Media, Kuasa, Kita

“The medium is the message. This is merely to say that the personal and social consequences of any medium –that is, of any extension of ourselves –result from the new scale that is introduced into our affairs by each extension of ourselves, or by any new technology.”
Marshall McLuhan

Perebutan kekuasaan senantiasa berlangsung sepanjang sejarah manusia. Tapi mengapa hari-hari ini rasanya kita dibuat makin lelah dan tak berdaya oleh banjir konten hoaks yang sangat terkait dengan permainan kuasa? Mengapa manusia selalu berebut kuasa? Bagaimana kaitan antara kuasa dan media, serta dampaknya terhadap kehidupan umat manusia dari masa ke masa? Bagaimana mengelola kuasa itu hingga tak makin kebablasan?

Pembahasan terkait isu-isu tersebut bergulir sangat menarik dalam diskusi yang berlangsung Sabtu, 13 Oktober 2018 di Kineforum, Jakarta. Diskusi bertajuk “Media, Kuasa, Kita” ini menghadirkan dua narasumber yakni Roy Thaniago (pendiri dan direktur Remotivi) dan Ito Prajna Nugroho (peneliti dan pengajar filsafat) yang dimoderatori oleh Ifan A. Ismail.

Kuasa dan Media
Secara umum, daya kuasa bersifat netral seperti halnya seperti gravitasi bumi serta kehidupan dan kematian. Ito mengutip pernyataan Aristoteles yang menyebut bahwa segala yang bergerak pasti memiliki kekuasaan. Tambah rumit ketika gerak bukan hanya biologis namun juga pikiran dan bahasa. Kuasa bahasa tak main-main karena bisa menggerakkan manusia lain.

Dua abad terakhir, manusia mengalami lompatan jauh yang sebelumnya tak pernah terbayangkan setelah media yang awalnya cuma sebuah instrumen ternyata bisa jadi penentu realitas.

Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad-14 merevolusi persepsi manusia terhadap pengetahuan. Sebelum abad pertengahan, pengetahuan manusia hanya dikuasai oleh segelintir elit terpelajar. Hanya orang-orang tertentu yang punya akses terhadap pengetahuan. Mesin cetak membuat sifat elit pengetahuan buyar sehingga bisa dijangkau oleh siapapun.

Dampak mula-mula mesin cetak adalah amburadulnya agama Katolik Roma yang mendominasi wacana abad pertengahan selama lebih dari 1.000 tahun. Terjadilah yang disebut Noam Chomsky sebagai “demokratisasi pengetahuan”. Demokratisasi pengetahuan pasca mesin cetak akhirnya melahirkan revolusi pertama dalam sejarah yakni gerakan Protestanisme.

Yang terjadi selanjutnya adalah Revolusi Prancis.

“Revolusi Prancis tak mungkin terjadi tanpa stensilan, selebaran, atau pamflet yang beredar sangat cepat di kafe-kafe paling mewah hingga area prostitusi (red district). Elit yang menjadi dalang revolusi tidak dapat diketahui secara pasti kecuali beberapa tokoh saja seperti Maximilien, Robespierre, Dante. Walau mereka ditangkap, revolusi tetap berjalan,” papar Ito Prajna Nugroho.

Revolusi Prancis –yang berjalan lewat media –akhirnya melahirkan tatanan sosial-politik baru yang dinamakan Republik yang dengan jelas memisahkan urusan publik dan privat (termasuk agama). Bersamaan dengan Revolusi Prancis, kekuasaan yang tadinya bersifat personal alias bergantung pada sosok raja atau tokoh agama tertentu, berubah menjadi institusional/struktural. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan lantas menjelma jadi kapital/modal.

“Beberapa dekade terakhir, sifat media berubah seiring massifnya pemampatan ruang dan waktu dalam sebuah gawai. Di era post-truth, tak lagi diketahui apakah kuasa media bersifat personal, institusional, kapital (ada modal dibalik semua hoaks), atau bahkan anarki. Sumber dan tujuannya makin tak jelas. Muncul pemusatan kekuasaan tapi saat bersamaan juga terjadi penyebaran informasi yang bersifat anarkis,” tutur Ito.

Roy Thaniago memaparkan bagaimana media memang kerap digunakan untuk mempertahankan maupun merebut kekuasaan. Ketika Jepang pertama kali tiba di nusantara, hal pertama yang dilakukan adalah merebut radio-radio yang dikuasai Belanda. Muncul istilah “pohon bernyanyi” dimana Jepang memasang radio-radio yang terhubung dengan pengeras suara di pepohonan.

