“Hey, this is a really great wall”

 

Didampingi duta besar AS untuk China, Jon M. Huntsman Jr., dan duta besar China untuk AS, Zhou Wenzhong, Obama melangkah di tengah-tengah tembok besar China. Kedua tangannya dimasukkan dalam kantung celana hitam yang senada dengan warna jaket kulitnya. Komentar-komentar terkait dengan situs tembok besar China pun terlontar dari mulutnya.

“Spectacular.”

“It’s a reminder of the ancient history of the Chinese people.”

“It gives you a good perspective on a lot of the day-to-day things. They don’t amount to much in the scope of history.”

“… I also think I’m glad I didn’t carry a camera.”

Dengan kunjungan ke tembok besar China, berakhirlah perjalanan Obama yang dinilai banyak pihak tak lebih sebagai sebagai kunjungan persahabatan biasa. Formalitas. Kunjungan persahabatan Obama ini terjadi di tengah kemelut isu perdagangan, militer, dan perubahan iklim. Tiga isu turun-temurun yang terus menjadi sorotan utama pemimpin dua negara dari masa ke masa.  International Herald Tribune dalam edisi Sabtu, 19 November 2009 secara tersirat bahkan menyebut bahwa posisi tawar AS kini relatif lebih rendah daripada China.

Harian ini menyebut bahwa di masa yang akan datang, bukan tak mungkin AS yang akan lebih bergantung pada China daripada sebaliknya: suatu hal yang selalu didengung-dengungkan dengan semangat oleh China. Poin utamanya adalah daya tawar kekuatan ekonomi. Menurunnya kualitas AS dalam hal inovasi produk ditambah dengan semangatnya China mempromosikan Yuan sebagai alternatif mata uang global semakin mengemuka. Benarkah demikian?

Di satu sisi, pendekatan kebijakan luar negeri Obama yang ‘Dolkish’ (dolphinkish/kebalikan dari Hawkish) dinilai banyak pihak sebagai alasan mengapa Obama memilih pendekatan ramah-tamah dengan China. Di sisi lain, partai Demokrat terkenal lebih ‘strik’ dalam menekankan hak-hak asasi manusia seperti pemberlakuan embargo pasca terjadinya peristiwa Tiananmen. Tapi sekali lagi – kepentingan nasional AS selalu di atas segalanyai. Saat ini, AS memiliki banyak kepentingan dengan China: kepentingan agar investor China terus menanam investasinya di AS, kepentingan terkait perubahan iklim, dan sebagainya.

Interdependensi pun masih berlaku: China memiliki banyak kepentingan dengan AS. China antara lain berkepentingan agar ekonomi AS tetap kuat karena dengan demikian saham-saham AS yang banyak dimodali China tidak mengalami kejatuhan nilai, China juga berkepentingan agar stabilitas neraca perdagangan dengan AS dapat tetap terjaga di tengah terjangan resesi dunia. Dan masih banyak lagi kepentingan China di bidang-bidang lainnya.

Namun seperti yang dikatakan oleh International Herald Tribune – daya tawar pemerintah AS lebih lemah karena berbagai hal. Saat ini China menjadi penyokong dana terbesar baik bagi investasi AS maupun bagi dunia. Nilai devisa China tercatat sebagai yang tertinggi di dunia. Belum lagi dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya energi yang terus menggurita di berbagai kawasan dunia. Maka dalam kunjungannya Obama lebih memilih pendekatan ‘nilai universal’ dan bukan melancarkan kecaman-kecaman.

Pada awal kunjungan resminya ke Shanghai pada 16 November 2009, misalnya, Obama memaparkan karakter universal dari hak asasi manusia di depan ratusan mahasiswa.

Obama mengatakan, “Kami tidak akan memaksakan sistem pemerintahan dan tata nilai kami untuk diterapkan di negara lainnya. Tapi saya tidak percaya, bahwa prinsip yang kami anut, hanya berlaku di negara kami. Kebebasan berpendapat dan beragama, akses terhadap informasi dan partisipasi politik, kami yakini sebagai hak universal. Hal ini harus berlaku bagi semua warga, termasuk kelompok etnis dan agama minoritas, apakah mereka berada di Amerika Serikat, China atau negara lainnya.“

Sangat lunak meski nilai yang sama dikemukakan Obama pada saat bertemu muka dengan presiden China, Hu Jintao. Kunjungan Obama ini bahkan mengundang kecaman sebagai kunjungan yang tidak menghasilkan perubahan dalam penegakan HAM. Tak hanya itu, Obama juga dipandang belum sukses dalam memproduksi ‘gebrakan’ dalam isu kerjasama dan pengembangan energi bersih.

