernah melihat dokter, fakta bahwa mereka tetap miskin di tengah kekayaan alam yang asyik digarong terang-terangan oleh “wakil rakyat”.

Tentu kita tak banyak berharap gerakan-gerakan semacam ini bisa cepat menjadi arus utama yang akhirnya dilirik media korporasi. Tapi minimal aksi ini mulai meningkatkan kepedulian yang bermula dari bertambahnya pengetahuan warga “kelas menengah” terhadap kondisi masyarakat periferi. Syukur jika bisa berbuah gerakan nyata.

Meski masih cenderung berpihak pada kepentingan kelompok kelas menengah, saya melihat perkembangan gerakan di media sosial sudah sangat potensial untuk menggaungkan perubahan. Daripada tidak ada sama sekali, gerakan-gerakan massa ini sudah jadi langkah awal yang bagus. Tugas selanjutnya adalah memperlebar ranahnya hingga berdampak bagi masyarakat periferi yang selama ini terabaikan.

Tentu tugas ini akan efektif jika dijalankan bersama-sama. Guru-guru pedalaman kompak menyuarakan apa yang dirasakan murid-muridnya, dokter-dokter internsip dan PTT bisa menggaungkan hal serupa plus kendala yang mereka temui di lapangan. Jika belum ada infrastruktur seperti listrik dan sinyal, foto dan catatan dapat disimpan dulu sambil terus konsisten mendokumentasikan pengalamannya.

Semangat jurnalisme warga lewat media sosial ini perlu terus kita dukung. Dengan demikian, kita berharap kisah klasik media korporasi tak dapat tempat untuk masa depan dan media sosial tak lagi hanya membela kepentingan kelas menengah. Catatannya, tak perlu pakai embel-embel nasionalisme.

* * *

Sumber foto (photo source): techcrunch.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s