China dan Diplomasi Energi

“China imported 120 mln tons of crude oil in 2004. This amount is basically the same

to that of France and Germany. But China exported 90 mln tons of coal too.

How come China becomes a threat?”

Zhang Guobao, Vice Director of the State Development and Reform Commission, 2005

Pernyataan ini disampaikan oleh Zhang saat berlangsungnya Beijing International High-tech Expo ke-8 untuk membalas kritik bahwa tingginya permintaan energi China adalah sebuah ancaman serius. Wajar saja. Pertumbuhan ekonomi China yang sangat pesat menuntut pemakaian energi yang semakin besar. Pesatnya pertumbuhan ekonomi juga mendorong peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Penduduk China mulai beralih dari pemakaian sepeda ke pemakaian kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Tak hanya itu, harga BBM China tergolong murah dibanding negara-negara pengimpor minyak lainnya.

Tingginya ketergantungan terhadap impor energi dan tuntunan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, membuat China mencoba beragam cara untuk mengamankan kepentingan energinya. Keamanan energi pun menjadi salah satu sektor vital bagi China seperti yang tercantum dalam Buku Putih Keamanan China tahun 2008. Langkah yang dilakukan antara lain adalah upaya diversifikasi, mencari importir, mengeluarkan kebijakan yang mempermudah investasi langsung di sektor energi, serta meningkatkan pembangunan pipa minyak dan gas di dalam dan luar negeri. Laporan IEA (International Energy Agency) mencatat China sangat gencar membuka jaringan-jaringan baru dalam pasar global.

Masalahnya (terutama bagi AS), China mengedepankan pendekatan bilateral dengan negara-negara yang di atas kertas merupakan ‘musuh’ AS. China antara lain memiliki perjanjian energi dengan Iran, Irak, Myanmar, Korea Utara, Pakistan, Angola, Zimbabwe, dan Sudan yang terkadang melibarkan penjualan senjata pemusnah massal sebagai imbalan minyak. AS tidak menyenangi fakta bahwa China akan menjadi negara superpower dengan mitra yang kaya sumber daya alam namun pemerintahannya bersifat represif. Persepsi ancaman ini dibantah pemerintah, seperti yang diungkapkan Zhang, bahwa pertumbuhan ekonomi China seharusnya dilihat sebagai peluang bagi dunia dan bukan sebagai ancaman.

Isu keamanan energi China sendiri sesungguhnya merupakan sebuah isu lama yang semakin menggaung seiring dengan mencuatnya keamanan energi sebagai isu global yang vital dalam perekonomian internasional saat ini. Pemerintah China telah berupaya memperluas sumber energinya ke segenap penjuru dunia tanpa menempatkan isu HAM sebagai syarat utama. China pun menjalin kerjasama energi dengan Afrika, Amerika Latin, dan Arab Saudi di samping jalur tradisional seperti Timur Tengah dan Asia Tengah.

Rangkaian kunjungan besar ke Afrika pun dilakukan pada tahun 2007 oleh Presiden China, Hu Jintao, apalagi sepertiga kebutuhan minyak China diimpor dari kawasan ini. Dalam kunjungan ini, Hu mengumumkan pemberian pinjaman pada Afrika senilai 3 miliar dollar AS dan berbagai bantuan lainnya dalam 3 tahun. Mulai tanggal 10 Februari 2009, Hu juga berkunjung ke Arab Saudi dan empat negara di Afrika (Mali, Senegal, Tanzania, dan Mauritius) guna mengamankan pasokan energinya. Keputusan China mengirimkan kapal perang ke perairan Somalia pada Desember 2008 untuk memerangi maraknya aksi perompakan tak urung dipersepsikan bertujuan untuk melindungi pasokan energi.