Bagaimana respon China? Economist mencatat:

China handled the visit with ambivalence. It was keen to encourage Mr Obama’s friendly approach and his willingness to recognise China as a fellow great power. But it was also clearly nervous of a charismatic young president far better than China’s standoffish leaders at appealing to ordinary citizens (“voters”, as they are known in America).

Meski menghasilkan sebuah deklarasi bersama untuk membuka dialog dalam bidang luar angkasa, namun deklarasi ini lebih dipandang dipandang sebagai ketakutan AS terhadap kemajuan militer China. Demikian pula dengan rencana penyelenggaran dialog tentang HAM pada akhir bulan Februari 2010 yang tidak mendapat respon terlalu positif dari China.

Pernyataan-pernyataan Obama tentang nilai-nilai HAM yang dikemukakannya selama berada di China dilarang keras diliput oleh para reporter. Yang lebih mengenaskan, seorang pengacara hak asasi manusia veteran, Tianyong Jiang, justru ditahan secara tidak sah selama kunjungan Obama ke China dan berada di bawah ancaman atas usahanya untuk bertemu dengan Obama. 200 polisi dikerahkan dan menginterogasi Jiang dan seorang koleganya selama lebih dari satu jam dan mereka ditahan sampai Obama meninggalkan China.

Tak hanya itu, sebelum dan selama kunjungan Obama ke China, sejumlah umat Kristen gereja keluarga, para aktivis HAM, pengacara HAM dan praktisi Falun Gong telah ditangkap, ditahan dan dikirim ke penjara tanpa proses pengadilan. China juga menekan para pemimpin atau pemilik serikat pekerja serta memaksa mereka menandatangani jaminan bahwa mereka tidak akan melakukan ‘tindakan apapun’ selama periode kunjungan Obama.

Akhirnya, Obama mungkin memang sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengutarakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan yang disebutnya sebagai sesuatu yang ‘universal’. Obama juga memang telah mengatakan bahwa dirinya akan akan selalu “speak out” dalam merealisasikan prinsip-prinsip utamanya. Namun kepentingan nasional lagi-lagi sudah ditakdirkan menjadi garis utama kebijakan yang harus diambil tiap negara, tak terkecuali AS di bawah kepemimpinan Obama.

Daya tawar AS yang makin melemah (dan daya tawar China yang makin menguat), memaksa Obama mengatakan:  “more is to be gained when great powers co-operate than when they collide”.

Hey, this is a really great wall.” Yup!

Advertisements

China dan Mitos Teknologi Batu Bara Bersih

The problem is that clean-coal plants are a lot more expensive than conventional “dirty coal” technology, and the financial crisis is obliterating schemes that would have paid the extra cost

David G. Victor and Varun Rai – Newsweek Jan 3, 2009

Sudah bertahun-tahun silam media barat memberitakan manuver diplomasi energi dengan perspektif yang ‘miring’. Kebutuhan energi China yang makin tinggi, dituding turut melonjakan harga minyak dunia. Demikianpun dengan ketergantungannya yang sangat tinggi akan batu-bara, ditengarai memberikan kontribusi polusi terbesar bagi dunia. Manuver diplomatiknya juga selalu dikaitkan dengan kepentingan energi. Tak heran jika isu energi dan lingkungan menjadi salah satu fokus utama Menlu AS Hillary Clinton dalam kunjungannya ke China beberapa waktu lalu. Kala itu, isu hak asasi manusia yang secara konvensional didengungkan AS bahkan kalah bergaung daripada isu energi.

Dalam pertemuan tersebut, Clinton menyatakan bahwa AS dan China sama-sama sepakat akan pentingnya kebutuhan untuk mengembangkan teknologi energi bersih (clean energy technology). Teknologi tersebut antara lain mempergunakan sumber daya yang tak dapat diperbaharui serta teknologi pengaman terhadap polutan yang dihasilkan dari pembakaran batu-bara. Maklum. Sejak harga minyak dunia melonjak, pesona murahnya batu-bara makin berkilau. Dalam kesempatan yang sama, China dan AS menyepakati peta kerjasama dalam energi dan perubahan iklim. Pengembangan teknologi batu-bara yang rendah emisi menjadi salah satu poin penakanan kedua belah pihak.