Selain itu, Jepang membuat Jawa Baru, majalah yang isinya menggambarkan persahabatan pribumi dengan Jepang. Sampul depannya menunjukkan anak-anak Indonesia tengah berdiri di tepi jalan menanti pawai Jepang atau anak-anak Jepang bermain akrab dengan anak-anak Indonesia. Strategi Jepang kala itu adalah hendak memperlihatkan bahwa mereka adalah kawan bangsa serumpun yang ingin membebaskan Indonesia dari penjajah kulit putih.

“Kekuasaan secara fisik sebenarnya sudah direbut dari Belanda tapi mereka juga berupaya merebut kekuasaan secara mental lewat media,” ucap Roy.

Hal yang sama dilakukan ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945. Anak-anak muda merebut radio. Sekali lagi radio menjadi pilihan utama untuk mendeklarasikan kekuasaan. Alasan awal pendirian TVRI pun dalam rangka menyuarakan Indonesia sebagai bangsa modern yang pantas merdeka dengan liputan awal Asian Games tahun 1962.

Demikian pula ketika Soeharto naik ke tampuk kekuasaan. Yang diizinkan muncul hanya media militer yaitu Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Ini contoh bagaimana media menjadi unsur penting dalam mengelola kekuasaan. Medium is the message. Media menyeleksi apa yang harus kita tahu sekaligus apa yang tidak harus kita ketahui.

“Seminggu terakhir sebelum pengumuman calon presiden, headlines media riuh berspekulasi tentang siapa yang bakal ditunjuk Jokowi sebagai wakilnya. Karena rutin mengonsumsi media, kita pun hanya sibuk membicarakan topik itu. Kita seolah lupa bahwa KPR tinggi, makin susah cari rumah, kualitas air jelek, anak kita makin susah mendapat pendidikan yang layak, harga barang kebutuhan pokok naik, dan sebagainya,” papar Roy.

Pada akhirnya, menurut Roy, media merupakan kekuasaan itu sendiri.

Diskusi “Media. Kuasa, Kita” bersama Roy Thaniago dan Ito Prajna Nugroho di Kineforum, Jakarta (13/10/2018)

Studi media mengenal istilah mediasi dan mediatisasi. Mediasi membahas pengaruh media dalam mengubah persepsi tentang kandidat politik, konsep kecantikan, konsep seks, dan sebagainya. Mediatisasi memperlihatkan bagaimana masyarakat mengerahkan seluruh upayanya untuk merespons media. Mediatisasi menentukan cara manusia menjalani hidup dan pada titik inilah media menjadi kekuasaan itu sendiri.

“Contoh paling mudah adalah ritual baru kita setiap bertemu teman. Kita jadi harus melakukan selfie atau foto bersama,” kata Roy.

Lebih lanjut, Roy menjelaskan bahwa mediatisasi mengandung logika media (media logic). Logika media inilah yang kemudian menuntun, misalnya bagaimana politik harus dibicarakan.

Salah satu contohnya adalah absurditas kampanye-kampanye Sandiaga Uno. Masalahnya, ulah-ulah absurd yang ia lakukan memang dapat dikonversi, dikenali, atau dipindai oleh logika industri media dibandingkan hal-hal substantif. Akhirnya, politik takluk di hadapan logika media. Logika media jadi penentu bagaimana kekuasaan harus dijalankan.

Namun perlu disadari bahwa mediatisasi merupakan sebuah keniscayaan yang tak dapat dihindari –sama halnya seperti globalisasi atau indivitualisasi. Media bukan lagi kata benda tapi sebuah proses sosial (kata kerja) yang mengubah cara kita berimajinasi dan berinteraksi.

“Di era media baru, terjadi pergeseran otoritas. Dulu media hanya dimonopoli dan disirkulasikan oleh kelompok elit profesional jurnalis, sekarang berpindah pada Denny Siregar atau siapapun yang berpotensi jadi viral di media sosial. Mereka jadi otoritas-otoritas baru. Demokratisasi memungkinkan mereka naik ke level yang tadinya tak mungkin tergapai,” ucap Roy.

Kuasa Media di Era Post-Truth
Dari kacamata filsafat psikologi, manusia dominan digerakkan oleh insting dan impuls, termasuk kebencian dan ketakutan. Konten hoaks bertujuan menebar ketakutan dan kebencian. Seiring merajalelanya hoaks dan kepentingan politik para pemilik media, ketidakpercayaan masyarakat terhadap media pun menjadi perdebatan hangat, terutama di media sosial.

Masyarakat cenderung hanya mau percaya pada apa yang mereka suka dan menolak mempercayai apa yang tidak mereka suka. Kekuasaan media yang terdesentralisasi sedemikian rupa justru berubah wajah jadi anarkis. “Pertanyaan terpenting adalah siapa yang sebenarnya diuntungkan lewat penyebaran hoaks dan kebencian. Who has the real power?” kata Ito.