Untuk meningkatkan kapabilitasnya, China juga memperkuat jaringan pipa minyak dan gas yang terhubung dengan Rusia dan kawasan Asia Tengah. Laporan China Brief edisi Februari 2009 menyebutkan setidaknya ada tiga proyek besar yang dihadapi China. Pertama adalah pembangunan pipa di Uzbekistan dan Kazakhstan sepanjang 1.818 km dengan nilai 7,3 miliar dollar AS, kedua adalah perjanjian pembagian gas alam, ketiga yaitu pembangunan pipa gas tahap kedua yang menghubungkan China bagian barat dan timur. Strategi ini diharapkan dapat menurunkan ketergantungan terhadap minyak dan batu bara yang merupakan sumber penghasil karbon sekaligus penyebab terjadinya gas rumah kaca yang akut di China.

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sebenarnya telah memiliki PP No 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan UU No 30 tahun 2007 tentang Energi. Sayang, kebijakan ini kurang optimal. Alih-alih membangun infrastruktur energi seperti China, Indonesia justru dipusingkan oleh harga BBM yang fuktuatif. Kejadian kelangkaan gas pun lambat ditangani dengan berbagai alasan. Pemerintah belum memiliki (atau mungkin belum menyosialisasikan) turunan dari kebijakan jangka panjang energi nasional. Alhasil, gejolak internal dan eksternal tertangani dengan lambat, lengkap dengan gesekan politik di segala penjuru. Bandingkan dengan China yang mampu menurunkan level kebijakan energinya menjadi tiga: kebijakan dan ketentuan umum, kebijakan khusus, dan kebijakan praktis.

Terlepas dari segala kelemahan ini, pemerintah Indonesia didorong untuk memanfaatkan momentum permintaan energi China yang sangat tinggi dengan semakin intensif menarik minat investor China dalam berbagai proyek pembangunan yang menguntungkan kedua belah pihak. Bulan Desember 2008, China memberikan fasilitas kredit senilai 1 miliar dollar AS untuk membantu berbagai proyek pemerintah. Dalam kurun 1967-2007, China telah berkontribusi dalam 574 proyek investasi di Indonesia dengan nilai 8.060 miliar dollar AS.

Dalam Indonesia-China Energy Forum (ICEF) ketiga, misalnya, Indonesia dan China telah menandantangani kontrak kerjasama di bidang minyak dan gas, listrik, dan pertambangan senilai 35 triliun rupiah. Proyek tersebut antara lain adalah BP Migas dengan CNOOC di Selat Madura, kontrak pendanaan PLN dengan Exim Bank of China di Pelabuhan Ratu dan Pacitan, kontrak pembelian listrik di Muara Enim, kontrak penambangan batubara antara PT Bukit Asam dan China Huadian Corps di Sumatera Selatan, dan kontrak pengembangan biodiesel antara PT Kurnia Selaras dengan China Development Bank di Jambi.

Akhirnya, kita perlu memahami isu energi sebagai faktor penting yang dapat meningkatkan kapabilitas dan daya tawar Indonesia. Pentingnya isu ini hendaknya tidak sekedar menjadi ‘hiasan’ dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008 maupun UU sejenis. Untuk itu, kebijakan energi nasional perlu diturunkan hingga ke tingkat praktis disertai kajian rutin. Investasi asing harus diarahkan pada pengembangan sumber energi terbarukan, bukan pada eksplorasi yang merugikan. Berbeda dengan China, sumber energi Indonesia jauh lebih berlimpah. Tak heran jika China tertarik menginvestasikan dananya di Indonesia. Untuk itu, jangan sampai limpahan sumber energi ini dikelola dengan manajemen yang buruk.

Advertisements

Eksistensi Ruang Terbuka Hijau, Awal Kelestarian Lingkungan Hidup

Ketika menonton program televisi bernama Wild Wild World di sebuah stasiun televisi swasta, saya cukup terperangah. Saat itu, program tersebut membahas kawasan hutan yang sangat indah di Kalimantan, Borneo. Saya baru menyadari bahwa Indonesia memiliki hutan tropis dengan kekayaan alam yang sangat indah. Program tersebut juga mencatat bahwa hutan Borneo merupakan salah satu hutan dengan spesies hewan dan tumbuhan terlengkap di Asia.

