Anies Harus Memberikan Perlakuan yang Sama untuk Semua

“Rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme. Kini telah merdeka, saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri.”

Pidato fenomenal oleh Anies Baswedan saat peresmiannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober dengan cepat menyebar dan menimbulkan kontroversi. Tampaknya, Anies mengabaikan penelitian historis dan ilmiah yang dilakukan oleh Institut Biologi Molekuler Eijkman bahwa seluruh orang Indonesia sebenarnya adalah imigran. Namun Anies membantah telah mengatakan sesuatu yang rasis, menjelaskan bahwa pidatonya harus dilihat dalam konteks sejarah kolonial.

Beberapa analis mengatakan pidato ini dirancang untuk memuluskan kampanye jelang pemilhan presiden pada 2019. Apapun motivasinya, kita telah melihat efek domino atau efek spiral dalam jangka yang sangat pendek.

Gerakan Bangga Pribumi, misalnya, yang melakukan pawai pada 22 Oktober 2017 di Bundaran HI, menyoroti dikotomi antara “pribumi” dan “non-pribumi”, istilah yang sebenarnya sudah dilarang dalam Inpres No. 26/1998 menyusul kerusuhan mematikan yang terjadi pada tahun yang sama.

Dalam sebuah video YouTube, para pendukung gerakan tersebut, terlihat mencoba untuk mengasosiasikan “non-pribumi” dengan “Aseng” (Tionghoa).

Salah satu pendukungnya, Sri Bintang Pamungkas, mengatakan, “Para pendatang, baik itu bule, India, Cina, itulah yang non pribumi. Pribumi aslinya ya kita-kita, yang kemudian diproklamirkan dalam bentuk Sumpah Pemuda 1928. Itulah pribumi. Yang hadir (di sana) siapa? Ya pribumi. Nggak ada orang India hadir di situ, nggak ada orang Cina, nggak ada orang Arab…”

Mungkin ia lupa bahwa ada orang Tionghoa yang terlibat langsung dalam Sumpah Pemuda 1928: Sie Kok Liong, yang telah menyediakan lokasi penyelenggaraan di Jakarta Pusat, juga Kwee Thiam Hong, anggota Jong Sumatra, yang kemudian mengundang teman-temannya Ong Kay Sing , Liauw Tjoan Hok dan Tjio Djin Kwie. Sejarah juga mencatat bahwa lima tahun setelah Sumpah Pemuda 1928, sejumlah anak muda keturunan Arab di Hindia-Belanda bersumpah bahwa tanah air mereka adalah Indonesia.

Ini adalah contoh bagaimana pidato Anies akhirnya memicu ketegangan. Sayangnya, banyak reaksi atas pidato tersebut yang menyoroti kritik Anies, bukan kritik konstruktif mengenai penggunaan istilah yang tidak sensitif.

Sebagai Tionghoa-Indonesia generasi milenial, pidato Anies dan reaksi yang muncul kemudian menjadi tonggak sejarah baru dalam dinamika Tionghoa-Indonesia – yang diidentifikasi sebagai kelompok “non-pribumi”.

Perdebatan mengenai istilah ini seharusnya sudah lama berakhir bersamaan dengan berakhirnya rezim Orde Baru yang diskriminatif. Nyatanya, dinamika seputar pemilihan gubernur 2017 di Jakarta benar-benar menunjukkan bahwa era Reformasi dan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis tahun 2008, ternyata tidak signifikan mereduksi stereotip negatif, apalagi diskriminasi terhadap etnis minoritas.

Sebagai gantinya, Proyek Survei Nasional Indonesia yang dilakukan oleh Institut Studi Asia Tenggara yang berbasis di Singapura bekerjasama dengan Institut Yusof Ishak, yang mensurvei 1.620 responden dari 34 provinsi, menegaskan bahwa dinamika sosial-politik pada Pemilu 2017 di Jakarta justru meningkatkan stereotip terhadap orang-orang Tionghoa. Dengan kata lain, sentimen anti Tionghoa justru menguat.

Percakapan sambil lalu saya dengan beberapa Tionghoa Generasi-Z yang berusia sekitar dua tahun saat terjadinya kerusuhan Mei 1998, juga menunjukkan bahwa Pemilu 2017 di Jakarta merupakan momentum ketika pertama kalinya mereka (semoga menjadi yang terakhir) menyaksikan sekaligus mengalami diskriminasi verbal dan non-verbal secara langsung terkait dengan etnisitas mereka. Tentu saja kita membutuhkan lebih banyak penelitian terkait dengan masalah ini.

Dengan demikian, Undang-undang tidak secara langsung mencerminkan bahwa anti-diskriminasi telah diinternalisasi sebagai prinsip kehidupan. Sama seperti aturan penggunaan helm dan sabuk pengaman, para pengemudi memang akan mematuhinya, tapi belum tentu mereka melakukannya karena memikirkan keselamatan sendiri.