Sebagai ilustrasi, Ito menguraikan bagaimana masyarakat Amerika berubah dari masyarakat pasifis menjadi penggila perang hanya dalam tempo 1,5 tahun

Sejak terjadinya perang saudara (civil war), masyarakat Amerika awalnya menerapkan kebijakan isolasionis yang menolak ambil pusing terhadap apa yang terjadi di benua lain. Yang menjadi fokus adalah urusan dalam negeri. Itu sebabnya land reform terjadi pada periode tersebut. Semuanya berubah ketika Woodrow Wilson menemukan cara agar masyarakat mendukung perang.

Dengan melibatkan para filsuf dan ahli media sebagai kelompok think tank, Woodrow Wilson menebar ketakutan tentang agresivitas Jerman dan Rusia melalui radio, film, siaran televisi, bahkan iklan-iklan produk. Pemerintah AS melakukan rekayasa sosial (social engineering) yang sehingga semua orang sepakat bahwa mereka memang harus perang.

Pasca Perang Dunia I, media masih jadi pilihan utama pemerintah AS untuk menggerakan kebencian terhadap kelompok kiri. Metode serupa bahkan terus dianut hingga detik ini. Video berikut memperlihatkan amatan menarik Vox tentang parade kebohongan oleh para pemimpin politik.

Tarian kebohongan yang ditunjukkan para pemimpin politik seperti Trump dan Putin tak lagi sekadar bertujuan membujuk masyarakat untuk mempercayai tindakannya (persuasi) melainkan bentuk pertunjukkan dari kekuasaan itu sendiri –yang bahkan tak mampu diredam oleh upaya verifikasi.

“Pada akhirnya, media bukan hanya dapat menggiring orang melakukan sesuatu tapi juga membuat orang kelelahan. Elit politik bebas bicara apa saja, sekalipun itu kebohongan. Gue memang bohong, terus loe mau apa? Kita lelah hingga akhirnya pasrah digiring ke mana saja. Picking sides. Mirip dengan fenomena cebong versus kampret,” tutur Ito.

Mengapa pemimpin politik berbohong melalui media? Salah satu jawabannya dijelaskan oleh konsep dog whistle politics atau politik peluit anjing.

“Peluit anjing berada pada frekuensi tertentu yang hanya dapat didengar anjing. Ini adalah metafora tentang bagaimana para pemimpin politik mengatakan sesuatu yang memang bukan ditujukan pada mereka yang kontra tapi para pendukungnya dengan tujuan mengompori dan sebagainya. Dan hanya mereka yang bisa relate dengan apa yang disampaikan,” jelas Roy.

Menggunakan pendekatan Foucault, kebohongan selalu terkait sebuah rezim. Rezim tersebut mendefinisikan apa saja yang merupakan kebenaran sehingga kebenaran objektif tak akan pernah tercapai. Yang ada hanyalah diskursus (discourse). Sekelompok masyarakat hidup dalam rezim diskursus tertentu sementara lainnya hidup dalam rezim diskursus yang berbeda.

“Adakalanya diskursus juga membungkam pendapat pribadi. Misalnya survei beberapa tahun lalu yang meneliti siapa yang paling dibenci di Indonesia. Yang tertinggi LGBT, komunis, dan Yahudi. Tapi tak ada Tionghoa. Saya merasa survei ini bermasalah dalam hal diskursus. Melihat peristiwa Ahok, saya tidak percaya sentimen negatif terhadap Tionghoa rendah,” papar Roy.

Roy menuturkan bahwa pasca 1998, terbentuk diskursus bahwa Tionghoa adalah musuh itu tidak benar, tidak dapat diterima, dan tidak politically correct. Maka ketika survei berlangsung, masyarakat yang sudah hidup dalam diskursus tersebut tak akan secara terang-terangan mengatakan bahwa Tionghoa adalah musuh. Mengatakan bahwa Tionghoa adalah musuh akan membuat ia dianggap sebagai sesuatu yang jahat atau tidak beradab, misalnya.

Selain itu, penyebaran hoaks juga sangat dimungkinkan secara kultural mengingat betapa kuatnya mitos bercokol dalam masyarakat tanah air selama ini. Setidaknya mitos memberi jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tak terjawab. Contoh mitos misalnya adalah legenda, cerita rakyat, atau hal-hal lain yang dipercaya masyarakat dapat mengisi kekosongan sementara jawaban yang sebenarnya tidak pernah ada.

Dengan sifat kuasa yang terlembagakan, Ito menambahkan bahwa hoaks efektif dilakukan institusi yang mempunyai akses khusus (first hand access) terhadap data-data pribadi, misalnya dalam kasus Cambridge Analytica.

