Tionghoa dan Sumpah Pemuda

“Djikaloe pranakan Tionghoa dengan mendengar soeara hatinja maoe lengketken nasibnja bersama-sama orang Indonesiȅr pada tana Indonesia ini, ia poen moesti dianggap Indonesiȅr sedjati.”
(Liem Koen Hian – 8 September 1934)

Tepat 90 tahun silam (28 Oktober 1928) “Sumpah Pemuda” dideklarasikan di Gedung Indonesisch Club yang kini menjadi Gedung Sumpah Pemuda. Sumpah yang diucapkan oleh para pemuda ini menjadi cikal bakal penting terbentuknya nation (bangsa) Indonesia, apalagi pada kesempatan tersebut lagu ciptaan W.R. Soepratman juga diterima sebagai lagu kebangsaan.

Tapi tak banyak yang tahu bahwa dalam berbagai aspek, etnis Tionghoa memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Sumpah Pemuda maupun lagu kebangsaan Indonesia (Raya).

Peran-peran inilah yang berupaya dikupas dalam seri diskusi Sumpah Pemuda bertajuk “Keindonesiaan dan Ketionghoaan: Kasus Sumpah Pemuda” di Serambi Salihara, Jakarta. Diskusi yang berlangsung 18 Oktober 2018 pukul 19.00 ini menghadirkan dua sejarawan kawakan tanah air yakni Didi Kwartanada dan Andi Achdian, dipandu oleh Ignatius Haryanto.

Didi Kwartanada merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada dan National University of Singapore yang telah menerbitkan banyak tulisan terkait etnis Tionghoa dalam bahasa Inggris, Jepang, Jerman, Belanda, Mandarin, dan Indonesia. Andi Achdian adalah doktor bidang sejarah dan editor pelaksana Jurnal Sejarah yang diterbitkan Masyarakat Sejarawan Indonesia.

Tionghoa dalam Sumpah Pemuda
Didi memulai paparannya dengan memperdengarkan lagu kebangsaan versi instrumental pertama yang kini menjadi koleksi Museum Benteng Heritage di Tangerang. Piringan hitam lagu ini direkam oleh Yo Kim Tjan, seorang pengusaha di kawasan Pasar Baru yang juga kenalan Soepratman.

Mestinya ada dua versi piringan hitam. Kepada Iwan Santosa dari Kompas, Kartika Yo, putri Yo Kim Tjan, menjelaskan bahwa rekaman asli permainan biola dan vokal Soepratman “dipinjam” pemerintah Indonesia, namun tak pernah dikembalikan dan hingga kini tak diketahui rimbanya. Beruntung, versi instrumental lainnya –yang juga dimainkan Soepratman –masih bisa diselamatkan.

Kartika Yo, putri Yo Kim Tjan (Kompas, 16 Agustus 2015)

Menariknya, ternyata piringan hitam “Indonesia Raya” tidak direkam tahun 1928 melainkan antara 1926-1927, mematahkan mitos bahwa lagu tersebut dadakan dibuat Soepratman dalam rangka Kongres Pemuda II.

Lagu kebangsaan versi awal yang diperkenalkan Soepratman berjudul “Indonesia” (bukan Indonesia Raya) dan beberapa liriknya berbeda dengan versi yang kita kenal saat ini. Jumlah liriknya juga hanya satu stanza. Majalah Sin Po menjadi media pertama yang memuat lirik lagu dan notasi “Indonesia (Raya)”, dua minggu setelah berlangsungnya Sumpah Pemuda.

Notasi lagu kebangsaan “Indonesia” yang dimuat untuk pertama kalinya di Sin Po weekblad, 10 November 1928

Ketika lagu tersebut makin populer, Soepratman mengusulkan Sin Po mencetak naskahnya (yang sudah berganti judul menjadi “Indonesia Raya”) sebanyak 4.000 eksemplar yang terjual ludes. Sin Po setuju. Keputusan Sin Po mencetak “Indonesia Raya” secara lengkap sungguh sangat berani. Esoknya, Sin Po menerima telepon dari intelijen Belanda. Cetakan kedua sebanyak 10.000 eksemplar segera disita pemerintah kolonial yang memandang lagu tersebut berpotensi subversif.

