21 Tahun Reformasi: Apa Yang Terjadi?

“Waktu Soeharto akhirnya jatuh, sesaat muncul rasa senang. Tapi kemudian ketika saya berjalan pulang dari Gedung DPR melewati sekelompok marinir, salah seorang berkomentar: ehhhh… Cina lewat! Dheg! Rasanya seperti diguyur air. Ahhhh, ternyata masalahnya belum selesai….”
Ester Jusuf (Diskusi Eros dan Reformasi, 17 Mei 2019)

Berawal dari keprihatinan mendalam terkait minimnya pemahaman anak muda tentang peristiwa Mei 1998 dan reformasi, fotografer Erik Prasetya jadi teringat sesuatu. Ia ingat jepretan-jepretannya tentang peristiwa tersebut. Beberapa memang sudah ia berikan untuk media-media asing, namun sebagian masih tersimpan rapi dalam bentuk negatif. Penemuan alat bernama scanner mendorong Erik memindahkan karya-karyanya dalam bentuk digital.

Erik pun mulai kasak-kusuk mengisi laman Facebook-nya dengan postingan-postingan –semacam catatan perjalanan yang ia post secara berkala sejak H-21 hingga hari-H 20 Tahun Reformasi. Respons warganet luar biasa antusias. Rekan Erik yang bekerja untuk BBC, (alm.) Ging Ginanjar, minta izin untuk memuat postingan tersebut di BBC. Erik mengiyakan. Foto dan rangkaian kisah seputar Mei 1998 dan Reformasi di mata seorang Erik kian tersebar.

Suatu hari, Titiek Soeharto bikin statement: sudah waktunya masyarakat Indonesia kembali ke zaman kejayaan Soeharto. Merespons pernyataan Titiek, sejumlah warganet menyebarkan kembali karya Erik yang di-posting BBC. Pada titik itulah Erik sadar betapa banyaknya generasi Millenial yang kebingungan. Mereka tak tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada masa itu.

Erik berpikir, sudah saatnya ia merilis buku foto. Yang sederhana namun menarik perhatian. Tujuannya merangsang keingintahuan anak muda hingga mereka tergerak menggali lebih lanjut. Lahirlah Eros dan Reformasi (KPG, 2019), buku foto yang memindahkan narasi besar Reformasi ke narasi yang lebih kecil yakni pengalaman pribadi Erik dan kawan-kawannya.

“Reformasi merupakan perjuangan yang sangat panjang. Kita baru bebas setelah jatuhnya Soeharto. Namun saya agak kecewa ini tidak diceritakan dengan baik sehingga anak muda tak tahu. Saya berharap buku ini membuat mereka tertarik membaca lebih banyak sehingga bisa menghargai yang kita punya sekarang dan berusaha mempertahankannya,” papar Erik.

Buku “Eros dan Reformasi” karya Erik Prasetya (KPG, 2019)

Yang Berubah Selama 21 Tahun…
Sebagai pemantik, Eros dan Reformasi diluncurkan berbarengan dengan diskusi Reformasi sebagai refleksi mengenai apa yang terjadi selama kurun 21 tahun, pekerjaan rumah yang belum selesai untuk masa mendatang. Salah satunya diselenggarakan pada Jumat, 17 Mei 2019 di Kedai TEMPO yang menghadirkan dua aktivis 1998 yakni Fadjroel Rachman dan Ester Jusuf.

Fadjroel memulai aktivismenya kala jadi mahasiswa ITB (1982) sebelum akhirnya “dipecat” dan dibuang ke Nusakambangan. Saat ini ia tengah berjuang meraih gelar doktornya di FISIP Universitas Indonesia. Era 1998, Ester jadi pembela umum di LBH Jakarta yang menangani masalah sipil dan politik. Ia mendirikan Yayasan Solidaritas Nusa Bangsa dan kini menjadi ketua pengurus Yayasan Rebung Cendani yang bergerak di bidang literasi pedesaan.