Dengan berbagai pemberitaan semacam ini, adalah hal menarik saat New York Times menulis judul ‘China Emerges as a Leader in Cleaner Coal Technology’ (10 Mei 2009). NY Times menulis bahwa meski masih tercatat sebagai pengguna batu-bara terbesar dunia, dalam dua tahun terakhir China telah menjadi pemimpin dalam membangun teknologi batu-bara yang lebih efisien dengan kadar polusi yang lebih rendah. Saat AS masih mengalami dilemma antara membangun pembangkit listrik tenaga batu-bara yang lebih efisien atau menggunakan tenaga panas, China sudah membangun  pembangkit listrik serupa rata-rata sebuah per bulan.

Tak hanya itu. Saat AS masih berpikir untuk membangun proyek yang dapat mengubah batu-bara menjadi gas sebelum dibakar (yang menghasilkan polusi lebih rendah), China sudah menyetujui pembelian peralatan untuk menghasilkan produk serupa. Saking cepatnya reaksi China, presiden ClimateWorks, Hal Harvey, mengatakan bahwa langkah-langkah yang diambil China kemungkinan adalah langkah yang paling cepat dan serius dalam sejarah pembangkit tenaga listrik. ClimateWorks adalah sebuah kelompok di San Fransisco yang membantu pendanaan proyek untuk mengurangi pemanasan global. Tak hanya itu, teknologi batu-bara bersih yang digalakkan China juga dikatakan turut mengurangi biaya produksi.

Namun sebelum pemberitaan ini muncul, berbagai kritik terkait teknologi batu-bara bersih telah bermunculan. Greenpeace Internasional mengatakan bahwa teknologi ini tak lebih dari kebohongan industri yang sangat memuakkan. Dalam hal pengembangan teknologi, batu-bara tidak mungkin menjadi “murah” karena efisiensi batubara dengan teknologi paling canggih sekalipun hanya dapat mencapai angka 38%.  Kalaupun terjadi pengembangan teknologi yang hebat, maksimal tingkat efisiensi batubara adalah 50%. Di samping itu, slogan “batu-bara bersih” hanyalah perubahan merek dagang. Greenpeace menilai teknologi hanya akan membuat batu-bara sedikit lebih bersih namun CO2 tak dapat dihilangkan begitu saja.

Di samping itu, pengembangan batu-bara bersih juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam artikel berjudul ‘Dirty Coal is Winning’ (Newsweek, 3 Januari 2009),  David G. Victor and Varun Rai mengatakan bahwa dalam kenyataannya, pengembangan batu-bara bersih lebih mahal daripada teknologi ‘batu-bara kotor’ konvensional. Artinya, biaya produksi justru akan bertambah terlebih krisis keuangan masih berlangsung saat ini. Sebelum krisis saja, sebuah kelompok dari Universitas Stanford menemukan bahwa dunia hanya berinvestasi sebesar 1% untuk mengembangkan teknologi batu-bara bersih dalam rangka mengurangi tingkat emisi karbon. Masalah lain, pendekatan ‘gasifikasi’ yang dipandang memiliki tingkat efisiensi tinggi ternyata menghasilkan polusi yang tinggi.

Secara garis besar teknologi batu-bara bersih (clean coal technology) adalah teknologi yang digumakan dalam rangka menurunkan kadar polusi tinggi yang lazim dihasilkan dalam proses pembakaran batu-bara untuk keperluan energi.  Adapun secara teknis, ruang lingkup dari teknologi batu-bara bersih terdiri dari tiga bagian. Ketiganya adalah proses dan produksi batu-bara (coal mining, coal preparation, coal blending, coal briquetting, dan coal water mixture); transportasi dan penyimpanan; serta proses konversi batu-bara (combustion, pyrolysis, gasification, liquefaction, dll). Upaya ini dilakukan dengan tujuan menghasilkan batu-bara dengan kadar emisi yang lebih rendah.