“Foto pembacaan naskah proklamasi karya Alex dan Frans Mendur menjadi ikon ketika kita bicara soal 17 Agustus 1945. Tapi ikon apa yang kita miliki untuk Sumpah Pemuda? Belum ada. Saya melihat partitur lagu Indonesia Raya yang diterbitkan majalah Sin Po sebenarnya bisa menjadi ikon yang sebanding dengan ikon foto proklamasi yang kita kenal selama ini,” ucap Didi.

Selain lagu kebangsaan, Gedung Indonesisch Club yang menjadi lokasi penyelenggaraan kongres pun merupakan milik seorang Tionghoa yakni Sie Kong Liong. Peran Tionghoa lainnya nampak lewat Kwee Thiam Hong yang mengajak tiga sahabatnya (Oey Kay Siang, John Liauw Tjoan Hok, dan Tjio Djin Kwie) menghadiri Kongres Pemuda II yang sifatnya terbuka.

Kwee Thiam Hong tidak mewakili organisasi Tionghoa manapun. Ia pemuda kelahiran Palembang yang jadi anggota Jong Sumatranen Bond. Mulanya, Kwee bersekolah di HBS (Hogere Burgerschool), sekolah paling elit di Hindia Belanda. Tak betah karena pergaulan terlalu sempit, ia sengaja pindah ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) dan merasa nyaman karena lebih multikultur. Ia pun leluasa berinteraksi dengan teman-teman bumi putera.

Kwee Thiam Hong dan tiga temannya ikut mengucapkan Sumpah Pemuda dan mendengarkan lagu kebangsaan. Dari 700-an peserta, 82 nama diabadikan Museum Sumpah Pemuda. Nama Kwee Thiam Hong dan ketiga rekannya dapat dijumpai dalam Buku Panduan Museum Sumpah Pemuda.

Kentalnya Etnonasionalisme
Lebih lanjut, Didi memaparkan bahwa di tengah hiruk pikuk gerakan kebangsaan, terdapat sejumlah narasi yang menunjukkan peran aktif Tionghoa demi meraih kemerdekaan. Salah satunya artikel menggemparkan yang dimuat pada 8 September 1934 dalam Mata-Hari, sebuah harian di Semarang. Artikel tersebut berjudul “Apa Baba Bisa Mendjadi Indonesiȅr?”

Djikaloe pranakan Tionghoa dengan mendengar soeara hatinja maoe lengketken nasibnja bersama-sama orang Indonesiȅr pada tana Indonesia ini, ia poen moesti dianggap Indonesiȅr sedjati.

(Jikalau peranakan Tionghoa yang mendengar suara hatinya mau melekatkan nasibnya bersama-sama orang Indonesia pada tanah Indonesia ini, ia pun mesti dianggap orang Indonesia sejati).

Baba adalah sebutan bagi golongan peranakan yang lahir dan bermukim di Hindia Belanda selama beberapa generasi. Setelah diselidiki, sang penulis artikel rupanya adalah founding father Indonesia, Liem Koen Hian, yang juga anggota BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan).

Liem Koen Hian

Pemerintah kolonial selama ini memposisikan Tionghoa pada apa yang disebut Edna Bonacich sebagai middleman minority (minoritas perantara) atau trading minority (minoritas pedagang). Belanda yang tak punya cukup SDM memerlukan perpanjangan tangan golongan ini untuk menjual produk-produk Eropa pada masyarakat level bawah. Golongan ini pun berlimpah materi namun lemah secara politik, amat sempurna sebagai kambing hitam sejati.

Tionghoa menjadi kambing hitam yang paling available karena memiliki toko-toko di jalan utama. Keberadaan mereka nampak jelas di mana-mana. Dengan piawai pemerintah Belanda mengondisikan mereka sebagai middleman minority yang mau tak mau tergantung pada belas kasihan penguasa: “lindungilah saya maka Anda akan saya jamin secara ekonomi.”