Erik Prasetya, Ester Jusuf, dan Fadjroel Rachman sesaat sebelum berlangsungnya diskusi ‘Eros dan Reformasi’ (Kedai TEMPO, 17 Mei 2019)

Berbeda dengan pemikiran 21 tahun silam yang melihat politik sebagai sesuatu yang besar (negara melawan masyarakat), Fadjroel kini sadar bahwa perubahan sesungguhnya bisa dimulai dari individu-individu yang berani menyatakan sikapnya lewat berbagai cara. Soeharto memang tumbang, dwifungsi tentara sudah tuntas, dan amandemen UUD 1945 terlaksana. Namun apakah keadaan paling mendasar memang sudah berubah?

“Selama 21 tahun, ternyata kita sulit sekali membebaskan diri dari kungkungan struktur Orde Baru. Masih banyak hal yang belum selesai dan perlu kita selesaikan. Pernyataan seperti penak zamanku toh jadi tanda bahwa habitus Orde Baru masih ada dalam kepala kita dan bisa diwariskan,” cetus Fadjroel.

Senada Fadjroel, Ester mengamati bahwa kondisi kekerasan frontal seperti yang terjadi pada Peristiwa 1998 memang berkurang di level nasional tetapi kondisinya tak jauh berbeda di wilayah pedesaan. Sementara warga urban melesat maju dengan segala fasilitasnya, warga desa masih berjuang untuk sekadar bisa mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.

Perbedaan antara mereka yang berpendidikan dan tidak, mereka yang tinggal di perkotaan dan pedesaan –jadi amat kontras. Sekelompok kecil perempuan urban berlatar pendidikan mumpuni yang aktif dalam gerakan aktvisme sangat vokal menyuarakan perannya namun pada saat bersamaan sistem nilai perempuan pedesaan jalan di tempat.

Nilai-nilai patriarki masih langgeng. Banyak di antara mereka dipaksa menikah pada usia 11 tahun, dimadu, dan tak punya hak untuk mengambil keputusan. Perempuan desa yang cerdas atau punya modal sekalipun mesti pasrah dan tunduk pada keputusan orang tua atau suami. Ketika para suami berdiskusi, mereka hanya kebagian tugas mengantar makanan dan minuman.

Kekerasan domestik masih dipandang sebagai sebuah kelaziman. Teriakan tak membuat tetangga bereaksi apalagi berinisiatif melaporkan, terlebih jika pelakunya sosok berkuasa. Perempuan atau anak-anak pasrah tak berani melawan meski tamparan, gebukan, dan makian jadi santapan sehari-hari.

“Pendidikan yang layak itu sifatnya masih sangat eksklusif. Orang yang punya akses adalah mereka yang punya uang. Merekalah yang punya kesempatan menjadi pintar dan melawan,” simpul Ester.

Tapi bukankah akses informasi yang makin terbuka sesungguhnya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan?

Menurut Ester, problem terbesar warganet adalah kecenderungan mereka melepaskan diri dari konteks, hidup dalam kotak masing-masing. Pertemanan dunia maya cenderung homogen. Isu-isu yang diangkat sebatas hal-hal dalam pikiran masing-masing. Sekalipun yang diangkat adalah isu negara, sifatnya seringkali tidak plural karena diskusi hanya berlangsung antar kalangan kelas yang sama, agama yang sama, dan cara berpikir yang sama.

“Kebanyakan konten yang beredar di dunia maya adalah untuk konsumsi orang kota yang pendidikannya S1 ke atas, jago berbahasa Inggris, ngerti soal politik luar negeri, dan sejenisnya. Ini nggak nyambung dengan sebagian besar warga Indonesia. Ketika orang kota bicara soal penghapusan diskriminasi ras dan etnis, orang desa tahu juga enggak,” papar Ester.