Ada air mancur alami yang mengalir indah hingga ke laut, kawanan kelelawar yang berotasi megitari gua yang eksotik, orang utan yang menggemaskan, dan berbagai binatang lain yang tergolong langka seperti gajah dan badak bercula satu. Ada juga hutan bakau dengan kekayaan hayatinya yang menakjubkan. Betapa sedihnya saya ketika di akhir acara sang narator menceritakan bahwa luas lahan Borneo ini sudah berkurang hampir 50%nya. Aktivitas pembalakan liar dan pembakaran hutan mengancam kehidupan Borneo yang menjadi Ruang Terbuka Hijau bersifat vital, bukan saja bagi Indonesia tetapi juga bagi dunia.

Ketika mendengar kabar mengenai kisruh Babakan Siliwangi, mau tak mau ingatan saya kembali melayang ke Borneo. Sudah tentu kita merasa bosan dicekoki dengan pentingnya Ruang Terbuka Hijau untuk melestarikan lingkungan hidup. Siapapun tentu mengetahui bahwa Ruang Terbuka Hijau merupakan paru-paru kota sekaligus berfungsi sebagai wilayah resapan air. Masalahnya, kita selalu baru menyadari dampak nyata kerusakan lingkungan setelah melihat dan merasakan sendiri: es kutub yang meleleh, penguin dan beruang kutub yang lucu harus berenang-renang karena tidak mendapat pijakan, dan (yang kini mulai dirasakan warga Bandung) cuaca ekstrim. Itu pun belum menjamin kita untuk segera bertindak.

Sangat ironis ketika hal ini terjadi berulang kali di kota Bandung. Belum habis saya merasa heran karena jalan raya sepanjang sekolah saya dulu, Jl. LLRE Martadinata menjadi gersang karena menjamurnya Factory Outlet, masalah Babakan Siliwangi kini kembali mencuat ke permukaan. Babakan Siliwangi yang menjadi salah satu Ruang Terbuka Hijau penting di Bandung yang semakin panas ini, terancam ‘ditemani’ oleh beberapa bangunan baru. Proyek ini tetap dilakukan pemerintah kendati sejumlah elemen masyarakat Bandung menolak tegas.

Walikota Bandung, Dada Rosada, berkata bahwa rencana pendirian rumah makan dan pusat budaya Sunda di Babakan Siliwangi terkait dengan upaya mendorong iklim investasi dan bermanfaat sebagai salah satu obyek wisata di Kota Bandung. Kepala Dinas Tata Kota Bandung, Juniarso Ridwan juga mengatakan bahwa pembangunan di Kota Bandung tetap diprioritaskan, namun berwawasan lingkungan. Masih senada, Dinas Bangunan Kota Bandung, Ubad Bachtiar, menyatakan bahwa pembangunan di kawasan Babakan Siliwangi tidak akan mengganggu keberadaan Ruang Terbuka Hijau karena yang digunakan hanyalah sebagian kecil lahan.

Alasan yang melegakan? Tidak! Sejumlah aktivis lingkungan, mahasiswa, dan seniman pun beramai-ramai memprotes keputusan pemkot. Segala upaya dilakukan mulai dari pameran amal, demonstrasi, hingga protes di berbagai weblog dan pembuatan petisi online Babakan Siliwangi. Petisi ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 4.650 orang (8/10/2008) sejak didirikan tanggal 10 September 2008. Petisi ini ditujukan pada Pemkot dan pihak pengembang. Poin yang disampaikan antara lain adalah tuntutan agar Pemkot memperhatikan target Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% dari luas total kota, termasuk di dalamnya Babakan Siliwangi, serta menolak komersialisasi Babakan Siliwangi.