Konsep teknologi batu-bara bersih yang diterapkan oleh tiap negara berbeda-beda. Sebagai contoh China menerapkan proses combustion, pyrolysis, gasification, dan liquefaction sementara Indonesia lebih menyinergikan antara pembangkit panas dari energi nuklir (PLTN) sebagai penyedia panas dalam proses gasifikasi dan pencairan batu bara (gasification dan liquefaction). Proses gasifikasi dan pencairan batu-bara menggunakan suhu dan tekanan tinggi untuk melakukan pembelahan terhadap inti bahan nuklir uranium maupun campuran uranium dan thorium yang emisisnya dapat dikatakan nol. Namun masih belum ada penelitian mendetail mengenai emisi yang dihasilkan selama proses ini.

Di luar kontroversi terkait efektivitas dan investasi yang mahal, teknologi batu-bara bersih masih dipertimbangkan sebagai salah satu upaya alternatif penting dalam mengurangi tingkat polusi udara yang makin mengancam kehidupan. Direktur Beijing Research Institute of Coal Chemistry (BRICC), Dr Xu Zhengang menyatakan bahwa batu-bara diperkirakan masih akan mendominasi penggunaan energi pada masa mendatang sehingga teknologi batu-bara bersih adalah sebuah langkah strategis. Pada Maret 2008, China dan Australia menandatangani perjanjian resmi dalam bidang penelitian dan uji coba teknologi batu-bara bersih. Pada April 2008, kedua negara pun menyepakati Australia-China Joint Clean-Coal Project.

Keputusan yang diambil China dan Australia sangatlah strategis. Memang, belum ada jaminan bahwa teknologi batu-bara bersih dapat efektif dalam mengurangi kadar emisi karbon. Biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi ini pun tak sedikit. Namun daripada diprotes dunia karena mengotori lingkungan, negara-negara pengomsumsi energi terbesar pun lebih memilih menerapkan teknologi batu-bara bersih. Di samping itu, ongkos berikut dampak sosial guna membeli minyak-gas bumi dan membangun sumber energi alternatif, jauh lebih besar. Sebagai contoh, pembangunan pembangkit energi three gorges dam yang sangat kontroversial di China, hanya memenuhi 3% kebutuhan listrik penduduknya.

Dengan kata lain, China telah menyadari fungsi strategis pengembangan teknologi batu-bara bersih dan meresponnya dengan reaksi cepat. Saat ini, kita hanya dapat berharap pemerintah para elit di tanah air pun memiliki sikap serupa dalam hal vital bagi bangsa Indonesia seperti ini, jauh melebihi kecepatan merespon perubahan iklim politik demi kepentingan pragmatis pribadi dan kelompok semata.

World Water Day 2009 dan Peringatan Awal bagi Indonesia

Shared Water – Shared Opportunities. Inilah tema yang diangkat oleh PBB dalam World Water Day kali ini. Seiring dengan tingkat kesulitan perolehannya yang semakin tinggi, masalah sumber daya air memang tak pernah habis dibahas. Setelah pada periode terdahulu PBB mengangkat isu sanitasi, kelangkaan air, air dan budaya, serta pencanangan ‘air untuk kehidupan’ (2005-2015), isu transboundary water yang memuat tema shared water-shared opportunities, didaulat menjadi topik utama untuk tahun 2009.

Dalam situs resminya, PBB mencatat sungai yang bersifat lintas batas negara setidaknya berjumlah 263 buah. Lebih dari 45% permukaan bumi ini terdiri dari sungai yang bersifat sambung menyambung antara satu negara dengan negara lainnya. PBB turut mencatat 75% negara (145 negara) memiliki sungai yang dikelola bersama dengan negara lain. 95% wilayah yang dimiliki oleh 33 negara bahkan termasuk dalam kategori sungai internasional. Di samping itu, 13 sungai di seluruh dunia dimiliki bersama oleh lima hingga delapan negara. Lima lembah sungai, yakni Sungai Kongo, Niger, Nil, Rhine, dan Zambezi, dimiliki oleh 9 hingga 11 negara. Sungai Danube melalui 18 negara.

Masalah sungai yang bersifat lintas ini menjadi sorotan utama PBB karena beberapa hal. Pertama, penduduk yang mendiami wilayah sungai yang berbatasan dengan negara lain mencapai 40% penduduk dunia. Kedua, melalui penguasaan bersama, PBB menunjukkan kemungkinan peluang kerjasama yang lebih erat antar negara. Sebagai contoh, jumlah konflik antar negara terkait isu transbondary water mencapai 507 buah. Bandingkan dengan jumlah kerjasama yang mencapai 1.228 buah. Pada abad ke-20, hanya ada tujuh sengketa kecil antar negara yang diakibatkan oleh masalah penguasaan bersama sumber daya air. Pada saat bersamaan, kesepakatan yang telah ditandangani berjumlah 300 buah.

