Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru

Judul Buku        :  Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di                                                     Indonesia Pasca Orde Baru
Penulis                 :  Ian Douglas Wilson
Penerjemah       :  Mirza Jaka Suryana
Penerbit              :  Marjin Kiri
Cetakan               :  I, Desember 2018
Tebal Buku        : xxi + 315 halaman

Jatah preman bisa dimaknai sebagai hubungan dimana kekuatan koersif dan intimidasi dipakai untuk meraih uang, sumber daya, atau kekuasaan dengan dalih menawarkan jasa pengamanan dari ancaman eksternal. Sumber dan solusi bagi ancaman itu ya dia-dia juga: sang preman tampil sebagai pelindung sekaligis pemeras… negara pun beroperasi dengan sistem jatah preman ini.”
Ian Douglas Wilson

Preman, geng, dan milisi tak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan sosial-politik di Indonesia. Sejak awal, Orde Baru menjadikan mereka sebagai alat ampuh untuk memuluskan jalan menuju tampuk kekuasaan sekaligus melanggengkannya. Orba merupakan rezim jatah preman yang sempurna. Para preman berfaedah sebagai perpanjangan tangan buat menggebuk siapapun yang berani membangkang Sang God Father: Soeharto.

Kita tahu bahwa kiprah geng preman tak serta-merta punah manakala Sang God Father lengser dari takhta emasnya. Dengan kecekatan membangun jejaring dan kepiawaian membaca situasi, mereka bukan hanya mampu beradaptasi dengan dinamika politik pasca Orde Baru tapi bahkan punya daya tawar lebih kuat di hadapan elit. Pertanyaannya, bagaimana ini bisa terjadi?

Ian Douglas Wilson dari Murdoch University, Australia, butuh waktu enam tahun (2006-2012) riset lapangan untuk menelusurinya. Penelitiannya melahirkan buku berjudul Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru (The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia: Coercive Capital, Authority and Street Politics).

Ian memperlihatkan persoalan preman terentang ke belakang, jauh sebelum lahirnya Republik. Dengan menjabarkan sejarah preman sejak era kolonial, revolusi kemerdekaan (1945-1949), pasca-kemerdekaan, dan Orde Baru –Ian memperlihatkan betapa kekerasan yang dilakukan geng-geng preman terjadi bukan karena negara menutup mata melainkan justru jadi andalan para elit buat mengonsolidasi kekuasaan demi kepentingan mereka sendiri.

“Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru” karya Ian Douglas Wilson.

Bab 1 (Pengamanan, Kekerasan, dan Negara) menunjukkan tampilnya para preman sebagai pelindung sekaligus pemeras, dan bagaimana negara beroperasi dengan sistem jatah preman. Dalam konteks ini, Ian mengenalkan definisi “jatah preman” sebagai hubungan dimana kekuatan koersif dan intimidatif digunakan untuk meraih pundi, sumber daya, atau kekuasaan dengan dalih menawarkan jasa pengamanan dari ancaman eksternal.

Minimnya peran negara dalam hal infrastruktur dan layanan dasar mendorong geng-geng preman, kelompok vigilante, dan ormas membentuk ‘pemerintahan informal’ yang dipandang dapat lebih menjamin kesejahteraan sosial, identitas, dan solidaritas kelompok.

Akar persoalan yang tak kunjung tuntas inilah yang digunakan geng preman untuk melegitimasi diri sebagai representasi kaum urban yang termarjinalkan, seperti tampak dalam penjabaran sepanjang Bab 2 (Rekonfigurasi Premanisme: Kesinambungan, Perubahan, dan Penguatan). Keberadaan mereka merupakan respons kecewa terhadap negara pasca Orba yang secara struktural menyisihkan kaum miskin.

Sejarah kekerasan Orba terangkum dalam Bab 3 (Ore Baru, Orde Kejahatan: Rezim Jatah Preman Soeharto). Dalam bab ini, Ian menjabarkan bagaimana negara dan perangkatnya bekerja mengikuti logika jatah preman: menghadirkan ancaman yang darinya mereka sendiri menawarkan perlindungan. Dalam konteks inilah para preman dilibatkan, membuat para pelaku kekerasan bebas beraksi dibalik kedok negara. Perbedaan “negara” dan “kriminalitas” pun jadi kabur.

Lihainya, rezim Orba juga berupaya “memberadabkan” kekerasan lewat dunia olahraga, khususnya pencak silat yang identik dengan kultur lokal. Kekerasan tak terkendali “dijinakkan” lewat pertarungan di gelanggang. Para preman wajib tergabung dalam organisasi nasionalis yang diberi lampu hijau pemerintah seperti Pemuda Pancasila, atau mereka akan jadi mangsa empuk pembasmian semisal tampak dalam peristiwa Petrus (Penembakan Misterius).