Dalam amatan Ester, sebagian besar orang kota menganggap internet bisa menyelesaikan begitu saja banyak masalah di pedesaan. Padahal, masyarakat pedesaan masih banyak yang buta hukum, buta politik, dan tidak memiliki akses informasi. Perkembangan terkini yang terjadi dalam skala nasional tidak tersampaikan, menempatkan mereka pada dimensi yang sangat jauh berbeda.

Masih banyak wilayah pedesaan yang ketersediaan buku saja masih sangat minim. Buku-buku yang bisa diakses hanya sebatas buku agama dan sejumlah buku pelajaran yang halamannya sudah menguning dengan isi super membosankan. Tak ada koran apalagi majalah. Banyak di antara mereka sama sekali belum pernah menyambangi toko buku. Kalau mau ke toko buku berarti mereka harus ke mall yang harga-harga makanannya saja super mahal.

Kondisi ini menimbulkan masalah besar. Pertama, informasi yang beredar di TV atau dunia maya yang menyebar dari mulut ke mulut bisa jadi hoaks atau tidak bermutu. Kedua, informasi yang muncul berpihak pada kepentingan politik penguasa. Informasi ini ditanamkan terus-menerus menjadi suatu keyakinan sehingga mereka sulit bicara tentang hal yang berbeda.

“Kita yang sangat beruntung punya akses informasi seringkali tidak berpijak. Kelewat nyaman beraktivitas dalam lingkungan teman-teman sendiri. Hanya bicara politik dalam tataran elit daripada isu keseharian. Jika mereka yang punya akses tak mau menyalurkan pengetahuannya pada seluruh bangsa, sulit untuk berharap kualitas hidup masyarakat pedesaan meningkat,” tutur Ester.

Fadjroel Rachman dan Ester Jusuf dalam Diskusi ‘Eros dan Reformasi’ yang berlangsung di Auditorium Kedai TEMPO (Jumat, 17 Mei 2019)

Arah Demokrasi Ke Depan
Menurut Fadjroel, yang paling berbahaya adalah ketika masyarakat merasa Pancasila sudah jadi bagian dari pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Akibatnya, Indonesia kehilangan ruang ideologi. Sejumlah kelompok berusaha menggantikannya dengan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Selama 21 tahun, barulah masyarakat sadar bahwa ruang demokrasi Indonesia terancam diambil alih oleh kekuatan sipil yang memanipulasi.

“Perjuangan menjatuhkan Soeharto ternyata lebih mudah daripada merombak struktur dan menumbuhkan kembali ideologi yang jadi dasar tujuan bersama. Berbagai pihak ingin menghancurkan Pancasila dan UUD 1945 namun demokrasi membatasi kita menyentuh mereka,” papar Fadjroel.

Bagi Ester, masa depan demokrasi amat dipengaruhi kualitas literasi warga.

Lemahnya kekuatan intelektual bukan karena minimnya orang pandai melainkan mereka memilih bungkam atas nama ‘netralitas’. Berbagai permasalahan di Indonesia sesungguhnya sudah memiliki aturan hukum namun tak tersosialisasikan karena enggannya kelompok intelektual menjangkau akar rumput. Secara tak langsung, mereka telah menutup kesempatan masyarakat untuk mengakses ilmu pengetahuan.

“Ilmu harus terus-menerus digaungkan supaya terbuka dan bisa diakses. Para profesor harus bicara, bukan hanya menunggu kapan ia dipanggil sebagai saksi ahli di persidangan. Harus ada kekuatan-kekuatan intelektual untuk bicara apa saja dalam bidangnya masing-masing: pencemaran lingkungan itu apa sih? Bagimana caranya mengakses air bersih? Diskriminasi gender itu apa?

Tanpa pengetahuan yang memadai, demokrasi menjadi hal yang sangat berat untuk dijalankan karena masyarakat tidak terbiasa untuk berdiskusi lebih dalam. Masyarakat hanya manut pada mereka yang dihormati, ditokohkan, atau dianggap lebih pintar –kondisi yang tentunya sangat berbahaya.

