Pendidikan dan Hawa Nafsu Industri

Education is not preparation for life. Education is life itself.
– John Dewey –

Saya bukan pengamat pendidikan. Tapi ada hal menggelisahkan nurani kala melihat arah dunia pendidikan tanah air belakangan ini. Kegelisahan ini berawal ketika saya bersama seorang rekan dosen datang ke sebuah acara seminar Youth berskala nasional, salah satunya bertema pendidikan dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Sekilas, tak ada yang salah dengan pesan seminar ini: kita harus mengasah diri memasuki era pasar bebas, terutama MEA yang tak terelak. Tenaga kerja dari seluruh ASEAN bebas hilir mudik sehingga mereka yang tidak memenuhi kualifikasi akan terlontar otomatis ke kasta paria alias kuli.  Demi menghindari kenistaan tersebut, kita kudu memenuhi “tuntutan” global ini. Sangat logis.

Ingatan akan seminar ini muncul kembali ketika bulan Februari 2016 lalu, saya bersama rekan-rekan tim Dokter Terbang doctorSHARE (Yayasan Dokter Peduli) pergi ke Desa Basman. Desa ini berlokasi di Distrik Tizain, Kabupaten Mappi, Papua. Aksesnya sangat terisolir karena untuk menuju desa lain, warga hanya dapat menempuhnya lewat jalur sungai atau rawa.

Basman memiliki sebuah bangunan sekolah yang merupakan satu-satunya bangunan berdinding semen. Ah, ada gedung sekolah! Berarti pendidikan sudah dapat perhatian di desa ini, pikir saya. Kita tahu bahwa harga satu sak semen di Indonesia Timur, apalagi daerah terpencil, mahalnya berkali-kali lipat harga kota (saya malah pernah dengar harga satu sak semen sejuta).

Gedung sekolah ini adalah satu-satunya bangunan berdinding semen di Desa Basman. Isinya kosong. Tak ada bangku-kursi, tak ada seorang guru pun yang mengajar.

Gedung sekolah ini adalah satu-satunya bangunan berdinding semen di Desa Basman. Isinya kosong. Tak ada bangku-kursi, tak ada seorang guru pun yang mengajar.

Saya keliru.

Ternyata gedung sekolah ini cuma ‘icon’. Ia berdiri megah, tapi tak pernah berfungsi untuk kegiatan belajar mengajar karena tiada seorang pun guru! Ketika saya tengok bagian dalam ruangan, tak ada kursi maupun meja sebagaimana layaknya sekolah. Esok harinya, anak-anak  berkerumun menatap kami. Mata-mata itu… seolah meminta kami tunjukkan hal-hal baru. Tak sampai hati, kami ajar mereka menyanyi. Mereka sumringah.

Penasaran kelas berat, kami putuskan blusukan ke rumah warga dan akhirnya berhasil menemui seorang guru lokal yang sudah pensiun. Pak Guru Deni, demikian beliau dipanggil, mengeluhkan betapa pemerintah hanya memperhatikan pembangunan fisik seperti jembatan, jalan raya, dan sekolah, tapi tidak pernah memperhatikan pembangunan Sumber Daya Manusia.

Pak Guru Deni. Setelah pensiun, kini tugasnya adalah membina dan mengawasi enam sekolah di Kabupaten Mappi, Papua.

Pak Guru Deni. Setelah pensiun, kini tugasnya adalah membina dan mengawasi enam sekolah di Kab. Mappi, Papua.

Di sisi lain, Pak Deni juga mengaku bahwa guru lokal pun belum tentu betah mengajar di Basman. Fasilitas belum ada sama sekali. Air bersih sulit. Kehidupan kota tentu lebih menggoda. Hasilnya, hampir seluruh anak di desa itu buta huruf.

Suatu malam, kami nonton bareng sebuah film asing berbahasa asing. Mereka nampak kesulitan membaca subtitle… atau memang tak bisa baca sama sekali! Saya jadi sungkan bertanya apakah mereka paham isi film atau terbengong-bengong karena seru melihat gambar bergerak.

Pengalaman ini membuat saya merenungkan kembali makna pendidikan, terutama bagi anak-anak di desa terpencil macam Basman. Mereka tentu tak kenal jargon-jargon keren seperti “pasar bebas”, “daya saing”, “softskill”, “tuntutan global”, dan bla bla bla sejenisnya.

Ngomong-ngomong soal ‘tuntutan’, siapa sih yang sebenarnya menuntut? Keadaan? Bagaimana keadaan bisa menuntut anak-anak Desa Basman harus berdaya saing internasional menyambut pasar bebas? Bukankah selama ini mereka sudah bergaul internasional dengan para misionaris asing dari negara lain? Jangankan bahasa asing, bahasa Indonesia saja masih asing bagi mereka.

Saya makin meradang setelah sebulan setelahnya membaca sebuah artikel bahwa Kemenristek Dikti meributkan betapa angka pengangguran makin banyak karena apa yang dibutuhkan industri tidak sesuai dengan skill yang tersedia. Kemenristek Dikti pun bakal mengganti arah kebijakan pendidikannya dari hilir ke hulu demi tuntutan industri, supaya tak banyak orang menganggur.

Belum berhenti sampai di sini, seminar-seminar ala kota berikutnya (misalnya: Kenapa Lulusan Perguruan Tinggi Makin Susah Mendapat Pekerjaan?) kembali meributkan mengapa lulusan pendidikan tinggi makin susah dapat kerjaan. Alih-alih menyodorkan solusi kreatif yang bisa membuka lapangan kerja baru, misalnya, seminar ini memilih mengidentifikasi “ketimpangan antara profil lulusan universitas dengan kualifikasi tenaga kerja siap pakai yang dibutuhkan perusahaan” sebagai biang kerok tingginya angka pengangguran.  Betapa dangkalnya alasan ini!