“Mereka tahu bagaimana cara menilai karakter dari perilaku Anda di media sosial, tahu preferensi makanan atau bahkan keagamaan dari hal-hal kecil seperti conversation atau likes di Facebook, Twitter, dan Instagram. Semua dikumpulkan dan diklasifikasi dalam beragam tipologi. Kesimpulannya, orang-orang lebih tertarik pada impuls atau hal-hal emosional dan sensasional. Lalu ini digoreng dan jadilah seperti yang kita lihat,” papar Ito.

Tanya jawab bersama para peserta diskusi “Media, Kuasa, Kita”

Jangan Malas Berpikir
Post-truth bukan saja memuakkan tapi juga melelahkan. Selain iklim budaya yang mungkin mendukung penyebaran hoaks, penyebab lain yang tak kalah penting menurut Ito adalah apa yang dikatakan oleh Martin Heidegger sebagai toughtlesness atau ketidak berpikiran.

Ito memaparkan bahwa Revolusi Industri di Inggris membuat segala hal diproduksi massal. Manusia mengalami masifikasi. Akibatnya, manusia tak lagi punya nama melainkan sekadar nomor. Tak ada proses berpikir. Ini menjadi paradoks sebab media diciptakan dengan pengandaian semua masyarakat berpengetahuan –sehingga dapat membangun knowledge society.

“Tapi makin ke sini, media mengalami spesialisasi dan partikularisasi dengan platform-nya masing-masing entah itu Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp ataupun media-media online. Bersamaan dengan banjirnya informasi, kita justru menjadi semakin tidak berpengetahuan. Alih-alih menjadi knowledge society, kita malah menjadi stupid society,” celetuk Ito.

Tak ada cara instan untuk menghadapinya selain rajin membaca dan berpikir kritis. Menurut Roy, penting sekali bagi masyarakat untuk menyadari bahwa tidak ada satu pun media yang sempurna dalam merepresentasikan seluruh realita. Kita harus pandai-pandai memilah. Dengan demikian, kendali atau otoritas tetap berada di tangan kita sendiri, bukan media.

“Ketika menganggap satu media adalah yang terbaik karena semua sudah tersaji di sana, kita sudah gagal. Kita harus rajin mengunjungi media-media lain untuk membuat ‘masakan’ yang bagus. Dengan tidak menginginkan adanya satu media yang komplit dan bagus berarti kita tidak pernah menyerahkan otoritas kepada media,” ungkap Roy.

Dalam rangka merangsang masyarakat berpikir kritis, Roy Thaniago pun mendirikan lembaga kajian media bernama Remotivi. Selain meneliti kerja media dan mengadvokasi kebijakan, Remotivi berupaya memberikan pendidikan literasi media pada publik, terutama melalui media sosial.

Langkah lainnya yang diajukan Ito adalah menjadi kaum sinik. Sinik berbeda dengan sinis. Kaum sinik merupakan kelompok ordinary people on the street pada abad ke-3 yang sedikit berpengetahuan dan cenderung menertawai segala bentuk kekuasaan Yunani dan Romawi. Ketika banyak orang menggebu-gebu ingin berperang, kaum sinik adalah yang pertama kali menertawai itu semua.

“Kita perlu lebih rileks di hadapan media sosial. Jika mengambil sikap seperti kaum sinik, maka yang akan pertama kali kita lakukan adalah menertawakan. Tertawa akan membuat kita lebih rileks di hadapan segala macam hal. Tak perlu terlalu ngoyo atau serius berlebihan,” cetus Ito.

* * *

Advertisements

2 thoughts on “Media, Kuasa, Kita

  1. Bahasan ini bagus ya. Memberikan pencerahan bagi masyarakat untuk memahami media. Ngomong-ngomong, apakah konsep “Affective Network” yang diajukan Jodi Dean sempat dibahas?

    Saya tertarik dengan pendapat Ito Prajna Nugroho terkait media sosial, dimana beliau menyatakan “Alih-alih menjadi knowledge society, kita malah menjadi stupid society”. Dari pemikiran tersebut, mungkin bisa dikembangkan ke pembahasan mengenai media sosial sebagai suatu “Affective Network”, sehingga pemirsa media maupun kontributor akan mudah terperangkap dalam suatu pusaran “Affect”. Walhasil, informasi bertransformasi menjadi rangsangan emosional.

    • Benar, diskusi ini berisi pembahasan yang menarik dan merangsang pemikiran kritis. Konsep “affective network” Jodi Dean belum sempat dibahas, hanya sekilas saja menyinggung soal afeksi. Saya rasa apa yang dikatakan Mas Ito memang menggelitik dan akan sangat menarik jika dikaji lebih lanjut dengan berbagai konsep/pendekatan dari berbagai latar keilmuan (filsafat, biologi, psikologi, sospol, dll). Terima kasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s