Posisi sebagai minoritas perantara dipertegas Belanda lewat pemberlakuan Undang-undang yang membagi masyarakat Hindia Belanda menjadi tiga golongan. Golongan di puncak piramida adalah tuan-tuan Eropa, termasuk Jepang yang saat itu jadi macan Asia lewat Restorasi Meiji-nya. Level terbawah ditempati Inlander atau bumi putera. Terjepit di antara keduanya adalah kaum perantara (Tionghoa dan Arab), yang dikotakkan sebagai ‘Timur Asing’.

“Memasuki awal abad 20, nasionalisme yang muncul masih bersifat etnonasionalisme. Mereka masih terbagi-bagi dalam kelompok primordial masing-masing, entah agama, etnis, dan sebagainya,” ungkap Didi.

17 Maret 1900, berdiri organisasi modern pertama dengan nama Tiong Hoa Hwe Koan (THHK) sebagai respons atas diskriminasi kolonial dalam bidang pendidikan. Setahun kemudian, THHK mendirikan sekolah yang mengadopsi kurikulum timur (Jepang). Lahirlah overseas chinese nationalism atau nasionalisme orang-orang Tionghoa perantauan. THHK pun tumbuh menjadi organisasi yang begitu mempesona di mata kelompok etnis lain.

Seorang dokter sekaligus wartawan beretnis Melayu, Dr. Abdul Riva’i, turut memberi perhatian pada perkembangan gerakan ini. Seiring perkembangan fotografi, Riva’i mendapat kucuran dana dari pemerintah kolonial untuk menerbitkan Bintang Hindia, majalah bergambar pertama Hindia Belanda .

Dalam Bintang Hindia, Abdul Riva’i kerap memuji persatuan golongan Tionghoa dalam upaya mengejar “kemajuan” untuk menyamai Eropa. Ia menyebut mereka dengan sebutan “kaoem moeda bangsa Tjina” sembari menyerukan bumi putera menggiatkan hal serupa. Riva’i juga mengusulkan pendirian Perhimpoenan Kaoem Moeda yang modelnya serupa THHK.

Kelompok Arab rupanya terpesona dengan THHK. Peneliti Australia, Natalie Mobini-Kesheh, menyebut sejumlah bukti pengaruh THHK pada komunitas Arab. Terinsipirasi THHK, kelompok ini akhirnya mendirikan perkumpulan modern pertama dengan nama Jamiat Khair.

Penelitian juga memperlihatkan keterkaitan THHK dengan Boedi Oetomo, organisasi modern bumi putera pertama yang lahir tahun 1908. Sejawaran Jepang, Akira Nagazumi, mengungkapkan berdirinya THHK di Batavia “menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat pribumi”.

“THHK, Jamiat Khair, dan Boedi Oetomo yang berciri primordial-eksklusif menorehkan haluan etnonasionalisme pada dekade pertama abad 20. Kelahiran Sarekat Islam (SI) tahun 1911 memperkuat sekat rasial karena didirikan untuk mengatasi persaingan ekonomi bumi putera dengan Tionghoa. Sepanjang 1911-1913, banyak terjadi konflik berdarah antara Tionghoa-bumi putera yang klimaksnya meledak tahun 1918 di Kudus,” papar Didi.

Dobrakan awal terhadap etnonasionalisme dilakukan E.F.E. Douwes Dekker, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Soewardi Soerjaningrat melalui pendirian Indische Partij (IP) pada 25 Desember 1912. IP terbuka bagi seluruh golongan yang merasa dirinya seorang Indiȅr (orang Hindia). IP hanya bertahan tiga bulan setelah kolonial sadar betapa berbahayanya partai ini. Meski singkat, IP berhasil menarik 5.000 orang Eropa, 500 Tionghoa, dan 1.500 bumi putera.

Para pendiri Indische Partij: E.F.E. Douwes Dekker, Soewardi Soerjaningrat, dan Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo (KITLV)

“Prosentase keanggotaan Tionghoa dalam Indische Partij hanya 7,14 persen namun 500 orang bukanlah angka yang sedikit untuk partisipasi perdana dalam politik antar-etnis di tengah kekangan politik kolonial. Lebih mengejutkan lagi, kaum Baba tak hanya pasif sebagai anggota tapi jadi pengurus aktif di Belitung, Cilacap, Padang, Semarang, Serang, dan Solo. Ini sekaligus membantah Robert Elson yang mengatakan bahwa Tionghoa baru berpikir mengenai ke-Indonesia-an pada 1930an,” jelas Didi.