Oleh karenanya, mereka yang sudah mengalami pendidikan harus rendah hati bekerja keras menyebarkannya pada seluruh lapisan masyarakat. Ester menyadari fakta bahwa literatur cetak masih menjadi sumber utama masyarakat pedesaan. Mereka sangat membutuhkan buku-buku kontekstual alias buku-buku yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.

“Kita yang pendidikannya sudah memadai, mengapa tak berusaha mengontekstualisasikan ilmu-ilmu kita? Bagaimana cara menyampaikan Pancasila dalam bahasa sangat sederhana yang mudah dipahami tukang becak dan sopir angkot? Atau jangan-jangan kita tak tahu lagi cara menyapa dengan bahasa mereka? Kepada siapa masyarakat harus mengadu ketika mereka mendapati buku-buku pelajaran yang isinya tidak sesuai dengan Pancasila?“

Kontekstual juga berarti masyarakat tahu jumlah dana desa yang mereka peroleh dan untuk apa saja itu digunakan. Jika kaum urban punya kesempatan memeriksa RUU yang tidak sesuai, masyarakat desa juga sebenarnya bisa berperan dalam penganggaran dana desa. Namun jika tak tahu aturan hukumnya, masyarakat desa tak bakal sadar apa yang tengah terjadi.

“Sama halnya dengan kasus kekerasan pada etnis Tionghoa pada masa lalu. Ini adalah masalah pendidikan, cara berpikir, dan juga masalah sosial. Banyak orang hidup dalam tembok-tembok. Di banyak sekolah yang homogen, anak-anaknya sudah lepas sama sekali dengan realita lingkungan. Mereka melihat internet dan mendengar omongan satu sama lain. Mereka mungkin mulai tertarik keluar dan menyapa yang lain, tapi justru terhambat oleh orang tuanya…

Orang tua tak menghendaki anaknya masuk dalam area yang dianggap berbahaya. Saya pernah mengajak seorang ibu supaya mengizinkan anaknya mengunjungi Taman Baca di sebuah pondok pesantren. Ibunya sangat ketakutan. Ia takut anaknya diculik karena berpikir bahwa orang-orang kampung itu berbahaya. Akibatnya, anak-anak ini tumbuh sebagai anak-anak yang teralienasi. Dunianya sempit sekali.”

Ester pun mengamati reaksi-reaksi destruktif seperti yang terjadi dalam Tragedi Kemanusiaan Mei 1998 sesungguhnya bertebaran di banyak wilayah. Persekusi masih marak terjadi di mana-mana. Mereka yang diteriaki mencuri amplifier rumah ibadah langsung digebuk sampai mampus atau dibakar. Mereka yang dituduh pacaran langsung ditelanjangi. Sebaliknya, warga yang bergelantungan dan makan di area MRT ramai-ramai dihujat di media sosial padahal mereka memang tak pernah dirangkul sebagai bagian dari bangsa.

Upah buruh selama ini juga nyatanya tak cukup buat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara layak. Uang habis untuk membayar sepetak kecil kontrakan sementara sekolah anak tak sepenuhnya gratis. Belum lagi biaya air, listrik, odol, dan sebagainya. Lauk harian hanya sekadar kerupuk. Anak-anak jadi stunting dan gizinya kurang, boro-boro bisa menikmati pendidikan yang layak.

“Lantas bagaimana jalan kita ke depan? Saya sering menyampaikan tiga hal konkret yang bisa kita lakukan. Pertama, mengisi kepala kita dengan ilmu pengetahuan. Kedua, mencintai bangsa ini sepenuhnya. Ketiga, mengisi perut masyarakat supaya mereka tidak stunting sehingga akhirnya punya tubuh yang sehat dan pikiran jernih untuk mengunyah ilmu pengetahuan,” tandas Ester.

Suasana pameran foto “Eros dan Reformasi” karya fotografer Erik Prasetya di Kedai TEMPO, Jalan Utan Kayu 68H

* * *

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.