Ternyata protes ini tidak membuat pemerintah dan pengembang bergeming. Tahap penjajakan terus berlanjut dengan alasan proyek ini dilakukan dengan AMDAL, mampu melestarikan lingkungan sekaligus memiliki nilai ekonomis. Ternyata pola pikir pemkot Bandung tentang pembangunan ekonomi cenderung tidak tepat, meski tidak sepenuhnya keliru. Pembangunan ekonomi, tak dapat disangkal lagi memang penting untuk menggerakan sebuah kota atau desa.

Namun, tujuan utama dari pembangunan ekonomi pada hakikatnya harus ditujukan demi kebaikan warga Bandung dalam jangka panjang. Harga yang dikandung oleh Babakan Siliwangi dalam jangka panjang jauh melebihi perolehan pendapatan pemkot dari bisnis di Babakan Siliwangi. Perolehan pemkot dari bisnis di Babakan Siliwangi pun tidak lebih besar daripada harga yang harus dibayar kemudian untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan.

Jika pemkot berbicara mengenai kalkulasi pendapatan, keuntungan yang diperoleh pihak pengembang dan pengelola bisa saja lebih besar daripada pendapatan yang masuk ke kantung pemkot untuk menggerakan nafas Bandung. Dengan kata lain, bisnis ini akan menguntungkan Bandung dalam jangka pendek sekaligus menguntungkan segelintir pengembang yang sering mengatasnamakan ‘arsitektur hijau’ untuk melegalkan pembangunan berbasis kalkulasi bisnis.

Siapa yang dapat memastikan bahwa pembangunan ini kelak tidak akan mencemari Babakan Siliwangi? Apakah pemkot dan pengembang berani membuat kontrak legal bahwa jika pembangunan ini ternyata merusak kelestarian Babakan Siliwangi, kompensasi akan diberikan pada seluruh warga Bandung (meskipun tentunya tidak menyelesaikan masalah)?

Jika alasan yang digunakan pemkot adalah untuk membangun perekonomian kota Bandung, alangkah lebih baik jika yang dilakukan adalah meningkatkan industri kreatif yang selama ini menjadi icon kota Bandung. Selain tidak membutuhkan ekstensifikasi lahan (apalagi hingga mengorbankan Ruang Terbuka Hijau), dukungan pemkot terhadap tumbuhnya industri kreatif juga akan meningkatkan kualitas ide para pelaku ekonomi. Produktivitas ekonomi Bandung secara menyeluruh pun akan terpacu.

Butik dan rumah makan sudah terlalu banyak didirkan dan terkesan eksklusif. Berbagai pusat seni pun sudah dimiliki. Sekali lagi, hakikat pertumbuhan ekonomi adalah kesejahteraan warga Bandung secara adil dan menyeluruh. Dengan jumlah sebanyak ini (belum termasuk lahan parkir), bagaimana mungkin pemkot dan pengembang dapat menjamin bahwa pembangunan tidak akan mengancam keberadaan Babakan Siliwangi? Dengan kata lain, fungsi ekonomi-lah yang harus mendukung fungsi lingkungan, bukan sebaliknya.

Sekalipun pembangunan ini juga diperuntukkan bagi kegiatan non-bisnis seperti pertunjukan dan gedung olahraga, namun patut dicermati bahwa hakikat Ruang Terbuka Hijau menjadi hilang, berganti dengan ‘Ruang Tertutup Hijau’ (yang penting masih ada kata ‘hijau’nya). Walikota memang sudah menolak rencana pembangunan apartemen di Babakan Siliwangi tetapi mengijinkan pembangunan lain, meski mengatasnamakan fungsi sosial, tidak akan memberikan dampak yang berbeda jauh: sama-sama mengancam fungsi Ruang Terbuka Hijau.

Ketika masa kampanye pemilihan walikota-wakil walokita Bandung berlangsung, Pak Dada juga telah berjanji untuk membangun Kota Bandung yang berwawasan lingkungan serta tidak akan mengalihfungsikan Babakan Siliwangi selain untuk Ruang Terbuka Hijau. Kita tentunya berharap walikota tidak mengingkari janjinya. Kita juga berharap pemkot tidak lagi memutuskan sebuah kebijakan tanpa melibatkan peran publik dan kemudian menutup telinga terhadap kritik warga.