Pendirian Partai Komunis Indonesia (awalnya Perserikatan Komunis Hindia) pada 1920 tak banyak menarik minat Tionghoa. Usai meletusnya pemberontakan PKI 1926, delapan orang Tionghoa dari 823 aktivis partai dibuang ke Boven Digoel. Seorang di antaranya adalah Lie Eng Hok (1893-1961) yang dianggap salah satu “otak” pemberontakan Banten 1926.

Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dibentuk Soekarno pada Juli 1927 pun tak menerima anggota yang berasal dari “orang-orang bangsa Asia lain”. Peranakan tidak dianggap sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Kwee Tjing Hong, yang sangat bersemangat membentuk PNI cabang setempat, terpaksa gigit jari ketika sadar dirinya tak akan pernah bisa jadi anggota penuh PNI. Penolakan terhadap bergabungnya peranakan sebagai anggota penuh akhirnya membuat Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo ikut hengkang dari PNI.

Partai Indonesia Raya (Parindra) besutan Dr. Soetomo dan M. Husni Thamrin pada 1935 juga tak menyetujui keanggotaan partai dari kelompok peranakan.

Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) yang didirikan Mei 1937 oleh sekelompok nasionalis bumi putera eks Partindo mendukung masuknya kaum peranakan Tionghoa dan Arab. Ketua Gerindo, Amir Syarifuddin, mengatakan: “makin banyak kaum peranakan yang ingin bergabung dengan gerakan nasionalis Indonesia, dan karenanya pintu harus dibuka.” Sayangnya, partai ini berdiri menjelang runtuhnya rezim Hindia Belanda seiring masuknya Jepang.

Politik Peranakan Tionghoa
Penolakan demi penolakan oleh kaum nasionalis bumi putera pada akhirnya membuat mayoritas golongan Tionghoa tak tertarik pada nasionalisme Indonesia. Hingga tahun 1932, Tionghoa terbagi dalam tiga kelompok besar.

Aliran pertama adalah Sin Po yang menghendaki Tionghoa melihat ke Tiongkok, namun berpedoman pada Pan-Asia atau persatuan bangsa-bangsa Asia sehingga tetap mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia. Itu sebabnya majalah Sin Po tak segan memuat naskah utuh lagu kebangsaan.

Aliran kedua adalah Chung Hua Hui (CHH) yang mendukung kolonialisme Belanda dan menganggap diri mereka kawula Sri Ratu Belanda yang setia.

Aliran ketiga muncul setelah lahirnya Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang didirikan September 1932 oleh sekelompok peranakan Tionghoa di Surabaya. PTI mengakui Indonesia sebagai tanah air satu-satunya dan aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Liem Koen Hian menjadi ketua.

Ironisnya, PTI tak hanya menghadapi hambatan dari penjajah kolonial tapi juga sesama Tionghoa, bahkan nasionalis bumi putera sendiri. Perdebatan sengit pada 1936 antara Liem dengan Dr. Soetomo yang secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap Jepang makin keluar rel ketika Soetomo berucap bahwa Liem adalah seorang Tionghoa yang dendam karena Jepang menyerang Tiongkok,” ucap Didi.

Saking panasnya perdebatan tersebut, seorang penulis bernama samaran Soebadra Poetra (nama aslinya RM Soedarjo Tjokrosisworo, seorang wartawan senior) berkomentar di harian Melayu Tionghoa, Djawa Tengah pada 15 Oktober 1932: “Wij waarderen Uw streven, doch blijft Chinees!” (“kami menghargai perjuangan Anda, namun toh Anda ini tetap orang Cina!”).

Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo membela Liem dengan mengatakan “Liem Koen Hian adalah seorang Indonesiȅr, dengan atau tanpa pitji” sekaligus menyerukan agar perdebatan itu segera diakhiri. Persahabatan Liem dan Dr. Tjipto, menurut Didi, dapat ditemukan dalam kesaksian Des Alwi.