Ketiga, PBB hendak mengingatkan dunia untuk terus menjaga kualitas air sungai dunia yang sudah semakin menurun. Dalam Sidang Umum Komite ke-6, PBB telah mengesahkan artikel dan mengadopsi sebuah resolusi dalam the Law of Transboundary Aquifers pada tanggal 14 November 2008. Artikel ini merekomendasikan negara-negara untuk saling bekerjasama dalam rangka mengontrol polusi dalam wilayah sungai yang dikelola bersama. Kerjasama ini menjadi amat penting demi keberlanjutan sungai sekaligus masa depan generasi manusia itu sendiri.

Salah satu bentuk kerjasama yang dapat dilakukan adalah melalui kerjasama pengelolaan manajemen air. Untuk itu, tiap negara terlebih dahulu perlu membenahi manajemen sumber daya airnya, terutama bagi negara yang wilayah airnya (danau, sungai, dll.) dikelola bersama dengan negara lain.

Jauh sebelum topik transboundary water ini digulirkan, pertemuan Global Water Partnership-South East Asia pada tahun 2004 telah merumuskan konsepsi pengelolaan terpadu sumber daya air yang dikenal dengan nama IWRM (Integrated Water Resources Management). IWRM didefinisikan sebagai: “Co-ordinated management of resources in natural environmental (water, land, flora, fauna) based on river basin as geographical unit, with objective of balancing man’s need with necessity of conserving resources to ensure their sustainability”.

Komponen keterpaduan pengelolaan sumber daya air sendiri terbagi atas dua bagian besar yakni pengelolaan sistem alami yang mencakup keterpaduan antara daerah hulu dengan daerah hilir, antara kuantitas dengan kualitas air, antara air hujan dengan air permukaan dan air tanah, serta antara penggunaan lahan (land use) dengan pendayagunaan air (water use). Adapun pengelolaan sistem non alami mencakup keterpaduan antar sektor, antar semua pihak yang terkait (stakeholder), serta antar wilayah administrasi baik secara horisontal maupun vertikal.

Adapun prinsip-prinsip pengelolaan terpadu sumber daya air setidaknya terdiri atas tujuh prinsip. Pertama, satu sistem sungai, satu rencana induk, diimplementasikan oleh banyak lembaga dalam satu manajemen terkoordinasi dengan pendekatan wilayah sungai sebagai kesatuan pengelolaan.

Kedua, pendayagunaan sumberdaya air harus dengan upaya konservasi yang memadai. Ketiga, proses penyusunan rencana pengelolaan diselenggarakan dengan pelibatan peran seluas-luasnya semua unsur stakeholders. Keempat, penetapan kebijakan pengelolaan SDA diselenggarakan secara demokratis. Kelima, implementasi kebijakan dilaksanakan oleh badan pengelola yang profesional, dan akuntabel. Keenam, masyarakat harus dilibatkan dalam keseluruhan proses pengelolaan. Terakhir, biaya pengelolaan menjadi tanggung jawab seluruh penerima manfaat jasa pengelolaan sumberdaya air.

Prinsip-prinsip IWRM inilah yang seharusnya perlu terlebih dahulu dilakukan dan karena menjadi kunci utama dalam kerjasama pada tingkat kerjasama antar negara. Jika tidak, saling tuding antar masyarakat dalam satu negara dan bahkan antar negara bukan suatu hal yang mustahil terjadi. Berkaca dari pelaksanaan IWRM di Indonesia, kita patut mengelus dada mengingat lemahnya aspek koordinasi kelembagaan yang berdampak pada inefisiensi pengelolaan air. Segelas air yang kita minum setiap hari antara lain telah melewati Balai Besar/Balai Wilayah Sungai (BBWS) tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota, Perum Jasa Tirta dengan tingkatan yang sama, belum termasuk stakeholders lainnya seperti masyarakat di wilayah hulu sungai.