Namun perlu diingat bahwa upaya menjaga eksistensi Ruang Terbuka Hijau saja tidak membuat lingkungan hidup serta merta lestari. Tidak lucu jika kita berkoar-koar marah pada pemkot terkait Babakan Siliwangi tetapi dalam keseharian, kita sering membuang sampah sembarangan.

Artinya, warga dan pemkot harus bahu-membahu menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemkot harus memiliki political will untuk menjaga Ruang Terbuka Hijau. Pengembang dituntut untuk tidak terlalu tamak seperti yang ditunjukkan oleh para pelaku investor Wall Street yang kelak memicu bencana dahsyat. Selain mengkritisi perilaku pemkot dan pengembang, warga Bandung pun seharusnya memiliki gaya hidup berwawasan lingkungan dimulai dari hal-hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya.

Sekali lagi, upaya menjaga eksistensi Ruang Terbuka Hijau adalah sebuah langkah awal yang penting bagi kelestarian lingkungan. Dampak positif yang dirasakan memang lebih banyak yang bersifat jangka panjang. Meski demikian, upaya ini mendesak untuk dilakukan sesegera mungkin. Negara-negara maju seperti AS dan Uni Eropa bahkan sudah menyadari arti penting Ruang Terbuka Hijau. Di tengah derasnya arus aktivitas ekonomi, mereka telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan dan bahkan menambah ruas Ruang Terbuka Hijau. Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan Bandung, Parijs van Java ?

Cegah Krisis Air di Bandung Sekarang Juga!

Air yang sulit mengalir memang sudah biasa. Namun saya cukup terkejut ketika pada suatu hari mendapati keran di rumah mengalirkan air dengan warna yang sangat keruh. Di lain waktu, saya kembali terkejut ketika mendapati bahwa pasokan air sumur di rumah salah seorang kerabat yang biasanya tidak pernah surut, kini menjadi sebuah ‘lubang kosong’. Terakhir, Kepala Badan Pengendali Lingkungan Hidup (BPLHD) Kota Bandung, Nana Supriatna mengemukakan bahwa 60% persediaan air tanah di kota Bandung dinyatakan berada dalam fase kritis air meliputi: Buahbatu, Kosambi, Cipaganti, Pasirkaliki, dan Bandung Timur. Ini hanyalah gambaran secuil fakta bahwa Bandung tidak hanya mengalami krisis air secara kuantitatif namun juga kualitatif. Sungguh ironis dan sangat mewakili gambaran krisis air yang terjadi di Indonesia.

Seperti ‘krisis-krisis’ lainnya (ekonomi, energi, dll), faktor penyebab tejadinya krisis air bersifat multidimensi. Penyebab yang ditenggarai menjadi pemicu utama krisis air di Bandung adalah turunnya muka air tanah yang mencapai empat meter setiap tahun. Kepala Pusat Lingkungan Geologi (PLG) Badan Geologi, Ahmad Djumarma (Okt 2006) mengungkapkan bahwa sejak 1980 hingga saat ini telah terjadi penurunan permukaan air tanah lebih dari 40 meter. Jika pada 1980, warga mendapatkan air setelah melakukan pengeboran sedalam 30 meter, maka pada saat ini air baru mengalir setelah menggali sedalam 80 meter! Penyebab dari turunnya muka air tanah ini tentu sangat beragam: maraknya aktivitas alih fungsi lahan, makin tingginya kebutuhan terhadap air, eksplorasi air tanah secara berlebihan, hingga privatisasi sumber air.