“Ketika Dr. Tjipto sakit, Liem membawanya ke RS Jang Seng Ie (sekarang RS Husada). Saat Dr. Tjipto wafat, Liem dan istri mengurus jenazahnya. Karena Dr. Tjipto ingin dimakamkan di kampung halamannya di Ambarawa, Liem yang mengurus transportasi dari Sukabumi ke Ambarawa. Kita tahu bahwa Dr. Tjipto wafat pada zaman Jepang ketika transportasi sangat sulit,” ungkap Didi.

PTI bahkan menginspirasi semangat ke-Indonesia-an bagi sesama golongan Timur Asing lainnya yaitu kelompok Arab. Seperti halnya Tionghoa, kelompok Arab juga menghadapi konflik internal berkepanjangan. Isu dominan yang muncul adalah pertentangan antara kelompok sayid dan non sayid serta orientasi kalangan Arab peranakan versus Arab totok.

Liem bersahabat dengan Abddurahman (A.R.) Baswedan, kakek dari Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan. Liem membujuk sahabatnya menulis untuk surat kabar yang ia pimpin Sin Tit Po. A.R. Baswedan setuju bergabung sebagai wartawan Sin Tit Po dan menggunakannya untuk menghantam musuh besarnya yaitu kelompok sayid sekaligus menyerukan persatuan golongan Arab. Ia berupaya membujuk kelompok hadramaut mencintai Indonesia.

A.R. Baswedan, sahabat Liem Koen Hian yang sempat menjadi wartawan Sin Tit Po dan akhirnya merintis Partai Arab Indonesia

Dua tahun setelah berdirinya PTI, A.R. Baswedan menggagas Persatuan Arab Indonesia yang tiga tahun kemudian (5 Oktober 1934) menjadi Partai Arab Indonesia –serupa dengan Partai Tionghoa Indonesia. A.R. Baswedan kerap tampil dengan blankon sambil ngopi-ngopi dengan teman-teman Jawa-nya.

Pergaulannya dengan Liem Koen Hian juga mendorong A.R. Baswedan menggagas Sumpah Pemuda Keturunan Arab jelang pendirian Partai Arab Indonesia. Tiga poin sumpah tersebut menyatakan bahwa tanah air peranakan Arab adalah Indonesia, peranakan Arab harus meninggalkan kehidupan menyendiri (mengisolasi diri), dan peranakan Arab memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia.

Pada akhirnya, menurut Didi, minimnya perhatian Tionghoa terhadap politik tak terlepas dari tahap awal nasionalisme bumi putera yang sifatnya sangat primordial dimana sebagian partai politik nasional belum bisa menerima peranakan sebagai anggota penuh.

“Jadi kalau sekarang ada yang menuduh dulu Tionghoa nggak mau ikut pergerakan ya pahami dulu sejarahnya. Tidak semua partai saat itu mau membuka pintu bagi kaum peranakan,” kata Didi.

Namun derasnya arus penolakan dari penguasa kolonial maupun bumi putera tak menyurutkan semangat kaum peranakan Tionghoa untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Ironisnya, penolakan terhadap etnis Tionghoa dengan alasan primordial masih kita saksikan hingga detik ini, ketika Indonesia sudah berusia seperempat abad. Makin ironis karena dalil-dalil agama pun dipakai untuk kepentingan politik. Itu sebabnya kajian sejarah mengenai hubungan antar etnis akan sangat berguna bagi Indonesia,” kata Didi.

Miskinnya Historiografi Indonesia
Senada dengan Didi, Andi Achdian menegaskan bahwa sejak awal, ketika sejarawan Indonesia merumuskan sejarah nasional, titik tolaknya adalah meliyankan Tionghoa dalam pusaran sejarah nasional. Akibatnya, masyarakat tak menemukan Tionghoa sebagai aktor aktif melainkan penonton pasif, syukur-syukur 1-2 orang  berkontribusi.