Nyatanya, air masih sering diposisikan sebagai sumber daya penghasil keuntungan daripada sebagai unsur vital yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Jalan kelembagaan panjang yang sangat berliku pun menghiasi alur pengelolaan air di Indonesia. Carut marut ini masih dilengkapi dengan kacaunya pengelolaan DAS, jaringan sumber-sumber air, dan penggunaan air. Jika masalah domestik pun belum dapat tertangani, dapat dibayangkan apa yang terjadi seandainya Indonesia memiliki sungai yang dikelola bersama dengan negara lain yang telah sukses menerapkan prinsip IWRM.

Untuk itu, topik World Water Day 2009 seharusnya menjadi peringatan awal bagi Indonesia untuk segera membenahi manajemen pengelolaan sumber daya airnya, dimulai dari pembenahan pada level koordinasi kelembagaan yang kuat dan efisien antara pusat-daerah dan pemerintah-swasta, tindak lanjut yang nyata dalam menanggapi setiap masukan dari stakeholders, serta adanya alur kerja dan sumber dana yang jelas.

Dengan demikian, tema Shared WaterShared Opportunities yang dimulai dari tingkat domestik dapat terwujud untuk kemudian membawa dampak yang positif bagi negara lain. Bagaimanapun, kerjasama yang sangat erat tanpa realisasi nyata tidak berarti apapun untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari ancaman terjadinya krisis air. Dalam hal ini, IWRM adalah langkah awal yang sangat vital bagi langkah Indonesia berikutnya.


China dan Diplomasi Energi

“China imported 120 mln tons of crude oil in 2004. This amount is basically the same

to that of France and Germany. But China exported 90 mln tons of coal too.

How come China becomes a threat?”

Zhang Guobao, Vice Director of the State Development and Reform Commission, 2005

Pernyataan ini disampaikan oleh Zhang saat berlangsungnya Beijing International High-tech Expo ke-8 untuk membalas kritik bahwa tingginya permintaan energi China adalah sebuah ancaman serius. Wajar saja. Pertumbuhan ekonomi China yang sangat pesat menuntut pemakaian energi yang semakin besar. Pesatnya pertumbuhan ekonomi juga mendorong peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Penduduk China mulai beralih dari pemakaian sepeda ke pemakaian kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Tak hanya itu, harga BBM China tergolong murah dibanding negara-negara pengimpor minyak lainnya.

Tingginya ketergantungan terhadap impor energi dan tuntunan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, membuat China mencoba beragam cara untuk mengamankan kepentingan energinya. Keamanan energi pun menjadi salah satu sektor vital bagi China seperti yang tercantum dalam Buku Putih Keamanan China tahun 2008. Langkah yang dilakukan antara lain adalah upaya diversifikasi, mencari importir, mengeluarkan kebijakan yang mempermudah investasi langsung di sektor energi, serta meningkatkan pembangunan pipa minyak dan gas di dalam dan luar negeri. Laporan IEA (International Energy Agency) mencatat China sangat gencar membuka jaringan-jaringan baru dalam pasar global.

Masalahnya (terutama bagi AS), China mengedepankan pendekatan bilateral dengan negara-negara yang di atas kertas merupakan ‘musuh’ AS. China antara lain memiliki perjanjian energi dengan Iran, Irak, Myanmar, Korea Utara, Pakistan, Angola, Zimbabwe, dan Sudan yang terkadang melibarkan penjualan senjata pemusnah massal sebagai imbalan minyak. AS tidak menyenangi fakta bahwa China akan menjadi negara superpower dengan mitra yang kaya sumber daya alam namun pemerintahannya bersifat represif. Persepsi ancaman ini dibantah pemerintah, seperti yang diungkapkan Zhang, bahwa pertumbuhan ekonomi China seharusnya dilihat sebagai peluang bagi dunia dan bukan sebagai ancaman.

Isu keamanan energi China sendiri sesungguhnya merupakan sebuah isu lama yang semakin menggaung seiring dengan mencuatnya keamanan energi sebagai isu global yang vital dalam perekonomian internasional saat ini. Pemerintah China telah berupaya memperluas sumber energinya ke segenap penjuru dunia tanpa menempatkan isu HAM sebagai syarat utama. China pun menjalin kerjasama energi dengan Afrika, Amerika Latin, dan Arab Saudi di samping jalur tradisional seperti Timur Tengah dan Asia Tengah.