Semakin gencarnya pembangunan ekonomi, menuntut maraknya pembukaan lahan baru yang dengan demikian harus mengorbankan ruang terbuka hijau. Jika pembukaan lahan ini memang ditata secara terstruktur serta disertai dengan Analisis Dampak Lingkungan yang baik, tidak terlalu masalah. Menjadi masalah besar tatkala pembukaan lahan dilakukan secara serampangan demi mengejar angka pertumbuhan ekonomi dan profit semata. Lihat saja ancaman krisis air yang mengintai warga Majalaya. Hampir semua sungai yang dilalui pabrik tekstil di Majalaya berwarna hitam atau pekat dan berbau tajam. Malam hari, pembuangan limbah cair dari pabrik ke badan sungai meningkat dua hingga tiga kali lipat dengan warna sesuai warna bahan celupan pabrik yang dibuang. Bau tak sedap pun tercium sangat menusuk. Melalui penelitian kualitas air di kawasan industri Majalaya, Mei 2006, Komite Peduli Lingkungan (KPL) Bandung mencatat 36 pabrik yang diduga mencemari Sungai Citarum dan sejumlah sungai lainnya. Seluruh pabrik tersebut diketahui tidak memiliki instalasi pembuangan limbah yang memadai dan membuang seluruh sisa produksi cairnya ke badan sungai. Mengerikan saat membayangkan dampaknya.

Eksplorasi air tanah secara berlebihan oleh industri pun menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis air. Selain Majalaya, warga di Kecamatan Rancaekek, Dayeuhkolot, dan Ketapang juga mengalami krisis air, termasuk pada musim hujan. Saat ini terdapat 888 sumur bor air yang dioperasikan oleh sekitar 526 perusahaan di wilayah tersebut. Berlanjutnya proyek-proyek pembangunan di kawasan Bandung Utara (Punclut, Lembang, dkk) juga menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis air. Padahal, kawasan Bandung Utara menjadi salah satu wilayah resapan air yang sangat vital. Orang tua dari seorang rekan saya yang bekerja pada salah satu instansi pemerintah, dipecat atasannya karena menolak memberikan ijin pada salah satu proyek pembangunan. Padahal, alasan utama penolakannya sangat sederhana: pembangunan yang dilakukan berpotensi besar merusak lingkungan hidup di kawasan Bandung Utara.

Penyebab lain terjadinya krisis air yang sangat klasik adalah tingginya kebutuhan terhadap air yang tidak diimbangi dengan kuantitas dan kualitas air yang memadai. Terbatasnya kemampuan air untuk memenuhi seluruh kebutuhan warga Bandung pun memicu maraknya privatisasi air. Di daerah Sindangjaya dan Sindanglaya, setidaknya ada empat mata air yang sudah diprivatisasi. Pasirwangi dan Ujungberung juga menjadi pusat penjualan air dengan yang dioperasikan oleh minimal sembilan pengusaha air. Tiga puluh pengusaha truk juga membeli dan menjual air dari mata air di sekitar Pasirwangi. Mentalitas warga Bandung pun menjadi salah satu faktor terjadinya krisis air air yang tidak boleh dilupakan. Itu sebabnya berbagai gerakan yang mengkampanyekan penghematan air mulai gencar dilaksanakan kembali.

Lantas apa saja solusi yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun warga Bandung? Warga Bandung dapat melakukan upaya penghematan air seperti yang sudah banyak disebutkan di berbagai media massa: menggunakan air secukupnya, menutup keran air ketika tidak digunakan, tidak mencuci mobil dengan menggunakan air ledeng, tidak membuang limbah ke sumber air, dan sebagainya. Gerakan hemat air ini dapat ditanamkan sejak usia dini. Upaya lain yang dapat dilakukan warga adalah memberdayakan pengelolaan air bagi kebutuhan bersama seperti yang telah mulai dilakukan di Kelurahan Babakansari, Kecamatan Kiaracondong, dan Kecamatan Bandung Kidul. Selain dapat memberdayakan potensi air bersih secara hemat dan efisien, biayanya pun jauh lebih ringan dibandingkan dengan biaya menjadi pelanggan PDAM.