Tionghoa dianggap sebagai ‘orang luar’, sekadar penyumbang. Kalaupun tak mau berkontribusi, tak masalah. Kalau ada masalah, terpaksa harus bercerita bahwa “kita berkontribusi lho.” Cara pandang terhadap nasionalisme dan kebangsaan terkurung dalam frame beku. Yang penting, negara terbentuk karena ada wilayah, rakyat, dan konstitusi –meski jiwanya kosong.

Kekosongan jiwa membuka ruang bagi pola politik yang rasial. Menurut Andi, inilah problem besar dari historiografi Indonesia.

“Cara berpikir sejarah kita sampai sekarang tak bergerak dari represi dan pengelompokkan tunggal. Yang muncul selalu wajah-wajah orang Jawa. Yang lain hanyalah penyumbang pinggiran, termasuk ketika kita melihat posisi Tionghoa dalam Sumpah Pemuda. Kita jadi harus sengaja cari-cari kontribusi. Itu sebabnya saya katakan bahwa historiografi kita masih miskin,” tegas Andi.

Andi menuturkan pengalamannya melakukan penelitian di Surabaya terkait zaman pergerakan. Andi mendapati betapa beragamnya model pergerakan masyarakat di kota tersebut yang lebih kosmopolitan ketimbang Batavia –ini tentu saja berbeda dengan versi sejarah nasional.

Masyarakat Surabaya kebanyakan berlatar kaum industrialis yang liberal, progresif, dan anti birokrasi kolonial. Bintang Soerabaia, surat kabar berbahasa Melayu yang dimiliki tiga pengusaha Tionghoa, lebih didominasi percakapan dan perdebatan terkait lingkungan kota seperti krisis air, jalan rusak, hingga kinerja pemerintah kota –yang intinya menempatkan seluruh golongan pada posisi citizen (warga) yang setara.

Surat Kabar “Bintang Soerabaia”

Kota dianggap milik warga sedangkan negara adalah Batavia. Isu-isu keseharian menjadi area pertarungan aktivis pergerakan, di samping anti-kolonialisme yang sifatnya lebih umum. Terkait kepentingan publik, masyarakat selaku citizen tak merasa diri sebagai warga kelas dua. Mereka leluasa beropini tanpa perlu memusingkan identitas etnisnya.

“Selama ini kita berpikir penggerak anti-kolonial adalah Jawa. Perbincangan-perbincangan dalam Bintang Soerabaia justru memperlihatkan dinamika multietnis. Jawa dan Tionghoa saling berdebat tanpa perlu takut posisi kewargaannya hilang, beda dengan kita sekarang,” tutur Andi.

Dengan kata lain, konsepsi Indonesia mestinya tidak tunggal.

“Dia jadi tunggal ketika menjadi negara. Padahal, semua orang mestinya berhak mengajukan proposisinya tentang konsep Indonesia, terlepas dari etnisitasnya. Liem Koen Hian maupun Dr. Soetomo berhak mengisi konsep Indonesia. Dengan demikian tidak bisa mengklaim bahwa hanya bumi putera yang menciptakan ke-Indonesia-an,” papar Andi.

Untuk itu, Andi memandang perlunya revisi terhadap titik tolak dalam perspektif sejarah nasional yang selama ini bersifat tunggal. Jika penulisan sejarah tentang Tionghoa selama ini hanya bicara soal Tionghoa, sebaiknya mulai dikaitkan dalam konteks interaksinya dengan etnis lain.

Andi pun mengingatkan masyarakat agar tak melupakan arti penting konsepsi kewarganegaraan dalam keseharian di lingkungan masing-masing, semisal masalah air, keamanan, perumahan layak, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Perdebatan lewat Bintang Soerabaia memperlihatkan bahwa isu-isu keseharian-lah yang membuat konsep bangsa yang abstrak jadi konkret, sekaligus membongkar definisi bangsa yang tunggal.

“Politik kewarganegaraan modern pada zaman pergerakan jadi basis kelahiran sebuah bangsa. Perkembangan dinamikanya pun saling mengisi. Sumpah Pemuda adalah satu bagian dari proses tersebut. Dengan demikian, harusnya kita tidak lagi kaget dan berkata, ah mana mungkin orang Tionghoa setara dengan Dr. Soetomo atau Dr. Tjipto!” pungkas Andi.

* * *

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s