Setidaknya ada tiga hal yang bisa menjelaskan mengapa anti-rasisme belum banyak diinternalisasi sebagai nilai kolektif.

Pertama, tidak ada komunikasi antar budaya yang terbuka mengenai masalah etnis, ras atau agama (dikenal sebagai SARA). Kita sering mendengar bahwa “kita tidak boleh membicarakan SARA” sebagai persyaratan utama saat membahas berbagai isu.

Mungkin maksudnya adalah “kita harus menghormati perbedaan”. Tapi kemudian, SARA malah menjadi sesuatu yang sangat tabu untuk dibicarakan, terlepas dari apa pun tujuannya. Akibatnya, kita jadi tidak terbiasa mengomunikasikan perbedaan – hal yang sebetulnya sangat penting untuk membantu membangun kepekaan, empati, dan toleransi.

Tanpa komunikasi yang tulus dan terbuka tentang berbagai perbedaan, kepekaan terhadap penggunaan kata “pribumi” tidak akan pernah terwujud sehingga yang muncul adalah reaksi-reaksi mengkhawatirkan, yang menganggap ucapan Anies sebagai sesuatu dianggap “berlebihan”.

Orang sering lupa bahwa etnisitas adalah anugerah ketika seseorang lahir ke dunia ini. Kita tentu tidak ingin toleransi dipaksakan secara artifisial: harmonis di permukaan sejalan dengan moto “Bhinneka Tunggal Ika”, tapi ketika dipicu oleh suatu kejadian, intoleransi dan kefanatikan tampaknya langsung meledak, bahkan meningkat dengan cepat menjadi sebuah kerusuhan.

Faktor lainnya adalah minimnya pengalaman langsung merasakan “jadi minoritas” sebagai kunci untuk memahami sesuatu dari perspektif minoritas. Idealnya, pendidikan yang baik sudah cukup untuk membuka mata – namun kita melihat banyaknya orang-orang berpendidikan tinggi yang tetap rasis.

Ada banyak hal yang dalam hal ini dapat dilakukan. Banyak teman saya sengaja magang di tempat-tempat dimana mereka bisa merasakan diri sebagai minoritas – sebuah pilihan yang mungkin kurang populer namun dapat sangat mengubah perspektif seseorang dalam melihat konsep minoritas.

Saya bahkan mengalami sendiri betapa heterogenitasnya Tionghoa-Indonesia selama merantau di Jakarta. Pekerjaan saya, yang memungkinkan saya menjangkau banyak daerah terpencil di Indonesia, juga telah memperdalam pemahaman saya bahwa etnis minoritas di Indonesia sesungguhnya sangat banyak – sampai pada satu titik saya merasa bahwa “minoritas” dan “mayoritas” pun menjadi istilah yang sama membingungkannya dengan istilah “pribumi” dan “non pribumi”.

Hal lainnya adalah sikap pasif Tionghoa-Indonesia dalam melaporkan pengalaman diskriminatif yang mereka alami dan sikap pasif orang-orang non-Tionghoa yang menghargai Tionghoa namun memilih untuk menjadi mayoritas yang diam. Kedua sikap tersebut mungkin berakar dari keengganan untuk berhadapan dengan masalah. Namun, undang-undang dan peraturan anti-diskriminasi tidak akan berarti apa-apa tanpa pelaporan.

Kita tentu saja tidak menutup mata terhadap upaya-upaya untuk mengeksploitasi stereotip yang sudah berlangsung lama dan mengemasnya secara sistematis menjadi komoditas politik. Presiden Joko “Jokowi” Widodo harus menunjukkan konsistensinya dalam menegakkan hukum, tanpa takut dikaitkan dengan etnis minoritas tertentu atau stereotip yang menyertainya. Tanpanya, kehidupan yang harmonis akan selalu terancam.

Meski mendapat sambutan kontroversial, gubernur yang baru diharapkan dapat bekerja dengan tulus sebagai pemimpin yang melayani semua warga tanpa kecuali. Mengungkapkan harapan semacam ini adalah cara terbaik untuk mereduksi efek domino dari pidatonya yang tidak sensitif, sekaligus menghentikan drama politik yang panjang dan melelahkan, yang tidak pernah berpihak pada kepentingan warga. (***)

Tulisan ini merupakan hasil terjemahan dari tulisan “Anies Must Provide Equal Treatment for All” yang dimuat di kolom opini The Jakarta Post (Rabu, 1 November 2017).

Sumber foto: https://fokus.tempo.co/

Lihat juga:
Kontroversi Kata Pribumi di Pidato Gubernur Anies Baswedan
“Ada Apa dengan Pidato Anies?” – On Discourse Building
Peluit Anjing Anies Baswedan
Chinese-Indonesians Caught Up in the Storm of Identity Politics
Sentimen Anti-Cina di Indonesia Awet Usai Pilkada Jakarta

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s