Pemerintah pun dapat melakukan beberapa hal untuk mencegah krisis air yang berkepanjangan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan wilayah Bandung berdasarkan potensi sumber air serta membuat sebuah grand design jangka panjang manajemen air. Ini adalah modal awal yang penting bagi pemerintah untuk menentukkan ragam solusi konkret selanjutnya apalagi pada April 2005 Presiden SBY pun sudah menginstruksikan kepada lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk merumuskan langkah terpadu, sistematis dan terarah untuk menyelamatkan air. Bagaimana mungkin pemerintah dapat merumuskan langkah terpadu, sistematis dan terarah apabila bahkan tidak memiliki grand design yang jelas.

Selanjutnya, dalam jangka panjang pemerintah perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bandung yang lebih terstruktur dengan pertimbangan yang lebih matang untuk menyelematkan Bandung dari ancaman krisis air. Langkah ini harus diiringi dengan reformasi birokrasi internal agar kejadian seperti yang dialami oleh orang tua rekan saya tidak terulang kembali. Karena terkait erat dengan mentalitas yang berurat akar dalam aparat pemerintah, upaya perubahan ini tentu saja tidak mudah. Meski demikian, mentalitas aparatlah yang dalam berbagai kasus justru menjadi faktor kunci terjadinya krisis air dalam jangka panjang di Bandung. Langkah lain yang dapat dilakukan dalam jangka pendek adalah melakukan penghijauan (reboisasi) untuk merehabilitasi lahan kritis dan memperluas paru-paru kota secara menyeluruh. Ini penting dilakukan untuk memperluas atau minimal mempertahankan total wilayah serapan air di Bandung. Akhirnya, ada banyak sekali langkah yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun warga Bandung untuk mencegah terjadinya krisis air. Patut disadari bahwa ancaman krisis air sudah di depan mata. Oleh karena itu, upaya mencegah terjadinya krisis air menjadi tanggung jawab kita bersama. Cegah krisis air di Bandung sekarang juga!

Belajar dari “Olimpiade Hijau” Beijing 2008

Di tengah maraknya kecaman terhadap sektor lingkungan hidupnya, Beijing tampil sebagai tuan rumah Olimpiade musim panas 2008 dengan menyodorkan konsep Olimpiade Hijau (Green Olympics) di samping konsep Olimpiade Masyarakat (People’s Oympics) dan Olimpiade Teknologi Canggih (High-Tech Olympics). Sebuah komitmen yang sangat berani dari China. Betapa tidak, selama ini seperti yang sering kita saksikan, pemerintah China sangat ‘bernafsu’ dalam mengejar target pertumbuhan ekonominya dengan mengabaikan sektor lingkungan, sektor yang kini tercatat sebagai salah satu bahan perdebatan internasional dengan kuantitas tertinggi. Dalam suatu studi bahkan dikatakan bahwa dari daftar dua puluh kota paling tercemar di dunia, enam belas di antaranya berada di China dan Beijing termasuk di dalamnya.

Beijing segera menjawab beragam keraguan dan kontroversi atas penunjukkan terhadapnya sebagai tuan rumah Olimpiade 2008 dengan melakukan reformasi besar-besaran di bidang lingkungan hidup. Bulan November 2005, Komite Olimpiade Beijing yang bernama BOCOG (Beijing Organizing Committee for the Olympic Games) menandatangani perjanjian dengan UNEP (United Nations Environment Program). Isinya sederhana, Olimpiade Beijing 2008 akan mempromosikan dan menghormati lingkungan hidup. Meskipun sederhana, Beijing melaksanakan komitmennya ini secara luar biasa.