Rangkaian kunjungan besar ke Afrika pun dilakukan pada tahun 2007 oleh Presiden China, Hu Jintao, apalagi sepertiga kebutuhan minyak China diimpor dari kawasan ini. Dalam kunjungan ini, Hu mengumumkan pemberian pinjaman pada Afrika senilai 3 miliar dollar AS dan berbagai bantuan lainnya dalam 3 tahun. Mulai tanggal 10 Februari 2009, Hu juga berkunjung ke Arab Saudi dan empat negara di Afrika (Mali, Senegal, Tanzania, dan Mauritius) guna mengamankan pasokan energinya. Keputusan China mengirimkan kapal perang ke perairan Somalia pada Desember 2008 untuk memerangi maraknya aksi perompakan tak urung dipersepsikan bertujuan untuk melindungi pasokan energi.

Untuk meningkatkan kapabilitasnya, China juga memperkuat jaringan pipa minyak dan gas yang terhubung dengan Rusia dan kawasan Asia Tengah. Laporan China Brief edisi Februari 2009 menyebutkan setidaknya ada tiga proyek besar yang dihadapi China. Pertama adalah pembangunan pipa di Uzbekistan dan Kazakhstan sepanjang 1.818 km dengan nilai 7,3 miliar dollar AS, kedua adalah perjanjian pembagian gas alam, ketiga yaitu pembangunan pipa gas tahap kedua yang menghubungkan China bagian barat dan timur. Strategi ini diharapkan dapat menurunkan ketergantungan terhadap minyak dan batu bara yang merupakan sumber penghasil karbon sekaligus penyebab terjadinya gas rumah kaca yang akut di China.

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sebenarnya telah memiliki PP No 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan UU No 30 tahun 2007 tentang Energi. Sayang, kebijakan ini kurang optimal. Alih-alih membangun infrastruktur energi seperti China, Indonesia justru dipusingkan oleh harga BBM yang fuktuatif. Kejadian kelangkaan gas pun lambat ditangani dengan berbagai alasan. Pemerintah belum memiliki (atau mungkin belum menyosialisasikan) turunan dari kebijakan jangka panjang energi nasional. Alhasil, gejolak internal dan eksternal tertangani dengan lambat, lengkap dengan gesekan politik di segala penjuru. Bandingkan dengan China yang mampu menurunkan level kebijakan energinya menjadi tiga: kebijakan dan ketentuan umum, kebijakan khusus, dan kebijakan praktis.

Terlepas dari segala kelemahan ini, pemerintah Indonesia didorong untuk memanfaatkan momentum permintaan energi China yang sangat tinggi dengan semakin intensif menarik minat investor China dalam berbagai proyek pembangunan yang menguntungkan kedua belah pihak. Bulan Desember 2008, China memberikan fasilitas kredit senilai 1 miliar dollar AS untuk membantu berbagai proyek pemerintah. Dalam kurun 1967-2007, China telah berkontribusi dalam 574 proyek investasi di Indonesia dengan nilai 8.060 miliar dollar AS.

Dalam Indonesia-China Energy Forum (ICEF) ketiga, misalnya, Indonesia dan China telah menandantangani kontrak kerjasama di bidang minyak dan gas, listrik, dan pertambangan senilai 35 triliun rupiah. Proyek tersebut antara lain adalah BP Migas dengan CNOOC di Selat Madura, kontrak pendanaan PLN dengan Exim Bank of China di Pelabuhan Ratu dan Pacitan, kontrak pembelian listrik di Muara Enim, kontrak penambangan batubara antara PT Bukit Asam dan China Huadian Corps di Sumatera Selatan, dan kontrak pengembangan biodiesel antara PT Kurnia Selaras dengan China Development Bank di Jambi.

Akhirnya, kita perlu memahami isu energi sebagai faktor penting yang dapat meningkatkan kapabilitas dan daya tawar Indonesia. Pentingnya isu ini hendaknya tidak sekedar menjadi ‘hiasan’ dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008 maupun UU sejenis. Untuk itu, kebijakan energi nasional perlu diturunkan hingga ke tingkat praktis disertai kajian rutin. Investasi asing harus diarahkan pada pengembangan sumber energi terbarukan, bukan pada eksplorasi yang merugikan. Berbeda dengan China, sumber energi Indonesia jauh lebih berlimpah. Tak heran jika China tertarik menginvestasikan dananya di Indonesia. Untuk itu, jangan sampai limpahan sumber energi ini dikelola dengan manajemen yang buruk.