Jika premis ini terus menerus dikambing hitamkan sebagai biang utama pengangguran (apalagi di kalangan lulusan universitas!), lingkaran setan saling menuntut pun sukses terwujud.

Tuntutan global menuntut pemerintah merevisi arah kebijakan pendidikan yang lebih pro kepentingan industri. Tuntutan pemerintah menuntut institusi pendidikan untuk meng-amin-kan pemikiran sesat ini dengan cara menuntut siswa/mahasiswa untuk serius hanya di bidang yang bisa diterima industri. Alasannya: berputar kembali pada tuntutan global. Selamat!

Pada titik ini, jargon-jargon seperti “follow your passion” dan sejenisnya jadi pepesan kosong, terlebih bagi mereka yang punya passion yang “tak terserap pasar” macam olahraga, pendidikan, seni, kebudayaan, dan juga sosial-politik (baca: humaniora). Padahal, siapa pun bebas berkreasi tanpa perlu takut menganggur karena gagal memenuhi tuntutan industri.

Selama ini, kita terbiasa melekatkan terminologi “menganggur” pada mereka yang tidak dapat pekerjaan. Saya yakin bahwa bagi seseorang yang sangat passionate dengan dunianya, pekerjaan selalu ada, bahkan tak habis-habis sampai harus merekrut orang lain. Dalam terminologi ini, menganggur artinya “tidak digaji”. Saya pikir, ini bicara soal mental bergantung pada orang lain.

Sekali lagi, tentu tak ada salahnya melihat tren industri. Namun jika arah kebijakan pendidikan semata-mata demi memuaskan hawa nafsu industri agar sekadar tak ada yang menganggur, celakalah kita. Kita telah menyodorkan diri jadi budak industri, yang berdasi sekalipun. Definisi “kompetitif” terbatas hanya pada memenangkan persaingan dengan sesama tenaga kerja lainnya.

Menggunakan alur berpikir ini, anak-anak di daerah terpencil tentu menjadi kelompok yang paling tidak kompetitif dalam menyongsong pasar bebas.

Alur berpikir ini yang sayangnya lebih melekat dalam benak para pembuat kebijakan. Kurikulum dan sistem penilaian dibuat ribet sampai-sampai guru dan dosen tak lagi punya waktu buat meneliti. Dosen jadi lebih sibuk mengumpulkan cum dan urus admin. Bahkan, untuk sekadar fokus pada mahasiswa pun rasanya berat. Bandingkan dengan Finlandia yang konon cuma butuh sehelai kertas evaluasi!

Akhirnya, saya melihat anak-anak Desa Basman jauh lebih bahagia daripada anak-anak kota yang kudu sesak napas bangun subuh, belajar 8 – 10 jam tiap hari, juga les ini itu di bawah ancaman ujian akhir. Semua kerja rodi ini dilakukan demi meningkatkan daya saing dengan anak-anak negara lain yang santai tapi tetap lebih unggul karena punya lebih banyak waktu berinteraksi dan berpikir kritis di luar sana, di dunia nyata.

Keceriaan Anak-anak Desa Basman. (Foto: dr. Debby Kurniawati)

Bukan berarti anak-anak Desa Basman tak perlu sekolah. Mereka harus bermimpi besar dan punya kesempatan buat mewujudkannya. Mereka tetap perlu belajar demi memperluas wawasannya, hanya saja tidak dengan cara-cara ‘biadab’ seperti yang dialami teman-temannya di kota besar.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, sebetulnya pemerintah telah menelurkan program-program SM3T atau Indonesia Mengajar yang patut diapresasi. Di lain pihak, saya dengar kementerian nyaris tak pernah memanggil mereka untuk bicara soal pengalaman dan kondisi di lapangan, bahan baku penting supaya arah kebijakan tak melulu top down. Upaya memberdayakan masyarakat lokal pun bergantung sepenuhnya pada inisiatif dan kreativitas para guru.

Intervensi pusat memang perlu, tapi upaya pemberdayaan masyarakat lokal tak kalah perlunya. Jika tak hati-hati, niat baik mendistribusikan guru dari pusat ke daerah malah bisa memicu ketergantungan daerah terhadap pusat. Upaya pemberdayaan memang akan jadi tugas tambahan yang besar selain mengajar. Tapi lewat cara inilah anak-anak daerah bisa menikmati pendidikan tanpa perlu dibebani embel-embel “daya saing menyongsong pasar global”.

Untuk itu, pendidikan harus dikembalikan pada fitrahnya sebagai sarana untuk membuat hidup kita lebih baik sebagai manusia, bukan malah menjadikan kita robot industri demi menangguk pundi. Pendidikan adalah kekuatan agar kita makin memahami arti hidup dan arti hadir kita di dunia ini bagi sesama. Memanusiakan manusia – demikian Ki Hajar Dewantara mengistilahkannya dengan ciamik.

Industri adalah hal positif bagi pembangunan, tapi ia hanyalah bagian kecil dari hal lebih besar dalam hidup ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya temukan bahwa “industri” berarti kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Lihat, betapa sempitnya definisi ini dibandingkan alasan mengapa kita hidup!

Apa pun kebijakannya, pendidikan seharusnya tidak membuat kita terjebak dalam lingkaran hawa nafsu industri yang hanya akan menghasilkan lebih dan lebih banyak lagi orang pintar, yang belum tentu punya hati. Kita sudah cukup eneg dengan hal itu, bukan?

* * *

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s