Hal menarik yang dapat kita saksikan antara lain adalah pembangunan stadion olimpiade yang diciptakan dengan konsep ramah lingkungan. Stadion utama olimpiade yang diciptakan dengan konsep sarang burung (bird’s nest), misalnya, dirancang untuk pengolahan air hujan di mana air hujan ini kemudian akan ditampung dan diolah untuk menyiram rumput, sistem ventilasi pendingin, proyek penghijauan, dan keperluan lainnya yang akan menghemat sekitar 60.000 ton air setiap tahunnya. Bangunan ramah lingkungan lainnya yaitu bangunan kubus air (water cube) yang akan digunakan sebagai arena kolam renang Olimpiade 2008. Bangunan unik ini dilapisi dengan selaput kertas perak yang ramah lingkungan. Cahaya matahari yang menembus selaput yang melapisi bangunan ini membuat pencahayaan buatan sehingga tidak diperlukan lagi pencahayaan di dalam bangunan pada siang hari dan dapat menjaga suhu air di kolam renang.

Rancangan ini telah mengurangi pemakaian listrik sebesar 30%. Stadion untuk tenis meja pun dirancang agar dapat menyediakan panas secara alamiah pada musim dingin. Air panas untuk kamar mandi para atlet juga disediakan melalui sistem pemanas surya. Beijing mengatakan bahwa setelah perhelatan Olimpiade ini berakhir, sistem ini akan terus memasok air panas pada lebih dari dua ribu rumah tangga di daerah tersebut. Maka tidak heran apabila pada tahun 2005, BOCOG akhirnya memperoleh sertifikat ISO14001 dan medali emas dalam Ozone Layer Protection Contribution Award.

Tidak hanya berhenti pada penyediaan infrastuktur yang ramah lingkungan, Beijing juga melaksanakan sejumlah program dalam kampanye lingkungan. Langkah yang dilakukan antara lain adalah promosi ‘Green Olympics, Green Action’ yang tidak semata-mata mempromosikan olimpiade namun juga melakukan promosi pengetahuan mengenai lingkungan, meningkatkan kesadaran masayarakat akan pentingnya lingkungan serta mendorong masyarakat untuk merealisasikan konsep olimpiade hijau. Beijing juga meluncurkan ‘Green Map of Beijing’ yang mempromosikan konsep hidup sehat. Sekitar 50.000 sepeda pun disewakan kepada wisatawan sebagai bagian dari usaha untuk membuat Beijing ‘lebih hijau’ untuk olimpiade. Atas upaya ini, UNEP dan Komite Olimpiade Internasional (IOC) mengaku puas. Pemerintah China bahkan tak segan-segan untuk menganggarkan dana sebesar 100 juta dollar pada tahun 2007 bagi kampanye pelestarian lingkungan hidup.

Sekalipun kontroversi mengenai masih tingginya tingkat polusi di Beijing yang dapat mengancam kesehatan para atlet selama berlangsungnya olimpiade masih hangat diperbincangkan di berbagai jurnal dan media massa, sudah seharusnya masyarakat Indonesia belajar dari komitmen olimpiade hijau Beijing ini. Beijing dan Jakarta sama-sama berpenduduk padat. Sebelum olimpiade hijau ini digalakkan, Beijing seperti halnya Jakarta juga tercatat sebagai kota dengan tingkat polusi yang paling tinggi di dunia. Namun perlahan tapi pasti Beijing dengan momentum olimpiadenya mulai menunjukkan perbaikan kondisi lingkungannya sementara Jakarta dengan momentum banjirnya seolah masih saja berdiri di tempat.

Lantas apa kunci sukses Beijing? Kunci utamanya adalah adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Beijing. Di satu sisi pemerintah Beijing memiliki program-program lingkungan yang jelas dengan anggaran dana yang memadai di samping adanya keinginan yang kuat untuk menciptakan Beijing yang bersih. Di sisi lain, masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan kotanya tidak semata-mata demi mencapai target suksesnya penyelenggaraan olimpiade Beijing 2008 namun juga demi kepentingan bersama dalam jangka panjang yakni kesehatan. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah dan masyarakat Indonesia sudah memiliki kerjasama semacam itu? Sekalipun dana yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia relatif lebih terbatas, mengikuti jejak langkah pemerintah China semacam ini jelas bukanlah hal yang mustahil dilakukan. Jika Beijing bisa, mengapa tidak?