Menurut Ian, rezim Orba telah menyusun sebuah model kontrak bagi kekerasan swasta dan otoritas informal yang akan berdampak besar bagi Indonesia pasca Orde Baru. Artinya, selepas kejatuhan Orde Baru pun strategi-strategi serupa masih terus dimainkan, meski dengan wujud yang berbeda.

Bab 4 (Perubahan Garda Preman) memberi gambaran menarik bagaimana praktik beking yang selama ini dijalankan Orba tak luntur menyusul ambruknya rezim tersebut. Sebaliknya, praktik tersebut menguat seiring upaya geng preman menggeser patron big boss dengan lokalisme dan pribumisme. Sentimen identitas dan lokalitas jadi resep kunci yang ampuh meningkatkan daya tawar di hadapan para elit yang tengah berebut kuasa.

Desentralisasi justru membuat geng-geng preman ini mandiri dari kendali pemerintah maupun polisi. Kepiawaian berbisnis jasa pengamanan (seraya menebar ancaman) dan melebarkan sayap dengan mengusung lokalitas menjadikan kuasa mereka nyaris setara pemerintah. Malahan pemerintah kota jadi merasa butuh untuk bermitra dengan mereka sehingga tak segan mengulurkan tangan. Kebangkitan FBR (Forum Betawi Rempug), misalnya.

Pada Bab 5 (Kebangkitan Betawi), Ian menjabarkan hasil bincang-bincangnya bersama para pentolan FBR. Mengusung Betawi sebagai etnis pribumi, FBR merasa seharusnya mereka “paling berkuasa” atas ibukota. Siasat klasik lagi-lagi dilancarkan: mengarang ancaman, lalu menghadirkan diri sebagai solusi. Seiring waktu, mereka sukses mencipta sistem waralaba geng yang berfungsi sebagai jembatan antara ‘kampung’ dan otoritas kota.

Bab 6 (Ekonomi-Politik Premanisme di Jakarta) memaparkan efektivitas penjualan waralaba perlindungan dalam meningkatkan daya tawar geng preman di hadapan elit, pemerintah, dan pengusaha. Militer dan polisi yang tak kena desentralisasi mesti berbagi peran dengan geng preman yang lebih menguasai ranah lokal. Pada titik inilah mereka bertransformasi menjadi aktor politik penting yang mau tak mau diperhitungkan para elit nasional.

Melalui Bab 7 (Modal Koersif, Kewirausahaan Politik, dan Demokrasi Elektoral), Ian membawa kita menelusuri lebih dalam peran geng-geng preman sebagai penengah antara masyarakat dan dunia politik formal alias makelar kekuasaan. Ian menganalisa bahwa para elit politik memilih bersekutu dengan geng-geng ini karena mereka dinilai mampu mengerahkan massa, juga terampil membentuk wacana populis sebagai representasi konstituen tertentu, misalnya yang dilakukan FPI.

FPI (Front Pembela Islam) terbukti mahir memainkan politik yang dibentuk oleh sistem pemilu Indonesia yang terdesentralisasi. Sengaja memilih landasan agama dan moralitas dengan pendekatan retorika “bergaya militan”, FPI piawai membajak ketegangan sosial-ekonomi untuk memobilisasi sentimen dan rakyat sebagai sarana untuk mempengaruhi pemerintah daerah.

Dalam Bab 8 (Simpulan: Politik Jatah Preman), Ian merangkum kompleksitas dinamika politik jatah preman sejak berakhirnya era patronisme Soeharto. Sesuai logika pasar bebas, geng-geng preman kini saling sikut demi berburu setoran, representasi, dan legitimasi. Di sisi lain, mereka tetap jadi tumpuan masyarakat yang tak punya banyak pilihan. Mereka menyediakan jejaring solidaritas, identitas, dan akses guna memenuhi kebutuhan materi.

Ruang politik masyarakat urban yang tersisih dari struktur yang menindas bukanlah gedung parlemen tapi jalanan dan kampung. Itu sebabnya geng-geng preman dan ormas pun berani mengklaim diri sebagai kekuatan “penyeimbang” yang sah.

Dengan demikian, Ian menilai bahwa premanisme hanya akan tergerus jika politik dan para politisinya benar-benar mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan kaum miskin. Politik yang bisa menangani masalah struktural dapat melampaui segala jenis retorika sekaligus memberi pilihan alternatif bagi masyarakat urban tersisih –selain bergabung dengan geng-geng preman.

Meski tak terlampau detail menyajikan peran preman sebagai makelar politik, buku ini menjadi referensi penting kajian konteks ekonomi-politik geng preman yang selama ini hanya dibahas dari kacamata kriminalitas atau tata kelola kota. Selain itu, ketekunan Ian menggali info dari para preman selama enam tahun di ibukota patut mendapat apresiasi –terlebih dalam sebuah diskusi ia mengaku terlalu banyak menghirup asap rokok selama meneliti.

* * *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.